Uang Masa Depan Warga RI Raib Rp 9,5 T, OJK Sebut Ini Akibat New Policy
Dailynesia.com – Baru-baru ini, New Policy yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuai perhatian karena mengakibatkan hilangnya dana sebesar Rp9,5 triliun dari masyarakat Indonesia dalam setahun terakhir. Dalam pidatonya di Jogja Financial Festival (Finfest) 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa perubahan ini memicu kebingungan dan kerugian yang signifikan, terutama bagi generasi muda yang belum terbiasa dengan kebijakan keuangan baru.
Perubahan Regulasi dan Risiko Penipuan
“Dalam satu tahun terakhir, dana yang telah dilaporkan hilang mencapai Rp9,5 triliun. Ini merupakan dana yang seharusnya disimpan untuk masa depan warga RI,” ujar Friderica Widyasari Dewi selaku ketua OJK.
Menurut Friderica, New Policy ini berdampak pada cara masyarakat berinvestasi dan mengelola dana. Pihaknya mengungkapkan bahwa modus penipuan keuangan kini semakin canggih, termasuk skema scam berbasis hubungan romantis, investasi palsu, dan penyamaran identitas. “Peningkatan akses teknologi dan transaksi keuangan secara digital telah mempercepat penyebaran modus ini, terutama di kalangan generasi muda yang sering tergoda oleh kemudahan berinvestasi,” tambahnya.
Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Kerugian
Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengumumkan pembentukan Komite Nasional Kesejahteraan Keuangan. Komite ini bertujuan meningkatkan edukasi keuangan dan memperkuat perlindungan terhadap warga yang terkena New Policy. “Presiden menyatakan bahwa komite ini akan menjadi alat utama dalam membantu masyarakat menghindari kerugian finansial,” jelas Friderica.
Menurut data yang disampaikan, korban penipuan terbesar berasal dari kalangan usia 18-35 tahun. Mereka lebih rentan karena mengandalkan transaksi online dan kurang memahami risiko investasi. “New Policy mempercepat transaksi keuangan, tetapi juga meningkatkan peluang penipuan jika tidak diimbangi pengetahuan yang memadai,” tegasnya.
Friderica menekankan pentingnya edukasi keuangan sejak dini. “Anak muda harus belajar mengelola uang dari awal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam investasi. New Policy bisa menjadi sarana belajar, tetapi juga perlu diawasi agar tidak menjadi celah bagi penipuan,” imbuhnya.
Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan
Dalam kesimpulannya, Friderica menyarankan anak muda untuk mulai berinvestasi secara diversifikasi. “Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Investasi bisa mencakup emas, properti, saham, reksa dana, atau instrumen lainnya,” katanya. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan untuk meminimalkan dampak negatif New Policy.
Friderica menambahkan bahwa perusahaan keuangan harus lebih transparan dalam menjelaskan produk mereka. “Dengan New Policy, transaksi lebih cepat, tetapi konsumen perlu lebih paham. Jika tidak, mereka bisa jadi korban,” jelasnya. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan pasar keuangan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko.
Di sisi lain, ekspertise dari berbagai lembaga seperti Bank Indonesia dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LAPPI) turut menyoroti perluasan cakupan New Policy. Mereka menilai bahwa kebijakan ini memberi peluang besar bagi penipuan jika tidak disertai kebijakan protektif. “New Policy harus diimbangi dengan edukasi yang lebih masif agar masyarakat tidak mudah terjebak,” kata salah satu ekspertise tersebut.
