Petani Sawit Keluhan Harga TBS Tak Taati Perusahaan
Dailynesia.com – Dalam program Latest Program terbaru yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan ketidakpuasan petani terhadap perusahaan sawit yang sering kali mengabaikan harga tandan buah segar (TBS). Program ini menjadi platform untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi para petani, termasuk fluktuasi harga yang tidak stabil dan kesenjangan keuntungan antara petani langsung dengan tengkulak.
“Harga TBS ditentukan secara nasional melalui Peraturan Menteri Pertanian, namun banyak perusahaan mengubahnya kembali melalui Peraturan Gubernur. Dari dulu, praktik ini terjadi, dan sekarang menjadi lebih serius,” ujar Sabarudin dalam wawancara terdalam.
Petani sawit di daerah seperti Jambi dan Riau mengalami penurunan pendapatan karena perusahaan tidak mematuhi harga yang ditetapkan. Dalam Latest Program, Sabarudin memberikan contoh nyata bahwa ketika harga TBS ditetapkan Rp3.900 per kg, beberapa petani terpaksa menjual dengan harga Rp3.500 per kg hanya karena tekanan dari perusahaan. Masalah ini tidak hanya memengaruhi satu daerah, tetapi juga menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia.
“Kemitraan antara petani dan perusahaan harus dijaga agar harga TBS tetap stabil. Sayangnya, banyak perusahaan memanfaatkan kelemahan struktur kelembagaan petani untuk menekan harga jual,” tambahnya.
Sabarudin menyoroti bahwa kelembagaan petani, seperti koperasi atau kelompok tani (Gapoktan), masih lemah. Karena itu, para petani tergantung pada tengkulak yang seringkali menetapkan harga lebih rendah. Dalam Latest Program, ia menegaskan bahwa koperasi yang baik bisa memberi manfaat besar, seperti memperoleh grading 7% untuk hasil panen. Namun, saat ini banyak petani yang sulit mendirikan koperasi karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman.
Harga TBS Turun Akibat Ketidaktaatan Perusahaan
Pada 2022, Sabarudin mengingatkan bahwa situasi harga TBS sempat anjlok akibat kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor minyak goreng. Kebijakan tersebut langsung memengaruhi harga TBS, yang pada saat itu turun hingga Rp500 per kg. “Ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan bisa berdampak langsung terhadap pendapatan petani, terutama jika perusahaan tidak kooperatif,” jelasnya.
Dalam Latest Program, Sabarudin menyebutkan bahwa kebijakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) juga menjadi pemicu utama penurunan harga TBS. Ia mengatakan bahwa perusahaan ini sering mengubah harga TBS tanpa menginformasikan secara transparan kepada petani. “Kebijakan yang terlalu cepat berubah membuat petani kehilangan kepastian, dan ini yang membuat mereka merasa diuntungkan oleh tengkulak,” lanjutnya.
Menurut Sabarudin, masalah harga TBS tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, tetapi juga kurangnya regulasi yang memadai. “Kita butuh mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti penindakan terhadap perusahaan yang menipu petani,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu memberikan sanksi tegas agar perusahaan tak terus-menerus mengabaikan harga TBS yang telah ditetapkan.
Kebijakan Ekspor dan Dampaknya
Pada 2022, kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor minyak goreng berdampak signifikan terhadap harga TBS. Saat itu, harga jual TBS justru anjlok karena kurangnya permintaan dari luar negeri. Dalam Latest Program, Sabarudin menjelaskan bahwa kebijakan ini juga memperkuat posisi tengkulak, karena mereka bisa menaikkan harga jual tanpa terikat pada harga pasar.
Menurutnya, kebijakan ekspor yang dikeluarkan pemerintah perlu diimbangi dengan kebijakan penjualan TBS yang lebih adil. “Kami menyarankan agar pemerintah menciptakan pasar langsung antara petani dan perusahaan, sehingga harga TBS bisa lebih terjangkau,” kata Sabarudin. Ia juga menyoroti bahwa perusahaan sawit harus bertanggung jawab dalam menetapkan harga, terutama saat kebijakan ekspor berubah-ubah.
Program Latest Program ini juga membuka ruang bagi petani untuk menyuarakan keluhan mereka. Dalam wawancara, beberapa petani menuturkan bahwa mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga lebih rendah karena tidak ada pilihan lain. “Kalau tidak jual ke tengkulak, perusahaan akan langsung mengambil TBS dengan harga yang lebih murah,” ujar salah satu petani yang hadir dalam acara tersebut.
Sabarudin menekankan bahwa solusi jangka panjang adalah dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan. “Kita perlu menciptakan sistem yang adil, baik dalam harga maupun dalam distribusi hasil panen,” pungkasnya. Ia berharap program Latest Program bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi ini dan menjadikan petani sebagai mitra utama dalam pengembangan sektor sawit.
