Facing Challenges: BritCham Indonesia Ungkap PR Reformasi Tarif Perdagangan RI-Inggris
Dailynesia.com – Menjadi topik utama dalam pembahasan reformasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Inggris. Dalam sebuah acara Coffee Morning CNBC Indonesia, BritCham Indonesia mengungkapkan tantangan utama dalam harmonisasi aturan tarif yang belum sepenuhnya tercapai, meski kedua negara memiliki potensi kerja sama yang besar. Tantangan ini terutama terletak pada keterbatasan pemahaman mengenai kebijakan tarif yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks perdagangan era digital.
Perdagangan antara Indonesia dan Inggris, sejauh ini, masih tergantung pada mekanisme tarif yang dinilai relatif kaku. Contohnya, tarif impor barang seperti kendaraan dan komponen mesin mencapai 41 persen, sementara minuman beralkohol dan tembakau dikenai pajak hingga 150 persen. Faktor ini dinilai menghambat akses Indonesia ke pasar Inggris, khususnya sektor-sektor strategis yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan bilateral pada tahun 2025 mencapai US$ 2,68 miliar. Angka ini masih jauh dari target potensi maksimal, mengingat populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta orang dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Facing Challenges dalam reformasi tarif menjadi krusial, karena tarif yang tinggi bisa memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Kemacetan dalam Proses Reformasi Tarif
Dalam sesi diskusi, Donny Donosepoetro OBE, ketua dewan penasihat BritCham Indonesia, menyoroti bahwa perusahaan asing sering kali mengalami Facing Challenges saat menghadapi proses pengurangan tarif yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan industri lokal. Ia mengatakan, salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesepahaman antara pihak-pihak terkait mengenai skema pengurangan tarif yang bisa diterapkan, seperti Developing Countries Trading Scheme (DCTS).
“Dulu, tarif hanya sebagai langkah proteksi ekonomi domestik dan alat pendapatan fiskal. Kini, tarif bisa dimanfaatkan sebagai senjata (weaponized), sehingga memengaruhi rantai pasok dan strategi masuk pasar,” ujar Donny.
Menurut Donny, tarif yang tinggi bisa mengurangi daya tarik investasi asing, terutama dari negara-negara Eropa. Ia menekankan bahwa reformasi tarif tidak hanya tergantung pada angka, tetapi juga pada kemudahan eksekusi, efisiensi proses bea cukai, serta konsistensi standar digital antarnegara. Hal ini mengisyaratkan bahwa Facing Challenges dalam reformasi tarif juga melibatkan perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung perdagangan modern.
Tantangan Non-Tarif yang Menyulitkan
Di samping tarif, Donny menyoroti bahwa Facing Challenges juga datang dari hambatan non-tarif yang sering kali terlewat. Kebijakan seperti standar kualitas produk, prosedur pengujian, dan regulasi lingkungan bisa menjadi penghalang tersembunyi bagi ekspor Indonesia ke Inggris. Ia menyebutkan bahwa korporasi internasional kini lebih memprioritaskan kecepatan dan kesesuaian regulasi digital ketimbang hanya fokus pada tarif.
Kedua negara masih memerlukan langkah-langkah konkret untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan, termasuk mengembangkan kerja sama teknis dalam penyusunan perjanjian dagang. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak swasta dan badan-badan internasional diharapkan dapat mendorong proses reformasi tarif agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Facing Challenges dalam konteks ini bukan hanya tentang mengurangi tarif, tetapi juga memastikan transparansi dan keadilan dalam hubungan perdagangan bilateral.
Dengan adanya skema DCTS, Inggris memberikan keuntungan tarif untuk produk dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, Donny menambahkan bahwa pemanfaatan skema ini masih terbatas, karena kurangnya promosi dan pemahaman dari sektor industri lokal. Ia menyarankan bahwa pemerintah dan BritCham Indonesia perlu bekerja sama lebih erat untuk memastikan kebijakan tarif yang relevan dengan dinamika ekonomi saat ini.
