Key Discussion: BPOM dan Pengusaha Kolaborasi Lawan Ancaman Jamu Ilegal
Dailynesia.com – Menjadi tema utama dalam Health Forum 2026 yang digelar CNBC Indonesia di Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2026. Forum ini menyatukan pembicara dari lembaga regulasi dan pelaku usaha untuk membahas tantangan yang mengancam industri jamu nasional. Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah keberadaan jamu ilegal yang mengganggu kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Acara ini bertujuan mengupas lebih dalam bagaimana kolaborasi antara BPOM dan pengusaha dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga keaslian dan kredibilitas jamu sebagai warisan budaya Indonesia.
Tantangan Regulasi dan Kualitas Produk
Kolaborasi antara BPOM dan pengusaha jamu menjadi krusial untuk mengatasi masalah pengawasan produk. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri, mengungkapkan bahwa banyak produsen jamu UKM belum sepenuhnya memahami aturan regulasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memenuhi standar kualitas, sehingga produk mereka rawan dipasarkan secara tidak sah. Kashuri menekankan bahwa pengusaha perlu mengenali prosedur pengajuan izin produksi serta pemeriksaan kualitas, agar dapat menghadapi persaingan dari jamu ilegal dengan lebih efektif.
“Tanpa penguasaan aturan yang baik, keberadaan jamu ilegal bisa merusak reputasi industri secara keseluruhan,” tutur Kashuri.
Selain regulasi, permodalan juga menjadi hambatan signifikan bagi pengusaha jamu. Patrick Kalona, Presiden Direktur PT Phytochemindo Reksa, menjelaskan bahwa kenaikan kualitas produk dan inovasi adalah kunci untuk menarik konsumen. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah perusahaan ekstrak herbal di Indonesia meningkat drastis, dari 6 perusahaan hingga mendekati 22 perusahaan. Meski demikian, Key Discussion menyebutkan bahwa keberadaan jamu ilegal masih mengancam pertumbuhan industri ini, karena mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal.
Langkah Kolaboratif untuk Meningkatkan Industri Jamu
Jony Yuwono, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu), menyoroti bahwa jamu tidak hanya sebagai produk konsumsi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa pengakuan UNESCO terhadap jamu sebagai warisan Budaya Takbenda memperkuat pentingnya upaya kolaborasi antara regulator dan pelaku usaha. Key Discussion menekankan bahwa perlu ada strategi untuk memperkenalkan jamu kepada pasar global, termasuk pengembangan format yang lebih modern dan ramah konsumen.
“Key Discussion membuktikan bahwa kolaborasi antara BPOM dan pengusaha adalah langkah penting untuk membangun ekosistem jamu yang sehat dan berkelanjutan,” kata Yuwono.
Kolaborasi ini juga berfokus pada edukasi masyarakat tentang manfaat jamu yang sudah terverifikasi. Kashuri menambahkan bahwa perlu ada inisiatif untuk mempercepat sertifikasi produk, sehingga memudahkan pengusaha dalam memasarkan jamu secara legal. Dengan mengatasi masalah jamu ilegal, Key Discussion berharap industri ini bisa tumbuh lebih pesat, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif.
Kemajuan industri jamu tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keterlibatan aktif pengusaha. Kalona menyebutkan bahwa key discussion dalam forum ini menjadi platform untuk berbagi pengalaman dan solusi. Misalnya, pihaknya menawarkan metode pengujian kualitas yang lebih sederhana untuk UKM. “Key Discussion menggarisbawahi bahwa perlu ada kesamaan visi antara regulator dan pelaku usaha,” ujarnya.
Bagaimana Key Discussion dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah yang menghadang industri jamu? Simak diskusi Kashuri, Kalona, dan Yuwono dalam Health Forum 2026 yang disiarkan CNBC Indonesia. Pada sesi tersebut, mereka juga menyoroti pentingnya pengembangan inovasi, seperti jamu dengan formula berbasis teknologi, agar dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, Key Discussion optimis bahwa industri jamu bisa terus berkembang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
