Key Discussion: KAI Mengusulkan Kuasai Rel, Stasiun Hingga Sinyal Kereta
Dailynesia.com – Jakarta, Rabu (3/6/2026), PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan usulan strategis dalam perubahan tata kelola perkeretaapian nasional. Usulan ini bertujuan memperoleh persetujuan dari DPR dan pemerintah untuk menunjuk KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP), yang akan memberikan wewenang menyeluruh kepada perusahaan dalam mengelola infrastruktur prasarana seperti rel, stasiun, sistem persinyalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pengembangan jaringan kereta api dan meningkatkan efisiensi operasional.
Usulan untuk Penguasaan Aset Prasarana
Usulan penunjukan KAI sebagai BUPP sedang dalam proses diskusi intensif dengan pemerintah, khususnya dalam rangka mengoptimalkan kapasitas jaringan kereta perkotaan. Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada skema yang sekarang diterapkan, yakni skema mengelola BMN melalui IMO dan TAC. Dengan status BUPP, KAI akan memiliki wewenangan penuh untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan aset prasarana secara mandiri, tanpa harus terus-menerus berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
“KAI telah bersiap untuk mengusulkan Perpres kepada BP BUMN dan Kementerian Perhubungan, sehingga kami bisa menjadi BUPP yang secara langsung mengelola prasarana kereta api,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.
Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah konflik tahunan yang sering muncul antara KAI dan pemerintah terkait penggunaan BMN. Selama ini, KAI harus membayar TAC setiap kali memanfaatkan rel dan stasiun yang merupakan aset BMN. Sementara itu, pemerintah tetap mengatur tarif dan penggunaan infrastruktur tersebut. Dengan menjadi BUPP, KAI diharapkan bisa mengelola aset lebih efisien, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kualitas layanan.
Proses Pembiayaan yang Diperbaiki
Penunjukan KAI sebagai BUPP akan mengubah skema pembiayaan infrastruktur. Saat ini, KAI mendapatkan dana operasional dari pemerintah melalui IMO, yang menjamin pengelolaan infrastruktur BMN. Namun, skema ini juga mengharuskan KAI membayar TAC untuk setiap penggunaan rel dan stasiun. Bobby Rasyidin menilai bahwa sistem ini terlalu rumit dan kurang efektif, karena KAI terkadang terjebak dalam siklus biaya yang tidak seimbang.
“Dengan menetapkan KAI sebagai BUPP, kami bisa mengatur penggunaan BMN secara lebih fleksibel. Sistem ini akan menghindari kebingungan antara biaya pemeliharaan dan pendapatan operasional,” jelas Bobby.
Sebagai contoh, usulan ini juga melibatkan perbaikan skema elektrifikasi layanan kereta perkotaan, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas transportasi nasional. Bobby menyebut bahwa KAI telah membangun kerja sama dengan pihak terkait untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, yang akan meningkatkan keberlanjutan operasional dan mengurangi biaya jangka panjang.
Dalam Key Discussion yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Bobby juga menyoroti pentingnya keterlibatan DPR dalam proses pengambilan keputusan. Ia berharap lembaga legislatif dapat memberikan dukungan untuk percepatan penguasaan aset prasarana, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi daerah dan mobilitas masyarakat.
Pengaruh ke Keberlanjutan Transportasi Nasional
Pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur yang lebih terpusat diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan transportasi nasional. Dengan BUPP, KAI bisa lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat, seperti membangun jalur baru atau memperbaiki stasiun yang rusak. Bobby juga menekankan bahwa kewenangan ini akan memungkinkan perusahaan melakukan inovasi dalam layanan kereta api, termasuk penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas operasional.
“Penguasaan BMN oleh KAI akan mengurangi hambatan dalam pengembangan jaringan. Kami sudah mempersiapkan rencana pengelolaan yang komprehensif untuk lima tahun ke depan,” tutur Bobby.
Usulan ini juga mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk para pengamat transportasi. Mereka berpendapat bahwa penguasaan aset prasarana oleh BUPP akan mengurangi ketidakpastian dalam pembangunan jangka panjang, karena KAI akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Namun, Bobby mengakui bahwa ada tantangan dalam proses ini, seperti memastikan keterlibatan pihak pemerintah dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan.
