BPJS Tekor Rp2 T/Bulan, Menkes Minta Si Kaya Bayar Iuran Lebih Besar
Dailynesia.com – BPJS Tekor Rp2 T/Bulan – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam wawancara dengan CNBC Indonesia mengungkapkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang memprihatinkan. Ia menyebut bahwa program jaminan kesehatan nasional ini mengalami defisit hingga Rp2 triliun per bulan, yang menjadi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan sistem. Menkes menegaskan bahwa untuk memperbaiki kondisi ini, kelompok ekonomi yang lebih kuat diharapkan berkontribusi lebih besar dalam membayar iuran BPJS, sebagaimana prinsip gotong royong yang dipegang program ini.
Defisit Dana Klaim BPJS Kesehatan
Menurut Menkes, BPJS Kesehatan menghabiskan dana klaim sekitar Rp500 miliar per hari. Jika dihitung bulanan, total pembayaran klaim mencapai Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun. Namun, dana yang berhasil terkumpul hanya sekitar Rp14 triliun, menyisakan defisit yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya lebih untuk menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang diterima. Defisit tersebut terus berlanjut, memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan operasional program jaminan kesehatan nasional.
Prinsip Gotong Royong dan Kebijakan Iuran Lebih Besar
“Jadi memang BPJS itu harus diperkuat kondisi keuangannya,” ujar Budi Gunadi dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Rabu (24/6/2026).
Menkes menjelaskan bahwa prinsip gotong royong dalam BPJS Kesehatan perlu ditegakkan secara lebih konsisten. Ia menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi seharusnya memikul beban iuran yang lebih besar dibandingkan kelompok ekonomi lemah, mirip dengan cara pemerintah memungut pajak. “Saya kira itu prinsip gotong royong, yang kaya bayar lebih,” tambahnya. Menurut Menkes, ini bisa mencegah ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat keuangan program.
Dalam rangka meningkatkan keseimbangan dana, Menkes menyebut bahwa ada kebutuhan untuk menata ulang BPJS Kesehatan. Ia menyoroti bahwa banyak orang masih salah mengira BPJS memiliki kelas layanan yang berbeda. “Sekarang kita sedang menata lagi BPJS Kesehatan, karena masih banyak orang yang memandang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3,” katanya. Ini menunjukkan bahwa program ini harus diperbaiki agar lebih adil dan efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Defisit
Menkes juga menyoroti perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai solusi potensial. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat ekonomi rendah, sementara kelompok yang lebih beruntung dapat membantu dengan meningkatkan iuran. “Yang penting adalah temen-temen yang ada di desil bawah itu harus dijamin,” jelas Menkes. “Kalau mereka mau bayarnya sama dengan orang yang lebih kaya, itu tidak adil. Mereka harus bayar lebih, karena menanggung biaya yang lebih besar,” tegasnya.
Menurut Menkes, penyesuaian iuran bisa menjadi langkah strategis untuk menutupi defisit. Ia menambahkan bahwa BPJS Kesehatan harus memastikan pendapatan yang cukup untuk mengcover pembayaran klaim yang tinggi. “Kita perlu berpikir bahwa BPJS Tekor Rp2 T/Bulan ini adalah indikasi bahwa sistem harus diperbaiki,” kata Menkes. Ia berharap perubahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat, sehingga program jaminan kesehatan tetap stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Implementasi dan Tantangan Ke depan
Menkes menyoroti bahwa implementasi kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa ada rencana jangka panjang. “Kita harus terus memantau kondisi keuangan BPJS, dan menyesuaikan iuran sesuai kemampuan masing-masing kelompok ekonomi,” jelasnya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kenaikan iuran tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menjaga kualitas layanan kesehatan yang diberikan.
“Dengan menyesuaikan iuran, kita bisa mengurangi defisit sebesar Rp2 triliun per bulan, dan menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan,” tambah Menkes.
Ia menegaskan bahwa BPJS Tekor Rp2 T/Bulan ini adalah masalah yang harus diatasi secepat mungkin. “Kita harus membuat sistem yang lebih adil, agar BPJS bisa terus memberikan layanan yang memadai untuk seluruh warga,” pungkas Menkes. Dengan demikian, perbaikan keuangan BPJS tidak hanya terfokus pada pendapatan, tetapi juga pada distribusi beban yang lebih seimbang.
Menkes menambahkan bahwa revisi kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi sistem kesehatan nasional. “Dengan memperkuat keuangan BPJS, kita bisa memastikan layanan klaim tetap terjaga, dan akses kesehatan lebih merata,” katanya. Ia berharap perubahan ini bisa menciptakan kesadaran bahwa BPJS Tekor Rp2 T/Bulan adalah tantangan yang bisa diatasi melalui kolaborasi antar kelompok ekonomi.
