Tutup Perlintasan Kereta Api Susah-Susah Gampang, Ini Kendalinya
Main Agenda: Perlintasan Kereta Api di Bekasi-Cikarang Jadi Fokus Utama
Dailynesia.com – Menjadi tema utama rapat kerja Komisi V DPR RI yang diadakan baru-baru ini, dengan fokus pada penutupan perlintasan kereta api di jalur Bekasi-Cikarang. Permasalahan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi upaya meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi kereta. Menurut Ketua Komisi V, Lasarus, pendanaan merupakan faktor kritis yang memperlambat progres penyelesaian perlintasan sebidang. Ia menegaskan bahwa untuk mengubah satu perlintasan menjadi non-sebidang, seperti flyover atau underpass, diperlukan dana sekitar Rp400 miliar.
Kendala Utama: Anggaran yang Tidak Mencukupi
“Rapat kerja ini bertujuan mengatasi hambatan-hambatan yang mengganggu operasional kereta api belakangan ini. Meski Presiden telah menyalurkan dana Rp4 triliun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan seluruh perlintasan yang memerlukan perbaikan,” jelas Lasarus saat diwawancara di Gedung DPR RI, Rabu (13/5/2026).
Dalam penyampaian lebih lanjut, Lasarus mengungkapkan bahwa jalur Bekasi-Cikarang terdapat 10 titik perlintasan liar yang menjadi sumber kecelakaan sering. Ia menyoroti bahwa biaya besar diperlukan untuk mengubah kondisi ini. “Dengan dana Rp400 miliar per titik, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4 triliun. Namun, hingga kini belum tercapai karena keterbatasan dana,” katanya. Perlintasan sebidang yang belum diatasi berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan karena pengendara hanya bisa melintas dalam satu arah, memicu antrean dan keterlambatan.
Pembangunan Jalur Dwi Ganda: Langkah Pemecah Masalah
KAI kini diwajibkan membangun jalur dwi ganda di jalur Bekasi-Cikarang. Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan keamanan operasional kereta. Namun, progresnya terhambat karena keterbatasan anggaran. Lasarus menekankan bahwa jalur dwi ganda dapat mengurangi risiko kecelakaan hingga 70% dan mempercepat arus transportasi. “Dengan melanjutkan proyek ini, kita bisa menciptakan solusi jangka panjang untuk masyarakat yang sering terganggu oleh perlintasan liar,” tuturnya.
Lasarus juga meminta dukungan pemerintah dalam menyediakan dana tambahan. Ia menambahkan bahwa pembangunan jalur dwi ganda memerlukan koordinasi antara berbagai instansi, termasuk Kementerian Perhubungan dan Badan Penyelenggara Jalan Rel Kereta Api (BPJER). “Kita harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dan efektif,” ujarnya. Selain itu, ia menyarankan agar proyek ini dapat dipecah menjadi beberapa tahap untuk mempercepat pengerjaan.
Kolaborasi dengan KNKT dan Kepolisian
Dalam rapat, Lasarus juga menyinggung pentingnya kolaborasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian. Hasil investigasi KNKT akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah kecelakaan di sektor kereta. “KNKT memiliki peran krusial dalam menganalisis penyebab kecelakaan dan merekomendasikan solusi. Sementara Kepolisian bertugas mengawasi kepatuhan pengguna jalan rel,” terangnya.
Lasarus menegaskan bahwa rapat ini juga bertujuan menyoroti kondisi jalur kereta api secara keseluruhan. “Selain Bekasi-Cikarang, jalur lain di Indonesia juga memiliki tantangan serupa. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi perlu dianggap sebagai prioritas nasional,” imbuhnya. Ia berharap dengan pendekatan holistik, perlintasan sebidang dapat diminimalkan secara signifikan.
Upaya Peningkatan Keselamatan dan Efisiensi
Proyek penutupan perlintasan kereta api di Bekasi-Cikarang tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan efisiensi perjalanan. Lasarus menyebut bahwa warga sekitar sering terganggu oleh antrean di perlintasan, terutama saat arus lalu lintas tinggi. “Penutupan perlintasan ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama pengguna jalan raya dan pengendara sepeda motor,” katanya.
Kemudian, Lasarus juga mengingatkan bahwa proyek ini memerlukan perencanaan yang matang. “Kita harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pelatihan pengguna jalan rel dan pengawasan berkelanjutan,” tegasnya. Dengan menyelesaikan perlintasan sebidang, pemerintah dapat menciptakan jalur transportasi yang lebih aman dan modern.
