Panas! AS-Iran Berantem Lagi di Selat Hormuz
Dailynesia.com – Memperlihatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi pintu masuk utama bagi sekitar 20% pasokan minyak global. Perdebatan ini berawal dari rencana Iran untuk memungut biaya transit bagi kapal yang melintasi jalur tersebut, yang sebelumnya telah dijelaskan dalam hasil pertemuan bilateral yang dilakukan di Swiss. Dalam meeting results ini, kedua pihak sepakat menunda penerapan tarif selama 60 hari sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama. Namun, konflik terus berlangsung karena perbedaan pendapat tentang hak pengelolaan Selat Hormuz.
AS Tegaskan Hak Internasional atas Selat Hormuz
Meeting Results menunjukkan bahwa AS bersikeras pada prinsip bahwa Selat Hormuz adalah jalur air internasional, yang diatur oleh hukum internasional. Kepala negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, mendukung posisi Washington yang menolak pungutan tarif. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pidatonya menyatakan bahwa “pungutan biaya di jalur air internasional harus dihindari, karena itu adalah hak semua negara yang berlayar di sana.” Pernyataan ini menggarisbawahi keteguhan AS untuk menjaga dominasi dalam pengelolaan jalur vital ini.
“Selat Hormuz adalah sumber daya global, dan negara-negara lain harus bisa memanfaatkannya tanpa biaya tambahan dari satu pihak saja,” tambah Rubio dalam meeting results yang berlangsung pada Jumat (26/6/2026).
Di sisi lain, Iran menjelaskan bahwa mereka memiliki alasan kuat untuk mengenakan biaya transit, terutama dalam rangka memperkuat pengaruh politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam meeting results yang sama, pihak Iran menekankan bahwa tarif ini bisa diterapkan jika perundingan tidak mencapai kesepakatan. “Pengelolaan Selat Hormuz adalah tanggung jawab Iran, dan biaya transit adalah bagian dari itu,” kata Mohammad Bagher Ghalibaf, perwakilan utama Iran. Pernyataan ini menggambarkan niat Teheran untuk menegaskan otoritasnya dalam pengaturan jalur transportasi global.
Kerja Sama dengan Oman dan Kebutuhan Negosiasi
Sebagai solusi sementara, Iran dan Oman sepakat membentuk kelompok kerja untuk meninjau skema pengelolaan Selat Hormuz. Meeting Results menunjukkan bahwa keputusan ini diambil setelah meninjau hasil perundingan antara kedua negara. Kelompok kerja ini akan membahas tata kelola pelayaran, layanan maritim, serta kemungkinan penerapan tarif secara berkelanjutan. “Kerja sama dengan Oman adalah langkah penting dalam meeting results ini, karena kita perlu mencari keadilan bagi semua pelaku,” kata diplomat Oman dalam wawancara terpisah.
Penerapan tarif transit oleh Iran dipandang sebagai isu penting dalam meeting results karena melibatkan kepentingan ekonomi global. Selat Hormuz menjadi jalur utama bagi pasokan minyak dari Timur Tengah ke pasar dunia, dan tarif ini bisa memengaruhi harga minyak serta ketersediaan bahan bakar. Kedua pihak sepakat bahwa tarif harus diperkenalkan secara bertahap, dengan memastikan kejelasan hukum sebelum melaksanakannya. “Kami ingin menghindari konflik yang bisa mengganggu perdagangan internasional,” imbuh Ghalibaf.
Perbedaan pendapat mengenai hak pengelolaan Selat Hormuz juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri pelayaran. Beberapa kapal berusaha menggunakan jalur di sisi Oman yang dijaga oleh AS, sementara lainnya masih menunggu keputusan Iran. Kebutuhan untuk mencapai kesepakatan dalam meeting results ini semakin mendesak, terutama setelah bermunculan isu-isu tentang pengaruh politik dan ekonomi yang bisa terjadi jika tarif diterapkan. “Kami berharap meeting results ini menjadi langkah awal untuk menjembatani kepentingan semua pihak,” ujar juru bicara AS.
Unclos dan Kontroversi Hukum
Penerapan tarif transit oleh Iran juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Dalam meeting results, Iran belum meratifikasi UNCLOS, yang menjadi dasar hukum lintas kapal internasional. Ini menciptakan ketidakjelasan mengenai apakah pungutan biaya tersebut melanggar hukum atau bukan. “Kita harus melihat Selat Hormuz sebagai wilayah ekonomi yang diatur oleh kebijakan lokal, bukan hanya hukum internasional,” jelas pejabat Iran dalam diskusi. Pertentangan ini menimbulkan perdebatan antara prinsip kebebasan navigasi internasional dan hak pengelolaan lokal.
Hasil meeting results ini juga memicu reaksi dari negara-negara lain. Beberapa negara Teluk seperti Saudi Arabia dan Qatar menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum internasional, sementara Iran meminta kebijakan yang lebih fleksibel. Ketidaksepahaman ini berpotensi memperburuk hubungan antara AS dan Iran, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik yang sudah ada. “Meeting results ini menunjukkan upaya Iran untuk memperkuat kendali atas selat yang sangat vital,” kata analis hukum internasional. Dengan ini, negara-negara lain diharapkan bisa memberikan dukungan untuk menghindari pembatasan akses ke Selat Hormuz.
Analisis terkini menunjukkan bahwa penerapan tarif transit oleh Iran bisa berdampak pada perdagangan minyak global. Jika diterapkan, biaya ini mungkin akan meningkatkan harga minyak, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Meski demikian, Iran menegaskan bahwa tarif ini akan diatur dengan kebijakan yang transparan dan berkelanjutan. “Kami tidak ingin mengganggu perdagangan, tapi kami juga harus menjamin keuntungan ekonomi untuk negara-negara yang mengelola jalur ini,” kata Ghalibaf dalam meeting results. Dengan ini, Iran berharap bisa menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua pihak.
