Jantung Eropa Terpecah, Pemrotes Berdemo di Brussels
Dailynesia.com – Kota Brussels, ibu kota Uni Eropa, menjadi titik paling sengit dalam aksi unjuk kekuatan yang terjadi di seluruh Eropa. Pada Rabu (5/6/2026), pertengkaran antara peserta aksi dan anggota polisi meletus di pusat kota. Demonstran yang menentang rencana reformasi pendidikan segera memicu kerusuhan, dengan sejumlah fasilitas umum rusak dan jendela toko retak akibat kerumunan massa. (Tangkapan Layar Video Reuters/) Polisi memutuskan menggunakan gas air mata untuk mengembalikan keadaan normal, dengan harapan mengurangi ketegangan yang mengancam keselamatan warga. Kepolisian Belgia juga mengimbau masyarakat agar menghindari area sekitar stasiun kereta utama untuk mencegah kemungkinan terjadi serangan lebih lanjut.
Kebijakan Pendidikan yang Menyulitkan Mahasiswa
Kebijakan pemerintah Komunitas Prancis Belgia menjadi sumber utama kemarahan masyarakat. Rencana peningkatan biaya kuliah pendidikan tinggi sebesar 35% menuai kecaman luas, terutama dari mahasiswa dan pengajar. Kenaikan ini meningkatkan tarif tahunan dari 835 euro (Rp17,39 juta) menjadi 1.194 euro (Rp24,87 juta), berdasarkan kurs Jumat (5/6/2026) sebesar Rp20.826 per euro. (REUTERS/Bart Biesemans) Perhitungan ini mengacu pada upaya pemerintah untuk menyelaraskan biaya pendidikan dengan universitas di Belanda dan wilayah Flanders, serta menutup defisit anggaran yang mencapai 1,9 miliar euro atau sekitar Rp39,57 triliun.
Menurut Menteri Pendidikan Valerie Glatigny, penghematan dana adalah keharusan untuk memastikan ketersediaan dana bagi sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar pemerintah dapat memperkuat investasi ke lembaga pendidikan. Namun, para demonstran menilai rencana tersebut tidak adil, karena pengurangan anggaran mengakibatkan peningkatan beban keuangan bagi mahasiswa, yang banyak berasal dari latar belakang ekonomi sederhana.
Kerusuhan di Berbagai Kota
Selain Brussels, aksi serupa juga terjadi di kota-kota lain seperti Namur dan Charleroi, yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi. Meski begitu, kondisi di dua kota tersebut tergolong lebih tenang dibandingkan suasana memanas di Brussels. (REUTERS/Bart Biesemans) Pemrotes di Namur menunjukkan kekecewaan terhadap kebijakan subsidi pendidikan, sementara di Charleroi, ketegangan hanya terbatas pada penolakan pengurangan jam mengajar guru.
Di Brussels, kondisi jalan-jalan sangat rusak, dengan sampah berserakan, sepeda tergencet, dan rambu-rambu lalu lintas dipotong oleh peserta aksi. Para demonstran menuntut kenaikan biaya pendidikan dikembalikan ke level sebelumnya, atau setidaknya diberikan penyesuaian progresif. Seorang guru yang terlibat dalam aksi menyatakan bahwa kebijakan tambahan jam mengajar tanpa kenaikan gaji akan memperburuk kondisi kerja pendidik. (Tangkapan Layar Video Reuters/) Ia menambahkan, pengurangan gaji bisa mengakibatkan krisis moral di antara tenaga pengajar, terutama jika tidak disertai peningkatan kualitas pengajaran.
Perdebatan antara Kebijakan dan Kebutuhan Masyarakat
Kepala Pemerintahan Komunitas Prancis Belgia, Elisabeth Degryse, mempertahankan kebijakan tersebut, menyebut tekanan keuangan publik sebagai alasan utama. (Tangkapan Layar Video Reuters/) Ia menegaskan bahwa defisit anggaran yang terus bertambah memaksa pemerintah mengambil langkah yang dianggap perlu, meski memicu ketidakpuasan warga. Namun, kritikus mengingatkan bahwa peningkatan biaya kuliah akan menghambat akses pendidikan bagi keluarga miskin, yang merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi.
Reformasi pendidikan juga mencakup revisi masa jabatan pengurus akademik, yang dianggap sebagai upaya mempercepat keputusan pemerintah. Kebijakan ini menuai penolakan karena dianggap mengurangi keterlibatan guru dalam proses pengambilan kebijakan. (REUTERS/Bart Biesemans) Selain itu, ada usulan untuk mengharuskan pengajar sekolah menengah tingkat akhir mengajar dua jam tambahan per minggu, tanpa adanya peningkatan pendapatan. Kebijakan ini dikhawatirkan akan memicu pengunduran diri para pendidik, terutama jika dana tambahan tidak dialokasikan.
Protes yang Meningkatkan Suasana Tegang
Kerusuhan di Brussels menunjukkan tingkat ketegangan yang semakin memuncak. Aksi penolakan terhadap kenaikan biaya kuliah sempat mengganggu alur lalu lintas, dengan beberapa jalan utama ditutup sementara. Demonstran menargetkan bangunan pemerintahan, termasuk gedung Dewan Komunitas Prancis, sebagai titik fokus kekecewaan mereka. (Tangkapan Layar Video Reuters/) Meski begitu, kota ini segera memulihkan keadaan setelah polisi melakukan operasi pembersihan dengan gas air mata dan perahu penyapu. Beberapa warga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah, meski khawatir ada dampak jangka panjang terhadap sistem pendidikan.
Di sisi lain, kelompok pemrotes meminta pemerintah menggelar dialog dengan akademikus dan mahasiswa untuk mencari solusi alternatif. Mereka berargumen bahwa kenaikan biaya kuliah tidak cukup dibenarkan, karena ada cara lain untuk menekan anggaran, seperti pengurangan subsidi atau efisiensi birokrasi. (REUTERS/Bart Biesemans) Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perubahan ini akan memisahkan dua komunitas yang dulu bersatu, yaitu Komunitas Prancis dan Komunitas Flemish, karena pendidikan berbahasa Prancis mengalami tekanan yang berbeda dibandingkan sistem pendidikan berbahasa Belanda.
Implikasi Jangka Panjang dan Masa Depan Reformasi
Protes ini memicu perdebatan tentang keseimbangan antara keuangan pemerintah dan hak warga untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Masyarakat menilai bahwa kenaikan biaya kuliah akan mengurangi daya saing generasi muda, terutama dalam dunia kerja. (Tangkapan Layar Video Reuters/) Dalam upaya memperbaiki kritik, pemerintah berjanji akan menyusun rancangan revisi kebijakan, meski belum ada jaminan keputusan akhir akan menyesuaikan tuntutan peserta aksi.
Parlemen Komunitas Prancis dijadwalkan mengambil keputusan tentang paket reformasi ini pada Rabu (5/6/2026). (REUTERS/Bart Biesemans) Meski situasi di Brussels relatif stabil, kekhawatiran tentang keterlibatan politik dalam pengambilan kebijakan pendidikan terus berlangsung. Kebijakan ini juga memicu perbandingan dengan negara-negara lain di Eropa, terutama dengan sistem pendidikan Belanda yang dianggap lebih efisien dalam penggunaan dana.
“Kebijakan ini mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Mahasiswa harus membayar lebih mahal untuk mengakses pendidikan, padahal mereka adalah pilar masa depan negara,” kata seorang aktivis lokal yang terlibat dalam aksi. (Tangkapan Layar Video Reuters/)
Kepuasan terhadap kebijakan pendidikan
