New Policy: Purbaya Jamin Daya Beli Baik, RI Jauh Dari Krisis Seperti 1998
Dailynesia.com – Dalam wawancara terbaru dengan CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan baru pemerintah berhasil memperkuat stabilitas perekonomian. Kebijakan ini menurutnya menjadi penggerak utama yang menjaga daya beli masyarakat tetap baik, sehingga Indonesia tidak lagi berada di ambang krisis seperti tahun 1998. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mencapai 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp180,4 triliun, yang didukung oleh peningkatan pajak sebesar 22,1% (tahunan) karena keberhasilan reformasi perpajakan dan reorganisasi pegawai di bidang pajak.
New Policy dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan baru pemerintah, yang saat ini sedang dijalankan, dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% (tahunan) di Kuartal I-2026. Purbaya menyebutkan bahwa peningkatan ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan baru. Selain itu, kontribusi sektor swasta yang semakin stabil juga menjadi penopang utama perekonomian, terutama dengan dukungan dari kebijakan pemerintahan yang lebih terarah.
“New Policy telah memainkan peran penting dalam menstabilkan ekonomi dan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap solid,” kata Purbaya dalam wawancara. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengarah pada pengelolaan keuangan yang lebih efisien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Stimulus Ekonomi dan Solusi Under Invoicing
Sebagai bagian dari New Policy, pemerintah telah merilis stimulus ekonomi yang memperkuat daya beli masyarakat. Contohnya, pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mendorong konsumsi dalam negeri. Purbaya juga menyoroti upaya Kemenkeu dalam menangani masalah under invoicing dan kesalahan pelaporan pajak pada sektor ekspor, yang menjadi tantangan utama dalam perekonomian.
Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menyiapkan BUMN khusus untuk ekspor. New Policy ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan ekspor tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan pelaporan yang memengaruhi stabilitas keuangan. Dengan dukungan ini, subsidi energi baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG tetap dapat dipertahankan, menjaga keberlanjutan perekonomian.
Manfaat New Policy bagi Masyarakat
New Policy juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses ke layanan publik. Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini mengutamakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, sehingga masyarakat mendapat manfaat yang lebih merata. Misalnya, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi bagian dari New Policy membantu mengurangi beban hidup warga.
Di samping itu, New Policy juga menekankan pada penguatan sektor pertanian dan perikanan. Dengan subsidi yang lebih besar dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada sektor produktif, daya beli masyarakat terutama di daerah pedesaan diharapkan tetap terjaga. Purbaya menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor swasta, terutama di bidang manufaktur dan jasa, menjadi penopang utama perekonomian nasional.
Stabilitas Harga dan Kebijakan Fiskal
Purbaya menegaskan bahwa New Policy juga membantu mempertahankan stabilitas harga energi yang menjadi perhatian utama dalam perekonomian. Dengan menyesuaikan kebijakan fiskal, pemerintah mampu menahan dampak perubahan harga energi akibat faktor geopolitik. Hal ini penting karena harga energi yang terlalu tinggi dapat merusak daya beli masyarakat dan melambatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, sebagai bagian dari New Policy, telah membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “New Policy tidak hanya fokus pada penerimaan negara, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat sehari-hari,” tambah Purbaya, menjelaskan bahwa kebijakan ini didesain untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Selengkapnya, simak wawancara Shania Alatas dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026).
