Pelajaran Pahit: Harga Sawit Petani Pernah Ambruk ke Rp500
Dailynesia.com – Kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memberikan pelajaran pahit bagi para petani. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, menyatakan bahwa situasi kini menyerupai masa empat tahun lalu ketika harga TBS pernah ambruk hingga mencapai Rp500 per kilogram. Dalam konteks ini, pelajaran pahit terus berlanjut karena fluktuasi harga yang tidak stabil mencerminkan ketidakseimbangan antara produsen dan pengusaha. Pada masa krisis sebelumnya, kebijakan pemerintah yang membatalkan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) menyebabkan pasokan berlebih di pasar lokal, sehingga membuat para petani kehilangan pendapatan. Kini, pembatasan ekspor yang sama terus diimplementasikan, meskipun dampaknya berbeda tergantung pada kondisi pasar internasional.
Dampak Harga Rendah pada Kesejahteraan Petani
Fluktuasi harga sawit yang terjadi saat ini memberikan pelajaran pahit bagi sektor pertanian Indonesia. Sabarudin menegaskan bahwa meski pemerintah telah menetapkan harga minimum melalui Peraturan Mentan (Permentan) dan Peraturan Gubernur (Pergub), banyak perusahaan pemrosesan tidak mematuhi ketentuan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, para petani sering kali menjadi korban dari kebijakan yang terkesan tidak konsisten. Ketika harga TBS rendah, perusahaan mengambil keuntungan lebih besar, sementara petani terpaksa menjual hasil panen mereka dengan margin kecil. Kondisi ini mengingatkan kembali pelajaran pahit yang pernah dialami sebelumnya, di mana penurunan harga menyebabkan banyak petani kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Memang harga TBS itu seperti yang dibilang Pak Mentan, harga yang ditetapkan di provinsi melalui Permentan kemudian di provinsi itu dibuat Pergub. Nah, Pergub itu menetapkan harga, tetapi kenyataannya sejak dulu banyak perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut,” kata Sabarudin saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam masa krisis 2022-2023, kondisi serupa terjadi saat harga CPO anjlok akibat penurunan permintaan dari pasar ekspor. Kebijakan penghentian ekspor membuat produksi berlebih menumpuk di tingkat petani, sehingga harga TBS terjatuh hingga mencapai Rp500 per kilogram. Pelajaran pahit ini mengungkapkan bahwa ketergantungan pada harga pasar internasional membuat sektor sawit rentan terhadap perubahan ekonomi global. Sabarudin menambahkan bahwa selama empat tahun terakhir, perusahaan-perusahaan besar tetap mengambil keuntungan, sementara petani harus menyesuaikan diri dengan fluktuasi yang sering terjadi.
Upaya Pemerintah untuk Memperkuat Regulasi
Sejak tahun 2022, pemerintah berusaha memperkuat regulasi harga TBS dengan menerapkan Permentan dan Pergub secara lebih ketat. Namun, pelajaran pahit yang pernah terjadi menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Sabarudin menyoroti bahwa meski ada aturan, perusahaan masih memiliki kekuatan dalam menentukan harga pasar. Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pengusaha melalui pengawasan lebih intensif. Namun, pelajaran pahit menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan petani, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar global.
Kondisi ekonomi global yang fluktuatif menjadi faktor utama yang memengaruhi harga TBS. Dalam beberapa bulan terakhir, permintaan dari pasar internasional mengalami penurunan akibat perang dagang dan perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Selain itu, persaingan dari produk nabati lain seperti minyak kelapa dan minyak almond juga memperburuk situasi. Pelajaran pahit ini mengingatkan bahwa sektor sawit harus lebih aktif dalam berpartisipasi di pasar global, sekaligus memastikan bahwa kebijakan domestik dapat melindungi para petani dari tekanan harga yang berlebihan.
Dengan memahami pelajaran pahit yang sudah dialami, para pemangku kebijakan diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih adil. Sabarudin menegaskan bahwa regulasi harga harus didasarkan pada kondisi lokal, bukan hanya pada faktor eksternal. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan pemrosesan tidak hanya menikmati keuntungan dari perubahan harga, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan petani. Pelajaran pahit ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kerja sama antar sektor, sehingga tercipta ekosistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
