New Policy: Negara Chaos! Perang Saudara Pecah Usai Presiden Tambah Masa Jabatan
Dailynesia.com – Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud memicu kekacauan di Mogadishu, ibu kota negara tersebut, setelah mengumumkan kebijakan baru yang memperpanjang masa jabatannya. Kebijakan ini memicu protes besar-besaran di tengah masyarakat dan meningkatkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi. Bentrokan antara kedua belah pihak berlangsung sepanjang malam hingga hari Kamis (4/6/2026), menimbulkan kerusakan properti, penghancuran kendaraan lapis baja, serta korban warga sipil yang tidak terduga.
Perubahan Konstitusi sebagai Pemicu Kebijakan Baru
Kebijakan New Policy yang diperkenalkan Presiden Hassan Sheikh Mohamud merupakan bagian dari revisi konstitusi yang disetujui oleh parlemen Somalia pada Maret lalu. Perubahan ini memungkinkan presiden untuk menunda pelaksanaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan satu tahun. Pernyataan tersebut memicu kemarahan di kalangan oposisi, yang menilai kebijakan ini melanggar prinsip demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam perebutan kekuasaan.
“New Policy ini membuat saya merasa seperti kita sedang terjebak dalam perang saudara. Pasukan pemerintah mengepung rumah kami dan menyerang tanpa pemberitahuan. Saya akan membalas dengan cara apa pun,” ungkap Sharif Sheikh Ahmed dalam video yang diunggah ke Facebook. Sebagai mantan presiden, ia menjadi salah satu tokoh utama yang menentang kebijakan New Policy tersebut.
Perubahan konstitusi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok politik yang pro pemerintah, termasuk mantan Perdana Menteri Hassan Ali Khaire. Ia menegaskan bahwa New Policy adalah langkah penting untuk memperkuat stabilitas negara, meski beberapa warga khawatir akan peningkatan konflik. “Serangan militer terus-menerus di bawah New Policy bertujuan untuk menghabiskan perlawanan kami, tapi rakyat justru menjadi korban terbesar,” imbuh Khaire dalam unggahan di platform X.
Korban Sipil dan Dampak Kebijakan New Policy
Kebijakan New Policy ternyata mengakibatkan banyak korban di kalangan warga sipil. Seorang warga yang bernama Ahmed Ismail mengungkapkan bahwa peluru mortir dari pihak pemerintah mengenai rumah tetangganya, melukai seorang ibu dan anak. “Saya melihat pria terluka digendong keluar. New Policy ini membuat kita takut berada di rumah sendiri,” katanya.
Bentrokan yang berlangsung di Mogadishu juga menghancurkan infrastruktur kota. Milisi oposisi berhasil membakar dua kendaraan lapis baja milik pasukan pemerintah, sementara pihak pemerintah mengklaim serangan tersebut adalah bagian dari upaya menegakkan kekuasaan setelah New Policy diumumkan. Kekacauan ini memperparah krisis keamanan yang sudah berlangsung selama lebih dari tiga dekade sejak runtuhnya rezim Mohamed Siad Barre pada 1991.
“New Policy ini seperti racun bagi kestabilan Somalia. Tidak hanya memicu konflik, tapi juga memperkuat dominasi kelompok tertentu,” kata aktivis lokal yang turut serta dalam demonstrasi di kota tersebut. Pernyataan ini mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap mengubah arah politik negara.
Respon Internasional terhadap Kebijakan New Policy
Kedutaan Besar Amerika Serikat mengkritik kebijakan New Policy, menyebutnya sebagai tindakan sembrono yang berpotensi memperparah konflik di Somalia. Duta besar mereka menekankan bahwa para pemimpin negara harus menyelesaikan perbedaan secara damai agar stabilitas bisa terjaga. “New Policy ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengelola krisis politik,” tulis pernyataan resmi Kedutaan di media sosial.
Sementara itu, Inggris juga menyampaikan keprihatinan terhadap situasi yang terjadi. Mereka menilai New Policy sebagai faktor utama yang memicu ketegangan dan mendorong masyarakat sipil menjadi korban. “Pemimpin Somalia harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik ini, sebelum New Policy memperburuk ketidakstabilan yang sudah ada,” tambah utusan Inggris dalam pernyataan resmi.
Kebijakan New Policy tidak hanya menimbulkan reaksi di tingkat lokal, tetapi juga memengaruhi hubungan Somalia dengan pihak internasional. Beberapa negara donor mengungkapkan kekecewaan terhadap pengambilan keputusan pemerintah yang dianggap terburu-buru. “New Policy ini mengabaikan kepentingan rakyat Somalia dalam proses pengambilan keputusan,” kata juru bicara organisasi kemanusiaan internasional.
Analisis Politik dan Dampak Jangka Panjang
Kebijakan New Policy menujukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan setelah masa jabatan awalnya berakhir. Namun, banyak analis politik menilai bahwa kebijakan ini memperkuat kesan bahwa pemerintah mengambil keputusan tanpa konsensus yang luas. “New Policy ini menunjukkan ketidakmampuan presiden untuk beradaptasi dengan kebutuhan rakyat,” kata seorang pakar politik Somalia.
Konflik yang terjadi setelah pengumuman New Policy juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa stabilitas negara sangat rentan terhadap perubahan kebijakan yang tidak terkonsensus. Sejarah Somalia menunjukkan bahwa konflik internal seringkali muncul karena perbedaan interpretasi terhadap konstitusi. “New Policy ini bukan hanya tentang perpanjangan jabatan, tapi juga tentang perang saudara yang berpotensi terjadi,” tambah pakar tersebut.
Dengan kebijakan New Policy, keadaan politik Somalia semakin memanas. Ketegangan antara pihak pemerintah dan oposisi terus meningkat, sementara rakyat sipil menjadi korban utama. Masa depan negara ini kini bergantung pada kemampuan pemimpinnya untuk mencari jalan penyelesaian konflik, atau apakah New Policy akan memperpanjang ketidakstabilan yang terus berlangsung.
