Industri Keuangan Syariah Cetak Rekor, Spin Off Tak Beri Ampun

Industri Keuangan Syariah Catat Pencapaian Tertinggi, Tantangan Spin-Off Masih Menanti

Dailynesia.com – Sebagai catatan, tulisan ini menyajikan pandangan pribadi sang penulis dan tidak mewakili立场 redaksi CNBCIndonesia.com. Sektor keuangan syariah nasional kembali menorehkan prestasi signifikan dalam perkembangannya.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2025 yang diumumkan pada 6 Agustus 2026 oleh Otoritas Jasa Keuangan, total aset industri keuangan syariah nasional menyentuh angka Rp3.131,02 triliun. Pertumbuhan tahunan tercatat sebesar 8,56 persen, menjadikannya level tertinggi sepanjang sejarah pencatatan data.

Pencapaian ini layak mendapat apresiasi. Namun, di balik perayaan pertumbuhan tersebut, terdapat agenda kepatuhan yang wajib mendapat perhatian serius, yakni kewajiban pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS). Bagi pelaku industri perasuransian, waktu yang tersisa menuju batas akhir 31 Desember 2026 semakin menipis. Berbeda dengan sektor perbankan, kewajiban pemisahan di sana tidak mengacu pada satu kalender seragam, melainkan dipicu oleh ambang batas aset masing-masing UUS. Di sinilah letak kompleksitasnya.

Pertumbuhan Aset dan Implikasinya

LPKSI 2025 menunjukkan penguatan di hampir semua lini industri. Sektor perbankan syariah mencatat aset sebesar Rp1.067,73 triliun dengan kenaikan tahunan 8,92 persen. Sementara itu, aset pasar modal syariah, tidak termasuk kapitalisasi saham syariah, mencapai Rp1.875,25 triliun dengan pertumbuhan 8,18 persen.

Di segmen Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, aset perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun melonjak 10,59 persen menjadi Rp74,27 triliun. Aset lembaga pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami kenaikan 10,29 persen, menyentuh Rp124,51 triliun.

Data agregat tersebut menegaskan bahwa keuangan syariah kini bukan lagi sekadar pelengkap dalam sistem keuangan nasional. Sektor ini telah bertransformasi menjadi salah satu pilar utama yang semakin krusial bagi pendalaman pasar keuangan, pembiayaan ekonomi, serta perluasan akses layanan keuangan kepada masyarakat luas.

Memahami Dua Rezim Hukum yang Berbeda

Pembahasan seputar spin-off UUS sering kali disederhanakan dengan asumsi bahwa seluruh sektor menghadapi tenggat waktu yang sama. Kenyataannya, rezim hukumnya berbeda antara industri perasuransian dan perbankan. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami agar publik, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan tidak salah menafsirkan sumber kewajiban, mekanisme, dan risiko kepatuhan.

Untuk sektor perasuransian, Pasal 52 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang merevisi ketentuan dalam undang-undang perasuransian, kemudian diimplementasikan melalui POJK Nomor 11 tahun 2023. Regulasi ini menetapkan kewajiban pemisahan UUS dengan tenggat seragam, paling lambat 31 Desember 2026. Perlu dicatat bahwa UU Nomor 4 tahun 2023 telah diubah melalui UU Nomor 4 tahun 2026, namun perubahan tersebut tidak mengubah substansi Pasal 52 UU P2SK yang mengatur pemisahan UUS pada usaha perasuransian. Artinya, seluruh perusahaan perasuransian yang memenuhi kriteria kewajiban pemisahan berada dalam satu periode hitung mundur yang sama. Tenggat ini bersifat kolektif dan tidak bergantung pada kapan aset UUS suatu perusahaan mencapai ukuran tertentu.

Sementara itu, di sektor perbankan, pengaturannya berbeda. POJK Nomor 12 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut Pasal 68 UU P2SK, tidak menetapkan satu tanggal akhir yang berlaku bagi seluruh bank umum konvensional yang memiliki UUS. Kewajiban pemisahan muncul apabila UUS memenuhi salah satu kriteria, yaitu aset UUS telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total aset induknya dan/atau jumlah aset UUS sedikitnya paling sedikit Rp50 triliun.

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan teknis regulasi. Kita jadi bisa memahami bahwa risiko kepatuhannya berbeda. Sektor asuransi menghadapi hitung mundur kolektif menuju akhir 2026 sedangkan sektor perbankan menghadapi kewajiban yang bergerak secara individual, mengikuti perkembangan aset UUS masing-masing bank.

Potret Kepatuhan: Percepatan Nyata, Pekerjaan Belum Tuntas

Di sektor perasuransian, tantangan kepatuhan terlihat cukup nyata. Menurut Iwan Pasila, Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, industri masih perlu mempercepat proses pemisahan agar tidak terburu-buru di akhir masa tenggat.

“Pertumbuhan aset dapat menjadi indikator kuatnya pasar, tetapi kepatuhan terhadap ketentuan hukum tetap menjadi ukuran utama. Industri tidak cukup hanya tumbuh besar, ia harus tumbuh tertib, patuh dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pertanyaan yang tidak kalah mendasar dari seberapa besar aset yang berhasil dihimpun adalah: apakah struktur kelembagaan di balik pertumbuhan itu telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku? Dengan memahami perbedaan rezim hukum antara perasuransian dan perbankan, para pemangku kepentingan dapat lebih tepat dalam merancang strategi kepatuhan yang efektif dan berkelanjutan.