New Policy: DSI dan Bursa Mineral Strategis Hadir, Indonesia Siap Jadi Pengendali Harga Global
Dailynesia.com – Dalam upaya meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional, New Policy yang baru saja disahkan oleh Komisi XI DPR RI pada Rabu, 4 Juni 2026, menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat pengendalian harga di pasar global. Wakil Ketua Panja RUU Perubahan UU P2SK, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa revisi ini diperlukan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti kebutuhan untuk menambahkan mekanisme pengawasan lebih ketat di sektor keuangan. Dengan New Policy ini, pemerintah menargetkan agar Indonesia dapat menjadi pihak yang lebih aktif dalam menentukan harga pasar untuk komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan nikel.
Urgensi Revisi UU P2SK dan Peran MK
New Policy muncul sebagai respons terhadap dua putusan MK yang mendorong revisi UU P2SK. “Awalnya, UU P2SK dibuat tahun 2023 sebagai kebijakan sementara, tapi putusan MK mengharuskan kita merevisinya agar sistem pengawasan dan kebijakan keuangan lebih komprehensif,” kata Hekal dalam wawancara dengan CNBC Indonesia. Revisi ini mencakup penambahan peran DSI (Dewan Sumber Daya dan Investasi) serta Bursa Mineral Strategis, yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan keuangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada harga global.
“Urgensi revisi ini tidak berasal dari DPR sendiri, tapi dari putusan MK yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana keuangan hanya melibatkan OJK kurang memadai. Selain itu, LPS yang sebelumnya mengambil keputusan anggaran melalui Kementerian Keuangan juga perlu diberikan otonomi lebih besar,” terang Hekal.
Penyempurnaan Kerangka Hukum dan Kebijakan Baru
Dalam New Policy, UU P2SK diperbaiki untuk mencakup berbagai aspek yang sebelumnya belum terpadu. Penguatan otoritas BI, OJK, dan LPS menjadi fokus utama, karena ketiga lembaga ini dianggap penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Selain itu, pembentukan Bursa Mineral Strategis akan menjadi pilar baru dalam mengatur harga pasar komoditas kritis, dengan harapan mampu mencerminkan kondisi ekonomi lokal secara lebih akurat.
“Kebijakan baru ini dirancang agar semua pihak merasa adil dalam proses transaksi. Dengan adanya DSI dan Bursa Mineral, kita bisa mengurangi risiko manipulasi harga yang terjadi sebelumnya, sekaligus memberikan wadah transparan bagi produsen dan pengusaha,” kata Hekal.
Implementasi New Policy dan Dampaknya
Peluncuran New Policy diharapkan tidak hanya memberikan kerangka hukum yang lebih solid, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Hekal menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga memiliki dampak politik dan ekonomi yang signifikan. “Selama ini, Indonesia hanya menjadi pengekspor komoditas tanpa kontrol harga yang cukup kuat. Dengan bursa mineral strategis, kita bisa menetapkan harga berdasarkan produksi domestik, bukan hanya permintaan global,” tambahnya.
“Harapan kita adalah melalui New Policy ini, kebijakan keuangan dan harga pasar akan lebih terpadu, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penikmat manfaat, tapi juga pengendali harga global. Ini adalah langkah besar, tapi perlu waktu untuk berjalan efektif,” jelas Hekal.
Strategi Transparansi dan Kepedulian
Salah satu tujuan utama dari New Policy adalah menciptakan sistem transparansi yang lebih baik dalam transaksi keuangan. Dengan adanya DSI dan Bursa Mineral Strategis, proses penetapan harga akan lebih terbuka dan terukur. “Kita ingin menghindari adanya keberpihakan yang tidak seimbang, karena saat ini harga pasar bisa dipengaruhi oleh pihak luar tanpa ada kontrol internal yang cukup kuat,” kata Hekal.
Menurut Hekal, kebijakan ini juga akan membantu para produsen dalam memperoleh keuntungan yang lebih seimbang, karena harga akan ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran dalam negeri. “Dengan New Policy, kita bisa mengembangkan pasar modal dan finansial internasional Indonesia secara lebih terarah, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional,” tambahnya.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Walaupun New Policy dianggap sebagai langkah maju, Hekal mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. “Kita perlu memastikan bahwa DSI dan Bursa Mineral tidak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar beroperasi efektif. Sistem ini membutuhkan perencanaan matang, serta kerja sama antarinstansi agar bisa memberikan dampak yang maksimal,” katanya.
Menurut Hekal, keberhasilan New Policy bergantung pada kesiapan institusi terkait dan partisipasi aktif dari produsen, pengusaha, serta investor. “Kita juga berharap dengan adanya bursa mineral strategis, kebijakan keuangan bisa lebih sejalan dengan tujuan pengembangan ekonomi. Ini adalah langkah awal, tapi kita yakin akan menjadi fondasi kuat untuk masa depan,” tutupnya.
