Mentan Ajak Pemuda Kawal Dugaan Mafia Beras, Klaim Rakyat Rugi Rp71 T

Mentan Seru Pemuda Turun Tangan Lawan Mafia Beras

Dailynesia.com – Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka ruang bagi kalangan muda untuk berpartisipasi aktif dalam mengungkap dugaan praktik mafia beras fortifikasi. Dalam pertemuan di kediamannya, Minggu (2/8/2026), ia menyampaikan bahwa kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan triliun rupiah.

“Apakah kalian bersedia membantu saya menindaklanjuti hal ini? Dalam dua hingga tiga minggu ke depan, saya akan langsung bergerak. Sepakat kita serang bersama?” tanya Amran kepada para perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa.

Program yang Menyimpang dari Tujuan Awal

Sejatinya, beras fortifikasi dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna mencegah stunting melalui penambahan vitamin dan mineral. Namun, Kementerian Pertanian mencatat adanya indikasi bahwa produk ini dipasarkan dengan harga mencapai Rp42.000 per kilogram.

“Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin. Tapi kalau masuk ke pasar dengan harga Rp42 ribu per kilogram, bagaimana mungkin masyarakat kecil mampu membelinya? Ini yang sedang kita telusuri,” jelas Amran.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan awal program, yaitu membuat pangan bergizi lebih mudah diakses oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Kerugian Capai Rp71 Triliun

Amran mengklaim bahwa penyimpangan ini berpotensi merugikan masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun. Angka tersebut dihitung berdasarkan selisih harga antara beras medium yang seharusnya bernilai Rp10.000 per kilogram dengan beras fortifikasi yang dijual Rp42.000 per kilogram tanpa memberikan nilai tambah yang semestinya.

“Kalau beras medium harganya sekitar Rp10.000 lalu dijual Rp42.000, selisihnya itu diambil dari rakyat. Inilah substansi yang sedang diperangi Bapak Presiden,” tegasnya.

Ia juga meluruskan informasi sebelumnya mengenai angka Rp2 triliun yang sempat dikaitkan dengan satu perusahaan penggilingan. Menurut penjelasan Amran, angka tersebut bukan mencerminkan keuntungan perusahaan, melainkan estimasi kerugian masyarakat akibat praktik yang menyesatkan konsumen.

Dugaan Penyimpangan Beras Premium

Selain kasus beras fortifikasi, pemerintah juga menemukan indikasi beras premium yang tidak memenuhi standar mutu namun dipasarkan dengan harga lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan, potensi kerugian masyarakat dari praktik ini mencapai sekitar Rp98 triliun.

“Kalau beras yang kualitasnya tidak sesuai standar dijual sebagai premium dengan harga premium, itu sama saja mengambil hak masyarakat. Ini yang sedang kami bongkar bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Pengawasan Diperluas dan Proses Hukum Berjalan

Pengawasan terhadap beras fortifikasi kini melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Sampel produk telah diambil dari berbagai daerah untuk menguji mutu, kandungan gizi, legalitas, dan kewajaran harga jual.

“Satgas sudah bekerja di seluruh Indonesia. Sampel sudah diambil. Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sampai tuntas dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program fortifikasi diproses sesuai hukum,” kata Amran.

Hingga saat ini, Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan di sektor perberasan.

“Publik bertanya mana tersangkanya. Tersangkanya sudah ada dan proses hukumnya sedang berjalan. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat,” pungkas Amran.

Dalam dialog tersebut, sejumlah organisasi kepemudaan menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah memberantas mafia pangan. Mereka menilai pengawasan terhadap distribusi dan kualitas beras penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kesejahteraan petani.