New Policy: Peternak Ayam Rakyat Minta Dilibatkan Penuh dalam Program MBG
Jakarta, 8 Mei 2026
Dailynesia.com – Dalam upaya mengatasi tantangan ekonomi di sektor pertanian, New Policy menjadi isu utama yang dibahas oleh para pemangku kepentingan. Suwardi, ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) di Kabupaten Kendal, mengungkapkan bahwa sektor peternakan ayam pedaging dan petelur menghadapi kesulitan besar, terutama dalam pengelolaan rantai pasok dan keterlibatan langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, New Policy yang diusulkan pemerintah harus mencakup peran aktif peternak rakyat, karena keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan para peternak untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan.
Keterbatasan Peran Peternak dalam MBG
Di Seminar AGRIMAT yang diadakan di NICE PIK pada Jumat (8/5/2026), Suwardi menyoroti bahwa MBG, meskipun memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, masih kurang memperhatikan kepentingan peternak. “New Policy ini seharusnya memberikan ruang bagi peternak lokal untuk terlibat secara penuh, baik dalam produksi maupun distribusi,” jelasnya. Ia menekankan bahwa saat ini, para peternak hanya menjadi bagian dari rantai pasok yang tidak diakui secara utuh, sehingga menghadapi risiko besar ketika harga pasar fluktuasi.
“New Policy tidak hanya tentang subsidi, tetapi juga tentang penataan sistem yang adil. MBG telah memberikan harapan besar, tetapi keuntungan sebenarnya belum terpenuhi. Peternak seperti saya hanya menerima harga beli yang rendah, sementara pihak lain mengambil keuntungan maksimal,” ujar Suwardi. Menurutnya, transparansi dalam mekanisme New Policy penting untuk memastikan keadilan di seluruh proses produksi.
Menurut Suwardi, kebijakan New Policy perlu diperkuat dengan regulasi yang jelas, sehingga peternak tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keputusan pihak ketiga. Ia menilai bahwa saat ini, harga jual produk ayam masih dipengaruhi oleh kebijakan impor dan persaingan dari investor besar. “New Policy harus memberikan perlindungan harga jual kepada peternak kecil, agar mereka bisa bertahan di tengah krisis ekonomi,” tambahnya. Dukungan kebijakan pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa meningkatkan daya tahan sektor pertanian.
Peran Pajak dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan
Suwardi juga menyoroti pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan yang konsisten bagi peternak. Meski di tengah kesulitan, para peternak tetap menunaikan kewajiban perpajakan, yang seharusnya diakui dalam New Policy. Ia berpendapat bahwa dana dari pajak ini bisa digunakan untuk memperkuat keberlanjutan usaha peternak, seperti subsidi bahan baku atau pengembangan teknologi pertanian.
Kebijakan New Policy diharapkan bisa menjadi jalan untuk memperbaiki sistem distribusi pangan. Suwardi menegaskan bahwa peternak rakyat mampu memenuhi kebutuhan nasional jika diberikan dukungan yang tepat. “Kita harus bangkit, karena New Policy ini adalah kesempatan untuk menyamakan peran antara peternak dan pihak lain,” tuturnya. Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan peternak dalam MBG akan mengurangi ketergantungan pada impor, yang selama ini menjadi faktor utama tekanan harga.
Dalam upaya memperkuat New Policy, Suwardi mengusulkan adanya komitmen pemerintah untuk melibatkan peternak dalam setiap tahap program MBG. “New Policy harus menjaga keadilan, jangan sampai peternak hanya menjadi objek dari kebijakan yang belum terealisasi,” katanya. Ia berharap pemerintah memperjelas peran pihak ketiga dan memberikan insentif yang berimbang kepada peternak kecil. Dengan demikian, kesejahteraan para peternak bisa meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
