New Policy: Ongkos Logistik RI Masih Mahal, Bongkar Muat Lambat
Dailynesia.com – Sebuah New Policy terbaru diumumkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kesulitan industri pelayaran dalam mendorong transisi energi hijau. Di tengah tantangan biaya logistik yang masih tinggi, kebijakan ini bertujuan mempercepat efisiensi proses bongkar muat dan mengurangi ketergantungan pada biaya transportasi yang mahal. Carmelita Hartoto, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), mengatakan bahwa kejelasan regulasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem logistik yang lebih berkelanjutan.
Kebijakan Transisi Energi Hijau dan Kemitraan yang Diperlukan
Penerapan New Policy tidak hanya melibatkan perubahan dalam metode pengoperasian kapal, tetapi juga memerlukan kerja sama erat antara pemerintah dan pelaku usaha pelayaran. Carmelita menekankan bahwa kebijakan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk penyedia bahan bakar alternatif seperti biodiesel, untuk memastikan jalur transportasi dapat beradaptasi dengan prinsip lingkungan yang lebih ramah. Tanpa dukungan tersebut, transisi ke energi hijau bisa terhambat.
“Penerapan New Policy membutuhkan kepastian regulasi agar industri pelayaran dapat bergerak cepat menuju model transportasi yang lebih hijau dan efisien,” ujar Carmelita dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.
Penyebab Utama Biaya Logistik Tinggi di Indonesia
Analisis terkini menunjukkan bahwa kesulitan dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam rantai pasok maritim. Carmelita menyebutkan bahwa biaya transportasi yang tinggi terkait dengan efisiensi yang kurang dalam sistem bongkar muat, serta adanya kapal yang tidak memuat barang secara penuh. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan penggunaan bahan bakar dan biaya operasional, yang berdampak pada kesulitan industri pelayaran dalam berkompetisi di pasar global.
Peran BUMN dalam Perbaikan Infrastruktur Logistik
Dalam New Policy yang diusulkan, peran BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi sangat penting. Perusahaan seperti Pelindo (Perseroan Perusahaan Pelabuhan Indonesia) dan PELNI (Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia) diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur pelabuhan dan sistem bongkar muat. Carmelita menjelaskan bahwa dengan investasi yang lebih besar pada fasilitas pelabuhan, pengurangan waktu dan biaya logistik bisa tercapai lebih cepat.
Sejumlah data menunjukkan bahwa infrastruktur pelabuhan di Indonesia masih memerlukan modernisasi. Dengan New Policy sebagai penggerak, pemerintah dan BUMN diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan operasional. Hal ini juga penting untuk menarik investasi asing dan memperkuat daya saing ekspor impor negara.
Perkembangan Industri Pelayaran Pasca-Kebijakan Baru
Dengan adanya New Policy, industri pelayaran diharapkan dapat melakukan penyesuaian strategi secara lebih cepat. Misalnya, adopsi teknologi digital dalam manajemen logistik, seperti penggunaan sistem tracking otomatis dan otomasi pelabuhan, bisa menjadi solusi jangka pendek. Carmelita mengatakan bahwa transisi energi hijau juga memerlukan komitmen jangka panjang, termasuk pengurangan emisi karbon dan penerapan standar internasional.
Adopsi New Policy diharapkan bisa mengurangi biaya logistik hingga 15-20% dalam beberapa tahun ke depan. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar-sektor dan kecepatan implementasi regulasi. Carmelita mengingatkan bahwa kebijakan harus didukung oleh peraturan yang konkret dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil menengah.
Selengkapnya, simak dialog Bunga Cinka dengan Carmelita Hartoto dalam Focus on Infra, CNBC Indonesia (Rabu, 20/05/2026). Kebijakan ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Perhubungan dalam mencari solusi untuk meningkatkan kinerja sektor logistik nasional.
