Keterjangkauan Perumahan Indonesia Terpuruk, Butuh 18,5 Tahun Gaji untuk Beli Rumah
Dailynesia.com – Kemampuan warga Indonesia untuk memiliki hunian sendiri kian menipis. Fenomena ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan bagian dari krisis keterjangkauan perumahan yang melanda berbagai penjuru dunia. Menariknya, mahal atau murahnya properti tidak selalu berkaitan dengan kekayaan suatu negara, tetapi lebih pada keseimbangan antara harga rumah dan pendapatan warganya.
Laporan UN Habitat World Cities Report 2026 menyoroti hal ini dengan menganalisis 181 negara. Mereka menggunakan metrik rasio harga rumah terhadap pendapatan atau home price-to-income ratio. Angka ini berkisar mulai dari 3,0 pada negara paling terjangkau hingga 86,7 di negara termahal. Rasio tersebut merepresentasikan jumlah tahun pendapatan rumah tangga rata-rata yang diperlukan guna membeli rumah dengan harga median. Semakin kecil nilainya, semakin ringan beban masyarakat untuk menjadi pemilik rumah.
Penting untuk dicatat bahwa perhitungan ini belum memperhitungkan biaya tambahan seperti bunga KPR, pajak, serta berbagai biaya kepemilikan lainnya. Dengan demikian, angka yang muncul lebih berfungsi sebagai indikator keterjangkauan (affordability), bukan durasi waktu sesungguhnya yang dibutuhkan untuk membeli rumah.
Perbandingan Global: Indonesia di Bawah Rata-Rata
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memimpin sebagai negara dengan perumahan paling terjangkau, masing-masing mencatat rasio 3,0. Di sisi lain, Suriah menjadi yang paling tidak terjangkau dengan rasio 86,7, diikuti Sri Lanka (40,8) dan China (34,6).
Indonesia menempati posisi 166 dari 181 negara dengan rasio 18,5. Angka ini jauh melampaui rata-rata global sebesar 11,2. Artinya, secara relatif harga rumah di Tanah Air masih jauh lebih mahal dibandingkan kemampuan pendapatan masyarakat. Berdasarkan perhitungan, rumah tangga rata-rata membutuhkan sekitar 18,5 tahun pendapatan penuh untuk membeli rumah dengan harga median, dengan asumsi seluruh pendapatan ditabung tanpa digunakan untuk kebutuhan lain.
Negara Maju dan Berkembang: Dinamika yang Berbeda
Amerika Serikat berada di posisi ketujuh dengan rasio 4,5, lebih baik dibandingkan Kanada (9,4), Australia (7,5), maupun Britania Raya (8,3). Di negara-negara Teluk, tingginya pendapatan masyarakat serta program perumahan yang didukung pemerintah membuat kepemilikan rumah relatif lebih mudah dijangkau. Di AS, meski suku bunga KPR meningkat dan pasokan rumah terbatas, harga rumah masih relatif rendah dibandingkan pendapatan rumah tangga jika dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya.
Negara-negara Asia seperti Korea Selatan (26,0), Thailand (24,0), Vietnam (23,5), dan Filipina (30,1) juga masuk dalam kelompok negara dengan harga rumah paling sulit dijangkau. Di Eropa, sejumlah negara juga menghadapi tekanan keterjangkauan perumahan. Portugal (12,6), Prancis (11,8), Luksemburg (11,5), dan Jerman (10,7) mencatat rasio yang jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat.
Laporan tersebut menegaskan bahwa tantangan kepemilikan rumah kini bersifat global. Bahkan negara dengan pendapatan tinggi sekalipun dapat menghadapi krisis perumahan apabila harga rumah naik lebih cepat daripada pertumbuhan upah.
Sebaliknya, beberapa negara berkembang masih mampu menjaga keterjangkauan perumahan karena kenaikan harga rumah lebih sejalan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat membantu menjaga aksesibilitas hunian bagi masyarakat, terlepas dari tingkat perkembangan ekonominya.
