New Policy: Krisis Ekonomi Memburuk, Presiden Janjikan Perombakan Kabinet
Krisis Ekonomi Berdampak Luas di Bolivia
Dailynesia.com – Krisis ekonomi yang terus memburuk di Bolivia memaksa pemerintah mengambil langkah tegas dalam bentuk New Policy. Setelah beberapa bulan gejolak politik, Presiden Rodrigo Paz Pereira menyatakan bahwa perombakan kabinet akan menjadi bagian dari kebijakan baru untuk stabilisasi perekonomian. Penyebab utama krisis ini termasuk tekanan inflasi yang tinggi, daya beli rakyat menurun, dan ketergantungan pada impor yang membuat neraca perdagangan semakin defisit. Menurut laporan dari berbagai sumber, kebijakan New Policy diharapkan menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi negara sejak mengakhiri dominasi partai kiri Movimiento al Socialismo (Mas).
Presiden Janjikan Perubahan Struktural
Dalam pidatonya di istana kepresidenan, Paz Pereira menekankan bahwa New Policy akan mengubah struktur pemerintahan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. “Kebijakan baru ini adalah penyesuaian terhadap situasi kritis yang kita hadapi, termasuk tekanan dari pihak luar,” kata presiden, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (24/5/2026). Ia juga menegaskan bahwa perombakan kabinet akan dilakukan dalam seminggu ke depan, dengan fokus pada kementerian yang terlibat langsung dalam kebijakan moneter dan perdagangan.
“New Policy ini bukan sekadar perubahan kecil, tetapi transformasi sistematis untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Paz Pereira.
Keterlibatan AS dalam Krisis Politik
Amerika Serikat, yang sejak awal mendukung pemerintahan Paz Pereira, menganggap protes terhadap kebijakan ekonomi sebagai upaya kudeta. Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau menegaskan bahwa aksi massa adalah “kudeta yang sedang berlangsung” yang didukung oleh kekuatan luar. “Kita perlu mengantisipasi risiko politik yang berpotensi mengganggu stabilitas regional,” tambahnya, menyoroti peran AS dalam mengamankan kebijakan New Policy.
Konflik Diplomatik dengan Kolombia
Perangkat New Policy tidak hanya menghadirkan tantangan domestik, tetapi juga memicu gesekan diplomatik dengan Kolombia. Presiden Kolombia Gustavo Petro menuduh pemerintahan Bolivia sebagai “boneka AS” yang mengikuti kebijakan ekonomi neoliberal. Sebagai balasan, Bolivia memerintahkan pengusiran duta besar Kolombia, Elizabeth García, yang dianggap sebagai simbol keterlibatan asing dalam krisis politik. Kementerian Luar Negeri Bolivia menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk “mempertahankan kebijakan independen dalam urusan dalam negeri.”
Protes Menyebabkan Korban Jiwa
Konflik antara pihak keamanan dan massa terus memuncak, dengan empat korban jiwa tercatat. Seorang pekerja transportasi, Romer Cahuaza, mengkritik kebijakan New Policy yang dianggap tidak memperhatikan kebutuhan rakyat. “Kebijakan ini hanya memperburuk krisis, dan kita butuh perubahan lebih mendalam,” katanya. Selain itu, aksi blokade jalan telah menghambat akses ke layanan kesehatan, menyebabkan tiga kematian akibat kesulitan perawatan medis.
Langkah Konservatif untuk Mencegah Kudeta
Sebagai bagian dari New Policy, pemerintahan Bolivia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga. Dalam pidato kabinet, Paz Pereira menyatakan bahwa perombakan struktur pemerintahan akan mempercepat efisiensi pengelolaan anggaran, terutama dalam sektor ekonomi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dialog dengan kelompok oposisi akan dilakukan setelah kekacauan berkurang. “Kebijakan baru ini adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan politik dan ekonomi,” ujarnya.
Antisipasi Tantangan Global
Kebijakan New Policy dilihat sebagai langkah strategis untuk menarik investasi asing dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Barat. Meski demikian, kritikus menilai bahwa pemerintah belum cukup transparan dalam menyusun kebijakan tersebut. “New Policy ini harus diukur dari dampaknya terhadap rakyat biasa, bukan hanya dari perspektif ekonomi,” kata seorang analis politik. Sementara itu, para pengunjuk rasa tetap menuntut reformasi lebih luas, termasuk penyesuaian harga bahan pokok dan pemangkasan subsidi yang membebani masyarakat miskin.
