Netanyahu Siap Digulingkan Kawan Sendiri, Parlemen Mau Bubar
Dailynesia.com – Kabarnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang menghadapi tekanan dari koalisi pemerintahannya sendiri. Koalisi tersebut telah mengusulkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk membatalkan masa jabatan parlemen. Jika rancangan ini disahkan, Israel akan mengadakan pemilu dini dalam waktu 90 hari setelah undang-undang diumumkan. Media Israel melaporkan bahwa pemungutan suara terhadap rancangan aturan kemungkinan berlangsung pada 20 Mei. Kabar ini mengatakan pengesahan undang-undang juga hampir pasti terjadi, sehingga pemilu Israel bisa digelar sejak awal paruh pertama Agustus.
Koalisi pemerintah Israel, yang telah lama mengalami ketegangan internal, kini dianggap makin rentan. Konflik yang terus berlanjut antarpartai mengancam kestabilan kabinet. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah ketidakpuasan terhadap janji Netanyahu terkait pengesahan aturan pengecualian wajib militer bagi pemuda dari komunitas ultra-Ortodoks yang sedang belajar di yeshiva atau lembaga agama. Janji ini awalnya diajukan oleh partai yang dipimpin Netanyahu sendiri, tetapi belum terpenuhi hingga kini. Karena itu, para partai oposisi menggagas usulan alternatif untuk membatalkan parlemen, sebagai respons terhadap kegagalan tersebut.
Draf undang-undang yang diumumkan oleh Likud, partai yang dipimpin Netanyahu, mencantumkan bahwa “parlemen ke-25 akan dibubarkan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemilu akan digelar pada tanggal yang tidak boleh ditetapkan lebih awal dari 90 hari setelah pengesahan aturan ini,” demikian isi legislasi yang diambil dari The Guardian pada Minggu (24/5/2026). Kebijakan ini dipandang sebagai cara Netanyahu untuk mengambil kendali atas jadwal politik dan mencegah oposisi menentukan momentum pemilihan. Pemimpin oposisi utama, Yair Lapid, juga menyatakan siap menghadapi pemilu. Ia telah membentuk aliansi baru dengan mantan PM Naftali Bennett, bernama Beyahad (Bersama), untuk berlaga bersama dalam kompetisi.
Aliansi Baru Oposisi, Kritik Terhadap Kebijakan Netanyahu
Aliansi Beyahad, yang digagas oleh Lapid dan Bennett, dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi Netanyahu. Keduanya telah menjadi kritikus tajam terhadap penanganan perang Netanyahu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lapid bahkan menyebutkan bahwa gencatan senjata terbaru dengan Iran sebagai bencana politik yang memperumit situasi. Meski demikian, persaingan pemilu tetap dianggap bisa berjalan ke arah keberhasilan Likud. Menurut survei yang dirilis oleh lembaga penyiaran publik Israel, partai tersebut masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pemilih, dengan keterwakilan minoritas dibandingkan dengan Beyahad.
“Kami siap bersama,” tulis Lapid di platform X. Kedua tokoh ini sepakat mengkritik kebijakan Netanyahu terkait perang di Jalur Gaza dan konflik dengan Iran.
Persaingan di parlemen akan sangat menentukan. Likud diprediksi akan mendapatkan 26 kursi dari total 120 kursi, menurun dari jumlah 32 kursi yang dimilikinya saat ini. Beyahad kemungkinan mengantarkan 25 kursi, sedangkan partai Yashar (straight), yang dipimpin mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot, akan berada di bawah kedua partai tersebut. Meski demikian, Yashar masih memiliki basis dukungan yang signifikan di kalangan masyarakat yang memihak pendekatan tengah-kanan.
Sejak tahun 1996, Netanyahu telah menjabat sebagai perdana menteri lebih dari 18 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin pemerintahan terlama dalam sejarah Israel. Namun, kegagalan dalam mengatasi serangan Hamas tahun lalu telah mengubah situasi. Banyak warga Israel menyalahkan Netanyahu atas dampak perang di Gaza, termasuk kerugian rakyat dan krisis kemanusiaan. Meski menjanjikan kemenangan total terhadap Hamas, Hizbullah di Lebanon, serta Iran, Janji tersebut belum tercapai hingga saat ini. Kini, Netanyahu harus berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan dari dalam dan luar koalisi.
Kebijakan Militer dan Ketegangan Politik
Pemilihan dini dianggap sebagai strategi untuk mengubah dinamika politik dan mengurangi tekanan terhadap Netanyahu. Dengan mempercepat pemilu, ia berharap dapat memperkuat posisi partainya di tengah keluhan masyarakat terhadap kebijakannya. Rancangan undang-undang ini juga mencerminkan kebutuhan koalisi untuk menghindari krisis internal yang terus menggerogoti konsistensi pemerintahan. Partai-partai ultra-Ortodoks, yang awalnya menjadi penopang utama Netanyahu, kini mulai kehilangan dukungan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan militer yang dianggap terlalu agresif.
Pemilu dini akan menjadi momen kritis bagi Israel. Jika Likud menang, ini bisa memperkuat kekuasaan Netanyahu dalam menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan beberapa kelompok dalam koalisi. Namun, jika Beyahad atau partai lain berhasil mengubah struktur pemerintahan, itu akan membawa perubahan signifikan terhadap arah politik Israel. Kondisi ini juga memicu ketegangan antara partai-partai yang sebelumnya mendukung Netanyahu, karena merasa tertekan oleh kinerja pemerintahannya.
Kebijakan militer Netanyahu, terutama terkait perang dengan Hamas, telah menjadi isu utama dalam konteks politik. Pemimpin partai-partai oposisi menilai keputusan-keputusan militer yang diambilnya memicu ketegangan di masyarakat dan mengganggu stabilitas negara. Meski demikian, Netanyahu tetap memiliki dukungan kuat dari sejumlah kelompok yang menginginkan pendekatan keras terhadap musuh-musuh Israel. Dengan mempercepat pemilu, ia berharap bisa mengunci dukungan tersebut sebelum munculnya isu baru yang bisa mengur
