Special Plan: Pemerintah Punya Program 100 Giga Watt PLTS, Ahli Beri Saran Ini
Dailynesia.com – Dalam upaya mempercepat transisi energi, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan program Special Plan dengan target pembangunan 100 Giga Watt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebelum tahun 2029. Pernyataan ini dikeluarkan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, yang menunjukkan komitmen negara untuk mencapai ambisi energi hijau. Program ini bertujuan memperkuat infrastruktur energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), dan memastikan akses listrik yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
Rekomendasi IESR untuk Implementasi PLTS 100 GW
Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), suksesnya program Special Plan 100 GW bergantung pada kecepatan dan ketepatan dalam membangun fondasi strategis. Pada fase awal, pemerintah dianjurkan untuk menyusun sistem tata kelola yang terpadu, sekaligus memprioritaskan proyek yang bisa langsung menghasilkan dampak nyata, seperti mengurangi penggunaan diesel di daerah terpencil. “Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya tentang kapasitas, tetapi juga strategi nyata untuk mengubah sistem energi,” jelas CEO IESR, Fabby Tumiwa, dalam siaran pers.
IESR menyarankan tiga langkah utama: pertama, percepatan dedieselisasi; kedua, akselerasi PLTS atap dan sistem penyimpanan energi (BESS); ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui koperasi atau badan usaha milik desa. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, Indonesia bisa mempercepat pencapaian target energi bersih dalam rangka Special Plan yang telah diumumkan.
Analisis Dedieselisasi Sebagai Strategi Kunci
Dedieselisasi menjadi salah satu fokus utama dalam Special Plan ini, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang beroperasi di daerah terpencil. RUPTL 2025-2034 menyebutkan bahwa PLN saat ini masih mengoperasikan sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil. Pemerintah berharap dengan Program PLTS 100 GW, konsumsi diesel bisa dikurangi hingga 80 persen pada 2030.
Namun, Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa mekanisme lelang untuk dedieselisasi belum optimal. Tahun 2022 menunjukkan minimnya minat pengusaha, sementara proses penandatanganan Letter of Intent (LoI) di 2023 masih terkendala oleh ketidakjelasan tarif. “Kebutuhan revisi mekanisme pengadaan sangat penting agar program Special Plan bisa berjalan dengan lebih efisien,” tambahnya. Penyesuaian harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS, menurut IESR, bisa mempercepat keberhasilan program ini.
Strategi Penghematan BBM Melalui Fat Burning
Kebutuhan penghematan BBM juga menjadi bagian penting dari Special Plan. PLN menghabiskan sekitar 4 juta kiloliter BBM per tahun untuk kebutuhan pembangkit listrik besar. Dengan program fat burning, yang melibatkan penggantian sebagian fungsi PLTD menggunakan PLTS dan BESS, pemerintah bisa mengurangi biaya operasional serta mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.
Langkah Strategis untuk Penguatan Program Special Plan
Untuk mendorong program Special Plan, IESR menyarankan empat langkah kunci. Pertama, membentuk tim khusus nasional yang mengkoordinasikan upaya antarinstansi, PLN, daerah, dan pengusaha. Kedua, menyusun rencana lima tahun dengan target tahunan, lokasi prioritas, model pendanaan, serta indikator keberhasilan. Ketiga, mempercepat regulasi tarif PLTS hibrida agar dapat mendukung dedieselisasi dan fat burning. Keempat, meningkatkan transparansi dalam pengadaan proyek, termasuk evaluasi sistem Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), kajian kelayakan, dan penyebaran peran yang jelas.
“Special Plan ini memiliki potensi besar jika diterapkan dengan pendekatan holistik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah diarahkan pada keberlanjutan dan efisiensi,” tegas Fabby Tumiwa. Ia menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat sangat vital untuk mewujudkan proyek energi surya yang skalabel.
Kesiapan Infrastruktur dan Kebutuhan Investasi
Program Special Plan menuntut kesiapan infrastruktur dan kepastian regulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tantangan terkait ketidakstabilan harga batas atas proyek dedieselisasi. IESR menyarankan pemerintah menetapkan kebijakan yang lebih fleksibel, agar pengusaha dapat berinvestasi dengan lebih optimis. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan pengadaan proyek, termasuk pengelolaan risiko dan pengurangan biaya operasional.
Dengan target 100 GW, Indonesia berharap bisa mengejar pembangunan PLTS yang merata di seluruh wilayah. Wilayah kepulauan, kawasan terpencil, dan daerah pesisir menjadi prioritas karena akses listrik yang masih terbatas. IESR menyebutkan bahwa pendekatan ini bisa mengurangi kesenjangan energi antarwilayah dan memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan PLTS desa. Dengan Special Plan, Indonesia bertekad menjadi salah satu negara penghasil energi terbarukan terbesar di Asia Tenggara.
