Trump “Ditusuk” dari Dalam AS, New York Mulai Melawan
Dailynesia.com – Langkah baru dalam New Policy terus menggema di berbagai wilayah AS, dengan New York menjadi salah satu negara bagian yang menentang kebijakan tersebut. Gubernur New York Kathy Hochul memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan menginstruksikan petugas imigrasi federal, terutama Agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), untuk tidak menggunakan masker saat menjalankan tugas di wilayahnya. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah negara bagian untuk memperkuat otonomi lokal dalam menangani isu migrasi yang sebelumnya menjadi fokus pemerintahan Presiden Donald Trump.
“Masker bukan hanya untuk melindungi agen, tetapi juga untuk menyembunyikan wajah mereka dari masyarakat. Kami percaya bahwa penggunaan masker bisa memicu ketakutan yang tidak perlu di tengah komunitas kita,” kata Hochul dalam pernyataannya, seperti dilaporkan oleh AFP pada Jumat (8/5/2026). Kebijakan ini merupakan bagian dari New Policy yang bertujuan mengubah cara pemerintah federal berinteraksi dengan warga sipil.
Perang Masker dan Persekusi Imigrasi
Keputusan Hochul menimbulkan gesekan dengan pemerintahan Trump, yang selama ini mendorong penerapan New Policy yang ketat terhadap imigran. Kebijakan masker yang diterapkan ICE di beberapa kota AS dilihat sebagai simbol ketidakadilan dalam proses deportasi. Sejak Trump memperkenalkan New Policy pada tahun lalu, banyak warga mengeluhkan bahwa petugas imigrasi sering kali menutupi wajah mereka untuk menghindari identifikasi oleh penduduk setempat.
Pemantauan oleh masyarakat makin intens setelah operasi ICE di berbagai kota viral di media sosial. Video yang beredar menunjukkan agen bersenjata lengkap dan bertopeng mengambil tindakan terhadap penduduk setempat, terutama di wilayah dengan populasi imigran yang tinggi. Peristiwa ini semakin menguatkan pandangan bahwa New Policy menjadi alat tekanan terhadap komunitas yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebijakan lokal.
“Masker menutupi kecemburuan mereka. Mereka tidak ingin kita melihat wajah mereka saat mengambil keputusan yang menguntungkan pemerintah federal,” ujar aktivis imigrasi di New York, seperti diberitakan oleh Newsday. Keputusan Hochul dianggap sebagai respons langsung terhadap New Policy yang sebelumnya dianggap menindas, khususnya bagi warga yang sudah lama tinggal di AS.
Perlawanan Federal vs. Pemulihan Otonomi Lokal
Pemerintah negara bagian New York tidak hanya melarang penggunaan masker, tetapi juga membatasi ruang gerak ICE di tempat-tempat sensitif seperti sekolah, perpustakaan, dan tempat pemungutan suara. Hochul menegaskan bahwa petugas federal tidak lagi diperbolehkan masuk ke fasilitas umum tanpa surat perintah pengadilan. Ini menjadi bagian dari New Policy yang mencoba memperkuat kontrol pemerintah negara bagian atas kebijakan imigrasi.
“Kami ingin warga kita merasa aman dan diperlakukan secara adil. New Policy federal membuat mereka merasa seperti penjaga batas, bukan pelindung masyarakat,” jelas Hochul, yang juga menyoroti perlunya keterbukaan dalam kebijakan imigrasi. Ia menambahkan bahwa pemerintah negara bagian akan terus melawan praktik New Policy yang dianggap menyebabkan ketidakadilan.
Kebijakan New York mendapat dukungan dari sejumlah aktivis lokal dan kelompok hak asasi manusia. Namun, pihak federal memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa memicu konflik hukum. Penasihat imigrasi Trump, Tom Homan, menegaskan bahwa pemerintahan akan memberikan respons tegas jika negara bagian terus menentang New Policy yang menjadi dasar kebijakan deportasi massal. “Kami akan membanjiri wilayah yang menolak kerja sama, karena New Policy adalah kebijakan penting untuk memperkuat kontrol pemerintah federal,” tegasnya.
Perlawanan New York menunjukkan pergeseran kebijakan imigrasi di tingkat lokal, yang semakin berani mengambil inisiatif untuk melawan New Policy federal. Dengan langkah ini, pemerintah negara bagian mengharapkan bisa membuka ruang dialog dengan warga, terutama yang berasal dari komunitas imigran. Tantangan terbesar akan datang dari pemerintahan Trump, yang terus menekankan kebutuhan untuk mempercepat proses penangkapan imigran.
