Pilkada Berikutnya: Dipilih Rakyat Langsung atau Campur Tangan Elite?

Pilkada Masa Depan: Antara Pilihan Rakyat dan Peran Elite

Dailynesia.com – Sebagai catatan, tulisan ini menyajikan pandangan pribadi sang penulis dan tidak mewakili opini resmi Redaksi CNBCIndonesia.com. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi intelektual, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari semakin kuatnya diskusi publik seputar mekanisme pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan istilah Pilkada.

Perdebatan yang berkembang bukan sekadar soal prosedur teknis, melainkan upaya masyarakat menemukan bentuk demokrasi yang paling sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Terdapat beberapa pandangan yang saling melengkapi dalam diskusi ini.

Kepastian Hukum Pilkada Langsung

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang ditetapkan pada 29 Juni 2026 kembali menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Keputusan ini diharapkan menjadi penutup bagi wacana pengembalian mekanisme pemilihan melalui DPRD yang sempat muncul kembali di ruang publik.

Dalam perkara pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Putusan tersebut menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilihan umum yang berlaku, tanpa mengabaikan kekhususan dan keistimewaan daerah yang diakui oleh konstitusi.

Landasan Konstitusional dan Demokrasi

Dari perspektif hukum tata negara, putusan MK ini memperkuat makna konstitusional Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Penegasan ini juga harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan pembentuk undang-undang bukanlah kewenangan yang tanpa batas, melainkan tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui putusan ini, MK memberikan penafsiran yang semakin terang bahwa frasa “dipilih secara demokratis” dalam konteks pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Penafsiran tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap desain pilkada nasional, tetapi juga memperkuat konstruksi konstitusional bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi utama bagi pemerintahan daerah. Dengan kata lain, kepala daerah memperoleh mandat politik secara langsung dari warga negara yang akan dipimpinnya, bukan semata-mata melalui mekanisme perwakilan.

Perdebatan mengenai mekanisme pilkada pada dasarnya bukanlah pertentangan antara sistem yang demokratis dan tidak demokratis. Seluruh model tersebut memiliki landasan argumentatif dalam teori demokrasi dan praktik ketatanegaraan. Persoalan utamanya terletak pada tingkat legitimasi politik, akuntabilitas, serta efektivitas masing-masing mekanisme dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Karena itu, diskursus mengenai konstitusionalitas pilkada semestinya tidak berhenti pada perdebatan prosedural, melainkan diarahkan pada pertanyaan yang lebih substantif: sejauh mana mekanisme yang dipilih mampu menghadirkan kesejahteraan, memperkuat kualitas demokrasi, dan mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.