Trump Perketat Green Card, Imigran Kini Dipaksa Pulang
Dailynesia.com – Dalam upaya memperketat batas imigrasi, Pemerintahan Donald Trump meluncurkan Special Plan yang mengubah cara proses pemberian izin tinggal permanen, atau green card, di Amerika Serikat. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), memaksa sebagian besar calon pemegang green card untuk kembali ke negara asal mereka sebelum mengajukan aplikasi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Trump untuk memperketat sistem imigrasi yang telah diterapkan sejak ia memulai masa pemerintahannya pada 2017, dengan Special Plan sebagai bagian dari strategi baru dalam menghadapi isu keamanan dan keterbukaan imigrasi.
Detail Kebijakan Konsuler Baru dalam Special Plan
USCIS menjelaskan bahwa kebijakan konsuler baru ini memaksa warga negara asing yang tinggal sementara di AS harus mengajukan permohonan green card dari luar negeri, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat atau keluarga yang terlibat dalam keadaan kritis. “Pemohon green card yang berada di AS sementara harus kembali ke negara kelahiran mereka untuk melengkapi aplikasi,” tambah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), seperti dilaporkan Guardian pada 23 Mei 2026. Ini adalah perubahan besar dari praktik lama yang berlangsung selama lebih dari 60 tahun, di mana banyak pemohon dapat mengajukan permohonan dari dalam negeri.
“Era penyalahgunaan sistem imigrasi negara kita telah berakhir,” tulis DHS melalui akun resminya di media sosial X. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump menilai beberapa pemohon green card sebelumnya memanfaatkan kebijakan yang terlalu lemah untuk memperoleh izin tinggal permanen secara tidak sah.
Policy ini juga memperketat proses pemeriksaan konsuler dengan menambahkan beberapa kriteria baru, seperti pemantauan lebih ketat terhadap pemohon yang memiliki riwayat pelanggaran hukum, atau pekerjaan yang tidak konsisten dengan tujuan imigrasi. Dengan Special Plan, USCIS berharap dapat mengurangi jumlah orang yang masuk ke AS hanya untuk menunggu proses pemberian green card, sehingga memperkuat kontrol atas aliran imigran.
Pengaruh terhadap Imigran dan Ekonomi
Dampak dari Special Plan terasa langsung pada kehidupan sehari-hari para imigran. Banyak dari mereka harus meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan lingkungan sosial mereka untuk kembali ke negara asal, terutama jika aplikasi green card mereka belum selesai. Ini memperburuk tekanan psikologis dan finansial bagi para imigran yang telah menetap di AS selama bertahun-tahun.
Direktur penelitian dari Cato Institute menunjukkan bahwa jumlah orang yang menunggu persetujuan green card mencapai lebih dari 1 juta. Dengan Special Plan, pemohon yang tidak memenuhi kriteria konsuler harus menghadapi kesulitan besar, terutama bagi mereka yang berasal dari negara dengan sistem konsuler yang tidak terjangkau. Selain itu, kebijakan ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, karena banyak imigran menjadi tenaga kerja penting di berbagai sektor.
Kebijakan Migran dan Reaksi dari Berbagai Pihak
Sebagai bagian dari Special Plan, pemerintahan Trump juga melanjutkan kebijakan keras terhadap pengungsi dan kelompok migran lain. Pembatasan masuk diterapkan pada warga dari hampir 40 negara, termasuk beberapa negara yang secara historis memberikan keuntungan kepada imigran AS. Kebijakan ini memicu reaksi beragam dari masyarakat, dengan sebagian besar kelompok yang mengkritik pengurangan akses ke green card sebagai upaya memperkuat kontrol politik.
Sementara itu, pihak penjaga kebijakan imigrasi mengatakan bahwa Special Plan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pemohon green card benar-benar memenuhi syarat dan tidak menyalahgunakan sistem. Mereka juga menyebutkan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kualitas imigran yang diizinkan tinggal di AS, karena akan mengurangi jumlah permohonan yang tidak tepat waktu atau tidak benar.
Kebijakan baru ini diumumkan dalam rangkaian reformasi imigrasi yang dilakukan oleh Trump dalam setahun terakhir. Selain memperketat green card, pemerintah AS juga memperpendek masa berlaku visa bagi pelajar asing dan peserta pertukaran budaya. Pada Januari 2026, Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah mencabut lebih dari 100.000 visa selama masa pemerintahan Trump jilid kedua, yang mencerminkan konsistensi dalam upaya membatasi aliran imigran.
