Heboh Struk Harga Pertalite Rp16.088/L, Pertamina Buka Suara
Dailynesia.com – Video yang memperlihatkan struk pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di SPBU Pertamina viral di media sosial, menimbulkan perdebatan tentang kebijakan subsidi yang diberikan ke jenis BBM ini. Struk tersebut menunjukkan harga dasar Pertalite sebelum subsidi mencapai Rp16.088 per liter, sedangkan konsumen hanya membayar Rp10.000 per liter karena subsidi pemerintah sebesar Rp6.088. Fenomena ini memicu kecurigaan publik mengenai perbedaan harga BBM yang seolah berpijak pada kepentingan tertentu.
Pertamina Beri Penjelasan
“Kebijakan subsidi BBM adalah kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Subsidi diberikan pada jenis BBM yang penugasan khusus, yaitu Pertalite, dan Pertamina sebagai operator patuh terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Roberth M V Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.
Roberth menjelaskan bahwa subsidi BBM bertujuan menjaga kestabilan harga di masyarakat, terutama untuk menjaga daya beli dan mencegah gejolak perekonomian. Selain itu, subsidi juga memperkuat upaya pemerintah dalam mendistribusikan keuntungan kepada konsumen yang memiliki daya beli lebih rendah. Meski demikian, perbedaan harga dasar Pertalite dan Pertamax tetap menjadi sorotan publik.
Main Agenda: Perbedaan Harga dan Kebijakan
Pertamax, sebagai BBM non-subsidi, harganya mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Namun, pemerintah dan Pertamina sepakat menahan harga Pertamax agar tetap stabil di wilayah Jabodetabek, seperti yang terjadi sejak April 2026. Hal ini memicu pertanyaan terkait keadilan dalam pemberian subsidi, terutama karena Pertalite, yang lebih murah, memiliki kualitas bahan bakar yang dianggap lebih rendah dibanding Pertamax.
“Subsidi BBM bertujuan mempertahankan stabilitas nasional, termasuk daya beli masyarakat dan menghindari gangguan pada perekonomian,” tambah Roberth dalam pernyataannya kepada CNBC Indonesia, Sabtu (9/5/2026).
Video yang beredar menyebutkan bahwa harga dasar Pertalite mencapai Rp16.088 per liter, sementara Pertamax di wilayah Jabodetabek dijual Rp12.300 per liter. Perbedaan ini memicu narasi bahwa subsidi diberikan lebih besar ke Pertalite, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berpijak pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Main Agenda menyoroti bahwa perbedaan ini harus dijelaskan secara transparan oleh Pertamina.
Analisis Ekonomi dan Dampak Kebijakan
Kebijakan subsidi BBM Pertalite dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, karena Pertalite mengandung campuran biofuel. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan polemik terkait keseimbangan antara kebutuhan industri dan akses masyarakat. Dengan harga dasar Pertalite mencapai Rp16.088 per liter, Pertamina menyatakan bahwa subsidi ini membantu menurunkan biaya operasional SPBU dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah kenaikan harga bahan baku.
Di sisi lain, Pertamax, yang tidak mendapat subsidi, dianggap lebih mahal karena mengandalkan harga pasar. Hal ini memperkuat perbedaan biaya antara kedua jenis BBM. Main Agenda mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan subsidi sangat penting untuk meminimalkan kesan tidak adil terhadap konsumen.
Reaksi Masyarakat dan Industri
Video viral ini telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan kalangan industri. Banyak warga menganggap bahwa subsidi yang diberikan ke Pertalite terlalu besar, sementara Pertamax yang lebih premium justru tidak mendapat bantuan sama. Pertamina menyatakan bahwa kebijakan subsidi diatur berdasarkan kepentingan strategis pemerintah, seperti menstabilkan harga bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat luas.
Main Agenda menekankan bahwa penjelasan dari Pertamina harus lebih detail untuk menjawab pertanyaan publik. Misalnya, mengapa Pertalite dianggap lebih berhak mendapat subsidi dibanding Pertamax, serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi permintaan dan penggunaan BBM di masyarakat. Pertamina juga perlu menjelaskan dampak dari perbedaan harga dasar ini terhadap keberlanjutan program subsidi BBM.
Dalam konteks Main Agenda, perdebatan ini tidak hanya mengenai harga, tetapi juga tentang peran Pertamina sebagai operator dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan subsidi. Masyarakat menantikan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi ini benar-benar memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan.
