Ekonom DBS Ramal Tantangan Rupiah Masih Besar di Kuartal II
Dailynesia.com – Dalam laporan terbaru, ekonom DBS Bank memberikan proyeksi bahwa rupiah akan menghadapi tantangan signifikan di kuartal II 2026. Radhika Rao, Senior Economist dan Direktur Eksekutif DBS Bank, menyoroti bahwa dinamika pasar keuangan global terus memberi tekanan pada mata uang lokal. Selain itu, ada beberapa faktor yang kemungkinan besar akan memperkuat volatilitas rupiah, termasuk implementasi penilaian baru oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 1 Juni mendatang, kebijakan fiskal pemerintah, serta keputusan Bank Indonesia (BI) dalam menyesuaikan suku bunga acuan. Topics Covered ini mencakup analisis risiko dari sisi ekonomi, politik, dan kebijakan moneter yang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah.
Analisis Tantangan Rupiah di Kuartal II
Rao menyatakan bahwa kuartal II 2026 akan menjadi fase kritis bagi rupiah, dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Geopolitik yang sedang berlangsung, seperti ketegangan antara negara-negara besar dan isu perang dagang, diperkirakan akan tetap menjadi sumber tekanan terhadap mata uang lokal. Di samping itu, adanya kemungkinan kenaikan suku bunga di beberapa negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa bisa memperburuk kondisi ini. Topics Covered dalam laporan ini menekankan bahwa volatilitas rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh pergerakan global yang dinamis.
Sebagai bagian dari Topics Covered dalam riset DBS, Rao juga menyoroti peran pemerintah dalam mengelola neraca perdagangan dan inflasi. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat daya beli rakyat dan mengurangi defisit neraca pembayaran, tekanan dari ekspor yang kurang stabil dan impor yang masih tinggi tetap menjadi tantangan. Dalam konteks Topics Covered, pihaknya menekankan perlunya koordinasi yang lebih ketat antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menopang stabilitas rupiah.
Proyeksi Pasar dan Langkah BI
Menurut Rao, meskipun DBS Research Group belum memberikan proyeksi detail mengenai tingkat pelemahan rupiah di kuartal II, para ekonom berharap bahwa BI akan terus aktif dalam mengendalikan tekanan eksternal. Dalam sesi briefing online DBS Research, Rao mengatakan, “Dengan menggabungkan berbagai faktor ini, kami memperkirakan rupiah akan mengalami sedikit pelemahan pada kuartal ini.” Topics Covered dalam laporan ini juga menekankan bahwa BI perlu mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih fleksibel untuk menangkal pergerakan nilai tukar rupiah.
Rao menambahkan bahwa BI telah melakukan beberapa intervensi di pasar valuta asing, termasuk penggunaan instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk mengurangi volatilitas. Dengan Topics Covered dalam riset ini, pihaknya menegaskan bahwa BI perlu memantau pasar secara intensif agar tidak terjadi pelemahan yang signifikan. Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah yang diprediksi akan tetap berdampak pada neraca pembayaran, yang menjadi salah satu Topics Covered utama dalam proyeksi kuartal II.
Dalam data Refinitiv, rupiah mencatatkan penutupan perdagangan pada level Rp17.460/US$ atau naik 0,17% dibandingkan hari sebelumnya. Namun, pergerakan mata uang Garuda tersebut juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang terus memanas. Topics Covered dalam analisis DBS mencakup pertimbangan bahwa tren pelemahan rupiah mungkin akan berlanjut, terutama jika tekanan eksternal tidak segera berkurang. Selain itu, masyarakat harus siap menghadapi perubahan nilai tukar yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti inflasi dan biaya hidup.
Rao mengingatkan bahwa peran BI dalam menjaga stabilitas rupiah sangat kritis, terutama sebelum rapat kebijakan bulan ini. Topics Covered dalam laporan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang tepat akan menjadi salah satu faktor penentu kinerja rupiah di kuartal II. Jika BI tidak segera menyesuaikan suku bunga acuan, risiko pelemahan rupiah bisa semakin tinggi, mengingat faktor-faktor eksternal yang dominan dalam Topics Covered ini. Para ekonom juga menyarankan bahwa pemerintah perlu memperkuat kebijakan ekspor dan investasi asing untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
