Soal “Desa Tak Pakai Dolar”, DPR Minta Warga Jangan Salah Arti

3 months ago  ·  3 min read
By Sandra Taylor - dailynesia.com
108c62e8-d2b3-4a1c-adb9-a0f3a84bfeec-0

Key Discussion: Desa Tak Pakai Dolar, DPR Minta Warga Jangan Salah Arti

Dailynesia.com – Dalam key discussion terkini, Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh salah pahami pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang warga desa yang tidak menggunakan dolar AS. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam rangka memberikan kejelasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang belakangan ini terus mengalami fluktuasi. Misbakhun mengatakan, Presiden ingin memastikan rakyat Indonesia tetap tenang menghadapi dinamika ekonomi nasional.

Konteks Pernyataan Presiden dalam Key Discussion

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri acara peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026. Dalam key discussion yang berlangsung, ia menyoroti bahwa dampak pelemahan rupiah lebih dirasakan oleh kelompok yang sering beraktivitas di luar negeri, seperti pengusaha atau wisatawan. “Nggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa rupiah tetap menjadi alat tukar utama dalam kehidupan sehari-hari warga desa.

Penjelasan dari Menteri Keuangan

Pernyataan Presiden juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, Prabowo memahami kondisi rupiah saat ini, namun konteks utamanya adalah penggunaan dolar AS dalam transaksi koperasi desa. “Itu konsumsi orang desa pada waktu kemarin. Jadi jangan anggap Pak Presiden gak ngerti. Pak Presiden mengerti betul tentang rupiah,” jelas Purbaya. Ia menambahkan bahwa presiden tidak sedang membicarakan krisis mata uang secara umum, melainkan memberikan penekanan pada penggunaan dolar AS di lingkungan koperasi.

Dalam key discussion yang diadakan di Istana Kenegaraan, Purbaya juga memaparkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut bahwa kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) telah menghasilkan beberapa kemajuan, meski masih ada tantangan dalam menstabilkan rupiah. “Kita minta rupiah dikerek kepada angka kesepakatan politik di Rp16.500 sesuai dengan asumsi makro di APBN,” lanjutnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah inflasi dan kenaikan harga.

Misbakhun menambahkan bahwa key discussion ini menjadi momentum penting untuk memperjelas peran koperasi desa dalam perekonomian. Ia menjelaskan bahwa koperasi desa tidak hanya menjadi penggerak perekonomian lokal, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas keuangan nasional. “Dolar AS memang bisa digunakan, tapi tidak semua transaksi di desa harus menggunakan mata uang asing,” tegas Misbakhun. Ia menekankan bahwa kebijakan penggunaan dolar dalam transaksi koperasi harus dipahami secara tepat, agar tidak menimbulkan persepsi keliru di kalangan masyarakat.

Sebagai bagian dari key discussion, Misbakhun juga memaparkan bahwa kepanikan terhadap rupiah bisa terjadi jika masyarakat menganggap penggunaan dolar sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kestabilan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa rupiah tetap menjadi pilihan utama untuk transaksi sehari-hari, baik dalam usaha pertanian, kecil, maupun perdagangan lokal. “Jangan sampai masyarakat merasa bahwa beli Indomie, beli kopi, atau beli bahan pokok harus menggunakan dolar,” imbuhnya. Misbakhun menegaskan bahwa tugas DPR adalah memastikan key discussion ini menjadi bahan pemahaman yang benar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Key discussion terkait “Desa Tak Pakai Dolar” juga menjadi isu yang menarik perhatian publik. Banyak warga desa berharap pernyataan tersebut bisa membawa dampak positif pada kehidupan ekonomi mereka. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah penggunaan dolar dalam kegiatan transaksi akan berkurang signifikan, terutama dalam konteks koperasi desa yang semakin berkembang. “Pemerintah harus tetap jelas, agar warga desa tidak sampai menyangkal kebijakan ekonomi yang sudah diterapkan,” kata salah satu anggota DPR lainnya dalam sesi diskusi terpisah.

MORE FROM THIS CATEGORY