Amran Bongkar Ada Perusahaan Beras Raup Untung Tak Wajar
Dailynesia.com – Jakarta, Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi membeberkan temuan analisis mendalam mengenai tata niaga beras nasional. Dalam paparannya, ia mengungkapkan bahwa dugaan praktik mafia beras masih sangat marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian komprehensif, pemerintah memperkirakan kerugian akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu mencapai angka fantastis, yaitu Rp98 triliun. Temuan ini menjadi jawaban atas isu viral yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai penggilingan dengan pendapatan mencapai Rp 2 triliun per bulan saat musim panen tiba.
Amran menilai sikap Presiden Prabowo sangat sopan dalam menyampaikan hal tersebut, padahal ini merupakan fakta yang benar dan sangat merugikan para petani di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa angka triliunan rupiah ini bukan sekadar keuntungan bisnis yang wajar, melainkan bentuk perampasan hak rakyat. "Ini adalah bentuk penipuan yang terjadi secara sistematis," tegas Amran dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Analisis Kerugian dan Ketimpangan Distribusi
Menurut Amran, besarnya kerugian tersebut terjadi di tengah besarnya anggaran ketahanan pangan yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan tercatat mencapai Rp144,6 triliun yang disalurkan melalui berbagai渠道. Dari total tersebut, kementerian dan lembaga menerima Rp59,42 triliun, BUMN mendapatkan Rp63 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp22,17 triliun, serta pembiayaan mencapai Rp0,05 triliun.
Dengan dukungan anggaran yang masif tersebut, nilai produksi padi nasional berhasil mencapai Rp537 triliun dengan total produksi beras sebanyak 34,69 juta ton. Namun, distribusi keuntungan dinilai tidak merata. Pendapatan rumah tangga petani hanya mencapai Rp1,87 juta dari alokasi Rp215 triliun, sementara pengusaha penggilingan atau rice milling unit (RMU) memperoleh porsi terbesar hingga Rp259 triliun.
Bahkan, berdasarkan temuan Kementerian Pertanian, satu kelompok perusahaan diduga meraup keuntungan tidak wajar hingga Rp2 triliun per bulan melalui praktik penipuan mutu beras. Amran pun memaparkan bahwa hasil analisis menunjukkan rantai pasok beras nasional masih dikuasai oleh kelompok usaha besar. Menurutnya, sebagian pelaku memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kepentingan komersial hingga 40 persen dan menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Temuan pengawasan di lapangan juga menunjukkan sebanyak 85,56 persen sampel beras premium tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari total beras premium yang beredar, sekitar 39,75 persen atau setara 12,2 juta ton diperkirakan melanggar standar mutu sehingga menimbulkan kerugian hingga Rp98 triliun. Dalam paparannya, Amran juga menyoroti ketimpangan penguasaan pasokan gabah di tingkat nasional.
Dari total produksi gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 penggilingan skala besar menguasai sekitar 40 persen pasokan atau 25 juta ton per tahun. Jumlah tersebut setara dengan serapan 161.401 penggilingan skala kecil yang juga menyerap 25 juta ton gabah per tahun. Menurut dia, rantai distribusi beras yang panjang, mulai dari petani, pedagang pengepul, distributor, subdistributor, pedagang grosir hingga ritel, turut menciptakan keuntungan bagi para perantara yang diperkirakan mencapai Rp313,08 triliun.
Karena itu, pemerintah mendorong distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar jalur distribusi lebih pendek dan margin yang dinikmati petani maupun konsumen bisa lebih besar, dengan potensi nilai mencapai Rp50 triliun.
