Mendagri Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung: Program Perumahan Rakyat Transparan dan Efektif untuk Masyarakat
Kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PKP ke Desa Cilampeni
Dailynesia.com – Kegiatan peninjauan program perumahan rakyat berlangsung di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (25/7/2026). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait hadir dalam kunjungan tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan dengan optimal. Mendagri Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS sebagai salah satu terobosan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
Mekanisme Tender Rakyat dalam BSPS
Selama kunjungan, Mendagri menyaksikan langsung pelaksanaan simulasi Pemilihan Toko Terbuka atau yang dikenal sebagai tender rakyat. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mekanisme PTT memungkinkan para pemilik toko menampilkan jenis bahan bangunan yang tersedia beserta harganya secara terbuka kepada masyarakat. Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dalam setiap transaksi pembelian bahan bangunan.
“Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya,” ujar Mendagri.
Mendagri menyampaikan apresiasinya terhadap mekanisme yang dinilai terbuka dan transparan. Ia juga berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan untuk mengecek dan memverifikasi data bahan bangunan serta harga yang ditampilkan. Melalui PTT BSPS, masyarakat dapat memilih toko yang menawarkan harga terbaik sesuai kebutuhan mereka.
Keuntungan bagi Masyarakat dan Dampak Ekonomi
Mekanisme ini memungkinkan masyarakat memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga lebih rendah. Sistem ini memberikan keuntungan bagi konsumen karena pemenang adalah pihak yang menawarkan harga paling murah. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong persaingan sehat antar pedagang bahan bangunan di wilayah tersebut.
“Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” sambung Mendagri.
Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian layak. Salah satu langkah yang diambil adalah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” tambahnya.
Kebijakan Pemerintah untuk MBR
Mendagri berharap berbagai kemudahan tersebut dapat semakin mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya di sektor perumahan. Ia juga mengimbau kepala daerah agar tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, meningkatnya pembangunan rumah akan memberikan dampak ekonomi yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta pihak terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya program PTT BSPS dalam mendukung pembangunan perumahan nasional.
Program ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dengan mekanisme tender rakyat, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang layak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap perekonomian lokal. Mendagri Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS sebagai langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
