Purbaya Pastikan Fungsi Bea Cukai Tetap Integritas Meski Ada PT DSI
Dailynesia.com – Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa meskipun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berdiri, fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap dijaga dengan baik. Ia menjelaskan bahwa PT DSI bertugas mengelola pelaporan dan pendokumentasian aktivitas perdagangan, tetapi pemeriksaan ekspor impor serta pengawasan bea dan cukai tetap menjadi tanggung jawab DJBC.
Pelaporan PT DSI, Fungsi Bea Cukai Tak Berubah
“Fungsi DJBC tetap seperti biasanya, sebagai instansi yang mengurus bea dan cukai. Perbedaannya adalah DSI yang mengelola pelaporan, tetapi tugas utama pemeriksaan masih berada di tangan Bea Cukai,” ujar Purbaya saat diwawancara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Kehadiran PT DSI dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan perdagangan dan bea cukai secara keseluruhan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa DJBC tidak akan kehilangan peran utamanya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Ia menekankan bahwa Topics Covered pada perubahan ini lebih bersifat penyempurnaan, bukan pengurangan.
Presiden Prabowo Subianto, Tidak Ada Instruksi untuk Mengurangi Peran DJBC
Purbaya menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi peran DJBC. Ia menuturkan bahwa langkah tersebut akan diambil berdasarkan petunjuk politik dari pihak atas. “Saya belum pernah menerima arahan dari Bapak Presiden tentang pengurangan fungsi DJBC. Justru Presiden menyatakan bahwa kita perlu memperkuat sistem cukai,” terangnya.
Diskusi seputar keberadaan PT DSI sekaligus menjelaskan bahwa perusahaan ini diberikan kewenangan untuk mengelola sebagian tugas yang sebelumnya dilakukan oleh DJBC. Purbaya menjelaskan bahwa DSI akan menjadi mitra yang membantu dalam proses administratif, sehingga DJBC bisa fokus pada tugas intinya. Topics Covered dalam reorganisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan kebijakan bea cukai.
Struktur Kewenangan yang Disepakati
Kepala Biro Humas DJBC mengungkapkan bahwa DSI akan menjalankan tugas pendokumentasian dan pelaporan, sementara DJBC tetap bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik barang dan pengambilan keputusan. Purbaya menjelaskan bahwa penyesuaian ini tidak mengubah struktur kewenangan, tetapi mengalihkan beban administratif agar lebih terpusat. “Dengan adanya DSI, kita bisa mengurangi beban operasional DJBC dan memperkuat keberlanjutan fungsi bea cukai,” tambahnya.
Analisis terhadap Topics Covered dalam reorganisasi ini menunjukkan bahwa DJBC tetap menjadi institusi sentral dalam pengelolaan bea dan cukai. PT DSI diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan data, sementara DJBC fokus pada pemeriksaan lapangan dan pengambilan kebijakan. Perubahan ini juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan khususnya dalam era digitalisasi dan kompetisi global.
Respon dari Stakeholder
Kebijakan pembentukan PT DSI mendapat respons positif dari sejumlah pihak. Sejumlah ahli mengatakan bahwa integrasi ini akan memudahkan koordinasi antara sektor keuangan dan perdagangan. Namun, ada juga yang khawatir bahwa penyesuaian ini bisa memengaruhi kekuasaan DJBC dalam pengambilan kebijakan. Purbaya menjelaskan bahwa DJBC tetap memiliki otoritas penuh dan bisa mengambil tindakan jika diperlukan.
Di sisi lain, Topics Covered dalam perubahan ini juga mencakup keberhasilan DJBC dalam memperkuat sistem cukai sejak beberapa tahun terakhir. Purbaya menyebutkan bahwa DJBC telah berhasil meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak. “Kehadiran DSI tidak mengurangi peran DJBC, justru menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam sistem keuangan,” tutur Purbaya.
Reorganisasi ini juga menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sistem bea cukai yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Purbaya menegaskan bahwa Topics Covered pada pembentukan PT DSI dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien. “Kita ingin memastikan bahwa sistem bea cukai tetap efektif, dan DSI akan menjadi bagian dari sistem tersebut,” pungkasnya.
