Special Plan: DPR Sebut Pengelolaan Logam Tanah Jarang Harus Lebih Terstruktur
Dailynesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang menyiapkan Special Plan khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia. Rencana ini diharapkan dapat memperkuat proses hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta memberikan dampak positif pada pergerakan harga acuan dalam negeri. Dengan adanya Special Plan, tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih terstruktur dalam mengelola sumber daya strategis ini, mengingat pentingnya logam tanah jarang dalam industri teknologi modern.
Kelebihan dan Kekurangan Pengelolaan Saat Ini
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti bahwa pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia masih menghadapi tantangan. Ia menegaskan bahwa praktik transfer pricing dan under invoicing seringkali mengganggu keseimbangan pasar, sehingga perlu diperbaiki melalui Special Plan. “Pembentukan bursa mineral menjadi langkah kunci untuk mengoptimalkan pengelolaan logam tanah jarang, yang saat ini seringkali diakui kurang terarah,” tutur Bambang dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.
Dalam konteks global, logam tanah jarang menjadi sumber daya yang diminati oleh berbagai sektor teknologi, termasuk telekomunikasi dan pertahanan. Wilayah seperti Bangka Belitung, yang dikenal sebagai penghasil timah, ternyata juga memiliki potensi logam tanah jarang. Sementara itu, Sulawesi juga diidentifikasi memiliki sumber daya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Special Plan diharapkan dapat mempercepat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ini dengan mengatur rantai pasok yang lebih efisien.
Tantangan dalam Pengelolaan Logam Tanah Jarang
Pengelolaan logam tanah jarang di Indonesia masih dianggap kurang optimal, terutama dalam hal regulasi dan koordinasi antar sektor. Bambang Patijaya menyatakan bahwa kebijakan saat ini belum mampu memberikan kepastian penuh bagi investor maupun produsen. “Banyak masalah muncul karena kurangnya pengaturan yang terpadu dalam Special Plan, termasuk ketidakseimbangan antara eksplorasi, produksi, dan distribusi,” tambahnya.
Logam tanah jarang seperti lanthanida dan actinida memerlukan proses pengolahan yang kompleks dan mahal. Karena itu, keberhasilan Special Plan bergantung pada peningkatan keterlibatan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pengolahan, pengawasan, serta dukungan teknologi. Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara sektor publik dan swasta untuk memastikan logam tanah jarang tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga dikembangkan secara berkelanjutan.
Menurut Bambang, Special Plan juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor logam tanah jarang. Dengan membangun industri hilirisasi yang kuat, Indonesia dapat memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alamnya. “Kami ingin memastikan bahwa logam tanah jarang tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga komoditas strategis yang mampu mendukung ekonomi nasional,” jelasnya.
Strategi dan Harapan dari Special Plan
Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Bambang Patijaya menegaskan bahwa Special Plan akan mencakup beberapa langkah penting. Pertama, pembentukan bursa mineral untuk mengatur harga dan distribusi logam tanah jarang secara lebih transparan. Kedua, peningkatan investasi di sektor teknologi pertambangan dan pengolahan. Ketiga, penguatan regulasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah.
Keberhasilan Special Plan juga akan ditentukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat dan pengusaha. “Kami menunggu respons positif dari pihak terkait, agar langkah ini dapat berjalan optimal,” kata Bambang. Ia berharap, melalui Special Plan, Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang mampu mengelola logam tanah jarang secara efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam produksinya.
Dalam konteks Special Plan, ekspor logam tanah jarang juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Bambang menyebutkan bahwa selama ini, keuntungan utama dari eksplorasi logam tanah jarang justru terbawa ke luar negeri, sehingga perlu ada rencana penguasaan pasar dalam negeri. “Dengan bursa mineral, kita bisa mengatur harga jual dan meningkatkan nilai tambah, bukan hanya volume,” tegasnya.
Simak pembahasan lengkap dalam wawancara Maria Katarina dengan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Selasa, 23/06/2026). Special Plan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menjadikan logam tanah jarang sebagai aset penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
