New Policy: Begini Nasib 321 WNA Pelaku Judi Online di Jakarta Barat Setelah Digerebek Polisi
Dailynesia.com – Menjadi fokus utama dalam penanganan 321 warga negara asing (WNA) yang ditangkap polisi di Jakarta Barat dalam operasi penyitaan kasus judi online lintas negara. Operasi ini dilakukan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, sebagai bagian dari upaya pemerintah menerapkan regulasi terbaru untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas judi online yang melibatkan WNA. Penangkapan terjadi pada hari Minggu (10/5/2026), dengan para pelaku dibawa ke berbagai kantor imigrasi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Penerapan New Policy dalam Penyitaan Judi Online
New Policy memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi tindak pidana transnasional. Pemindahan 321 WNA ke Kantor Imigrasi berlangsung secara terstruktur, dengan 150 orang di Rudenim, 150 ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 ke Jakarta Barat. Mayoritas dari mereka berasal dari Vietnam, yaitu 228 orang, diikuti oleh 57 WNA dari Tiongkok, 13 dari Myanmar, 11 dari Laos, lima dari Thailand, serta tiga masing-masing dari Malaysia dan Kamboja. New Policy ini juga mencakup penguatan kebijakan untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang beroperasi secara internasional.
Sejumlah 150 WNA yang ditangkap diberi status sebagai tersangka karena terlibat langsung dalam pengoperasian situs judi online dan skema penipuan digital. New Policy tidak hanya memperketat pengawasan terhadap WNA, tetapi juga mengharuskan institusi keamanan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan semua pelaku dihukum sesuai aturan yang baru diterapkan. Selain itu, New Policy memberikan wewenang lebih besar kepada pihak imigrasi untuk melakukan tindakan tegas terhadap WNA yang terbukti bersalah.
Operasi Penyitaan dan Dampak New Policy
Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi di Jakarta Barat, dengan menyita dua lantai gedung di kawasan Hayam Wuruk sebagai pusat kegiatan. New Policy menjadi alat strategis dalam menangani kasus-kasus serupa, karena mempercepat proses pengambilan tindakan terhadap pelaku yang berasal dari luar negeri. Menurut Trunoyudo, tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam pemberantasan kejahatan siber dan judi lintas negara.
Polri menegaskan bahwa New Policy tidak hanya berfokus pada penangkapan, tetapi juga pada pencegahan masa depan. Dalam penyitaan ini, ratusan WNA yang terlibat diidentifikasi sebagai penyelenggara, pengoperasional, dan penipu digital. New Policy memastikan bahwa semua pelaku akan diberi sanksi hukum berdasarkan kebijakan yang terpadu antara Kepolisian dan Imigrasi. Selain itu, kebijakan ini berdampak pada pengurangan risiko kejahatan digital yang memanfaatkan kebijakan visa yang lebih longgar sebelumnya.
“New Policy menjadi pengubah paradigma dalam menangani kejahatan transnasional, terutama yang melibatkan WNA,” ujar Trunoyudo. “Kita ingin menghindari Indonesia menjadi basis operasi bandar judi online atau kejahatan digital internasional.”
Kaitan New Policy dengan Kebijakan Presiden
Pengungkapan kasus ini terkait erat dengan program Asta Cita Presiden yang menekankan pemberantasan kejahatan digital dan transnasional. New Policy menjadi implementasi konkret dari program tersebut, dengan menambahkan mekanisme pemantauan dan hukuman yang lebih ketat untuk pelaku judi online. Trunoyudo menjelaskan bahwa penegakan hukum berjalan simultan dan terintegrasi, sehingga mempercepat proses penyelidikan serta penahanan terhadap pelaku.
Dengan New Policy, pihak imigrasi diberi wewenang untuk menetapkan status pelaku judi online sebagai tersangka sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini mempercepat respons pihak keamanan terhadap aktivitas kriminal yang memanfaatkan kebijakan visa. New Policy juga memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk menyelaraskan upaya antarlembaga, termasuk Bareskrim, Imigrasi, dan Kemenko Polhukam, dalam menangani kasus-kasus serupa.
“New Policy menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online dan kejahatan siber,” tambah Trunoyudo. “Ini juga membantu mengurangi kerugian ekonomi yang terjadi akibat praktik tersebut.”
