New Policy Hampir Menghambat Jalan Tol Trans-Sumatra, Ini Penyebabnya
Dailynesia.com – Proyek Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) yang sebelumnya diharapkan selesai dalam waktu satu tahun terus menghadapi tantangan, termasuk pengaruh dari New Policy terbaru pemerintah. Meski beberapa segmen proyek sudah mulai beroperasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa penyambungan penuh dari Lampung hingga Aceh masih belum tercapai. New Policy yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur ini memengaruhi prioritas proyek, sehingga memperlambat proses penyambungan jalur.
Prioritas dalam New Policy Mengubah Jadwal Proyek
Menurut Dody, New Policy mendorong penyelesaian segmen-segmen yang dinilai lebih strategis untuk meningkatkan kinerja jalan tol. “Tol Trans-Sumatra masih dalam proses pembangunan, tapi prioritas segmen mana yang lebih dulu dikerjakan. Jadi, penyelesaian akan dilakukan secara bertahap, mungkin masih terpotong-potong tahun ini, belum bisa menyambungkan seluruh jalur dari Lampung ke Aceh,” ujarnya saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Selasa (2/6/2026).
New Policy ini juga menekankan koordinasi antar-kementerian dan daerah dalam menghadapi hambatan seperti pembebasan lahan. Proyek JTTS yang menghubungkan delapan provinsi di Sumatra, sejauh 2.800 km, masih terkendala karena beberapa titik belum dapat diakses secara penuh. Sebagai contoh, jalur dari Palembang ke Jambi hingga Pekanbaru masih dalam tahap pengerjaan, sehingga masyarakat yang ingin menuju Medan dan Aceh dari Pulau Jawa tetap harus melewati Jalan Lintas Timur.
Permasalahan Lahan Menjadi Fokus Utama
Pembebasan lahan menjadi faktor utama yang menghambat proses penyelesaian proyek JTTS. Dody menjelaskan bahwa meski ada progres dalam pembangunan, kecepatan pengerjaan tergantung pada seberapa cepat lahan dapat dibebaskan dan siap digunakan. PT Hutama Karya (Persero), sebagai kontraktor utama proyek, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 1.618 km dari total 2.800 km masih belum selesai. New Policy juga meminta pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan agar proyek dapat selesai tepat waktu.
Beberapa daerah di Sumatra mengalami kesulitan dalam membebaskan lahan karena adanya pertimbangan sosial dan lingkungan. Dody menambahkan bahwa New Policy meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama lebih erat dengan pihak swasta dan masyarakat setempat. Proses ini memakan waktu lebih lama, terutama di daerah yang memiliki pertanian atau kawasan hutan yang harus dipindahkan. Meski ada progres, New Policy ini masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan semua segmen jalan tol.
Kesiapan Infrastruktur dan Faktor Ekonomi
Penyelesaian penuh JTTS juga tergantung pada kesiapan infrastruktur di berbagai titik. Dody menyebut bahwa selain pembebasan lahan, faktor ekonomi dan pengelolaan dana menjadi tantangan lain. New Policy menekankan alokasi anggaran yang optimal untuk memastikan proyek berjalan lancar. Meski demikian, biaya yang diperlukan untuk membangun seluruh jalur JTTS masih menjadi perhatian khusus, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Menurut Dody, New Policy juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian JTTS. “Dengan policy baru ini, kita bisa mempercepat penggunaan jalur yang sudah selesai agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya. Meski belum menyambungkan seluruh jalur, Dody optimis bahwa progres terus berlanjut. Pembebasan lahan dan kesiapan infrastruktur diharapkan dapat segera membaik, sehingga JTTS bisa menjadi salah satu infrastruktur strategis dalam rangka membangun perekonomian Sumatra.
