Key Discussion: AS Kuras Dana Fantastis untuk Penguatan Nuklir
Dailynesia.com – Jakarta, Anggaran pertahanan nuklir Amerika Serikat (AS) mencapai kenaikan signifikan hingga hampir 25% pada tahun lalu, menurut laporan terbaru. Dana yang dialokasikan oleh Washington mencapai jumlah yang sangat tinggi, melebihi total anggaran nuklir delapan negara lainnya di dunia. Data dari Rabu (10/06/2026) menunjukkan bahwa anggaran pertahanan AS saat ini menjadi pusat perhatian internasional, terutama karena peningkatan biaya yang sangat besar.
Menurut laporan Kampanye Internasional untuk Memusnahkan Senjata Nuklir (ICAN), sembilan negara yang memiliki senjata nuklir menghabiskan total hampir US$119 miliar atau setara Rp2.142 triliun untuk memperkuat kemampuan militer mereka. Angka ini setara dengan biaya US$3.768 per detik, yang mencerminkan tingkat pengeluaran yang terus meningkat. Key Discussion mengungkapkan bahwa angka ini menggambarkan kecenderungan global untuk mengalokasikan sumber daya secara besar-besaran ke program nuklir.
Keborosan Global di Tengah Krisis
Anggaran nuklir AS mencapai US$69,2 miliar atau Rp1.245,6 triliun, menunjukkan kenaikan tahunan terbesar sepanjang sejarah. Peningkatan ini sebesar 22% atau US$12,4 miliar, yang menurut Lembaga FRA dan ICAC menjadi indikasi keborosan global. Key Discussion menekankan bahwa pengeluaran ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, seperti perang di Suriah dan konflik di Ukraina.
“Keborosan ini menunjukkan komitmen negara-negara besar untuk memodernisasi senjata nuklir mereka, meskipun dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang besar,” ujar ICAN dalam laporan terbarunya.
Sementara itu, Inggris mengungguli Rusia sebagai pembelanja nuklir kedua terbesar dengan anggaran US$12,6 miliar atau Rp226,8 triliun, melampaui US$9,5 miliar yang dialokasikan Rusia. China berada di peringkat ketiga dengan pengeluaran US$13,5 miliar atau Rp243 triliun. Total anggaran nuklir dunia tahun lalu diklaim mampu menutupi biaya operasional PBB selama 32 tahun, menurut data yang disebutkan.
Isu Keterlibatan NATO dan Ancaman Rusia
Pengeluaran nuklir global kini menjadi sorotan karena rencana ekspansi militer Pentagon yang menargetkan penyebaran senjata nuklir ke negara-negara NATO di Eropa. Key Discussion menyebutkan bahwa beberapa negara tetangga Rusia, seperti Polandia dan negara-negara Baltik, telah menyatakan minat menjadi tempat penyimpanan bom AS. Tindakan ini memicu reaksi keras dari Moskow, yang menilai bahwa kebijakan tersebut memperburuk ketegangan di wilayahnya.
“Setiap perpindahan senjata nuklir NATO mendekati garis perbatuan Rusia akan pasti memicu respons militer yang setimpal,” kata Duta Besar Luar Biasa Rusia, Andrey Belousov.
Sebagai catatan, AS telah menyiagakan ratusan bom B61 di Eropa sejak era 1950-an, melalui program berbagi senjata nuklir. Saat ini, bahan peledak tersebut masih disimpan di pangkalan militer Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki, dengan kontrol penuh berada di bawah otoritas Washington. Key Discussion mengungkapkan bahwa keberadaan bom nuklir ini tidak hanya menjadi ancaman langsung bagi Rusia, tetapi juga mengubah dinamika keamanan Eropa secara keseluruhan.
Kebijakan pengeluaran nuklir AS juga menyentuh isu keterlibatan internasional. Key Discussion menyoroti bahwa keputusan Washington ini menunjukkan fokus pada peningkatan kapasitas militer sebagai strategi untuk memperkuat dominasi global. Anggaran yang besar ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong ketegangan antar-negara besar, terutama di tengah situasi geopolitik yang tidak stabil. Selain itu, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik nuklir yang bisa terjadi di masa depan.
Dalam Key Discussion, para ahli menyoroti bahwa pengeluaran nuklir dunia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Angka tersebut tidak hanya menggambarkan kebutuhan militer negara-negara besar, tetapi juga dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat sipil. Key Discussion menegaskan bahwa pendanaan nuklir yang tinggi bisa mengurangi kemampuan negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
