Purbaya Alokasikan Rp2 Triliun Harian untuk Dukung Stabilisasi Rupiah
Dailynesia.com – Menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mengatasi tekanan nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Kementerian Keuangan, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengumumkan penggunaan skema New Policy berupa Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas mata uang nasional. Intervensi ini bertujuan menopang peran Bank Indonesia (BI) dalam mengurangi tekanan eksternal terhadap rupiah, terutama di tengah volatilitas pasar keuangan global.
Dalam skema New Policy ini, pemerintah akan mengalirkan dana stabilisasi sebesar Rp2 triliun per hari ke pasar obligasi. Langkah ini bertujuan menambah pasokan dana yang dapat menarik investor asing dan mengurangi keluar masuknya dolar dari sistem keuangan dalam negeri. Purbaya menjelaskan bahwa pembelian surat utang atau SBN dari pihak asing merupakan strategi untuk menstabilkan yield obligasi, sehingga tetap menarik bagi calon pembeli di pasar global.
“Saya minta masuk Rp2 triliun setiap hari,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2026). “Ini bagian dari New Policy yang kita lakukan untuk memastikan rupiah tidak terus melemah.”
Menurut Purbaya, dana yang dialirkan melalui New Policy ini tidak hanya berupa aliran tunai, tetapi juga berupa intervensi terstruktur untuk membangun kepercayaan investor. “Kan duitnya enggak hilang, cuma diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi,” katanya. Kebijakan ini dirancang untuk berjalan kontinu tanpa mengganggu keseimbangan anggaran atau menyebabkan inflasi yang signifikan.
Konteks Ekonomi dan Perluasan New Policy
Pembelian dana stabilisasi melalui New Policy adalah respon terhadap situasi ekonomi yang tidak stabil, di mana tekanan pada rupiah terus meningkat akibat aliran dolar yang masuk ke pasar keuangan. Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi juga mengarahkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian makroekonomi yang lebih efektif. “Kita butuh New Policy yang bisa berdampak jangka panjang, bukan hanya untuk mengatasi krisis sementara,” tambahnya.
Strategi Penggunaan SAL dalam New Policy
Dalam implementasi New Policy ini, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun, yang bisa digunakan untuk menopang kebijakan penstabilan rupiah. “Kita lihat seberapa jauh kita butuhkan masuk ke sana. Kan saya punya Rp420 triliun cash yang bisa saya putar di sana, jadi cukup bisa berkesinambungan dilakukan,” jelasnya. SAL ini diperkirakan bisa menjadi sumber pendanaan utama untuk menjalankan skema BSF, terutama jika kondisi pasar membutuhkan tambahan intervensi.
Potensi Dampak dan Tantangan New Policy
Kebijakan New Policy ini diharapkan bisa menciptakan sentimen positif di pasar obligasi, sehingga investor asing lebih percaya untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Purbaya menekankan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada keberlanjutan program dan kejelasan strategi BI dalam mengatur nilai tukar rupiah. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti memastikan bahwa dana yang dikeluarkan tidak mengganggu peluang pengembalian investasi atau mengurangi daya tarik pasar keuangan domestik.
Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI dalam New Policy
Peran Kementerian Keuangan dalam New Policy ini sangat strategis, karena mereka bertanggung jawab atas alokasi dana dan pengelolaan pasar obligasi. Purbaya menyatakan bahwa koordinasi dengan BI akan berjalan efektif, mengingat Bank Indonesia juga aktif melakukan intervensi melalui operasi pasar (OP). “Kita harus memastikan New Policy ini tidak bertentangan dengan langkah-langkah BI, tetapi saling melengkapi,” tambahnya. Langkah ini juga diharapkan bisa menjadi dasar untuk kebijakan fiskal yang lebih stabil di masa depan.
Adapun pengaliran dana Rp2 triliun per hari, Purbaya menyatakan bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara berkelanjutan, tergantung pada kebutuhan pasar. “Kita akan terus mengawasi situasi dan menyesuaikan New Policy ini sesuai dengan kondisi ekonomi,” katanya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan keberlanjutan program fiskal.
