Topics Covered: Monopoli Ekspor Menjadi Sorotan, APINDO Ingatkan Indonesia Siap-Siap Tak Disukai Dunia
Dailynesia.com – Pemerintah Indonesia kini memperketat regulasi ekspor setelah mengungkap praktik under invoicing yang diduga merugikan perekonomian sekitar ratusan miliar dolar AS per tahun. Isu ini mencuri perhatian APINDO, organisasi pengusaha Indonesia, yang mengingatkan bahwa kebijakan ekspor yang terlalu ketat bisa mengubah citra negara di mata dunia. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) serta pemain besar dikhawatirkan terdampak jika tidak ada sistem pengawasan yang lebih inklusif.
Under Invoicing dan Dampaknya pada Aliran Devisa
Under invoicing, atau pengurangan nilai faktur ekspor, menjadi sorotan utama karena dikhawatirkan mengakibatkan hilangnya devisa ke luar negeri. Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, mengungkapkan bahwa praktik ini bukan hal baru. Sejak awal 2000-an, isu under invoicing sudah menjadi polemik di sektor perdagangan internasional. “Tidak ada yang menyangkal bahwa under invoicing adalah masalah yang terus berlangsung,” terangnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2026).
Menurut Sutrisno, kebijakan terkait under invoicing yang diterapkan saat ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mengalirkan dolar hasil ekspor ke luar negeri. Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan pemerintah bisa mengurangi transparansi dan menimbulkan kecurigaan tentang transfer pricing. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan menjadi kunci untuk menghindari distorsi pasar.
Monopoli Ekspor dan Risiko Global
Topics Covered: Sutrisno juga menyebutkan bahwa kebijakan monopoli ekspor, seperti mengharuskan perusahaan ekspor melalui BUMN sebagai eksportir tunggal, bisa menjadi sorotan di tingkat global. Monopoli sering dikaitkan dengan praktik korupsi dan tidak adil dalam perdagangan. “Jika pemerintah terus menerus memperketat ekspor hanya melalui satu jalur, berisiko membuat Indonesia tidak lagi diminati oleh mitra dagang internasional,” jelasnya.
Menurutnya, sistem pengawasan yang lebih baik justru lebih efektif dibandingkan membatasi ekspor secara monopoli. “Sektor ekspor tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh satu entitas, karena ini bisa menghambat inovasi dan kebebasan bisnis,” tambah Sutrisno. Dia menekankan perlunya keterlibatan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjamin akuntabilitas perusahaan.
Topics Covered: Selain itu, Sutrisno mempertanyakan efektivitas pajak ekspor sebagai alat pengendali devisa. Meski pajak bisa meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini harus diimbangi dengan transparansi data dan pengawasan yang ketat. “Jika hanya mengandalkan pajak tanpa pendekatan terbuka, risiko korupsi akan meningkat,” ujarnya. Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan kombinasi antara pajak dan regulasi yang fleksibel.
Kebijakan Ekspor yang Ketat dan Tantangan Perekonomian
Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sedang melemah, kebijakan ekspor yang lebih ketat bisa berdampak signifikan. Sutrisno menjelaskan bahwa rupiah yang melemah membutuhkan aliran devisa yang stabil, dan under invoicing berpotensi mengurangi pasokan tersebut. “Dengan kebijakan yang lebih kaku, perusahaan mungkin tidak punya pilihan selain mempercepat kegiatan ekspor untuk menjaga kestabilan rupiah,” kata dia.
Topics Covered: Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan pengendalian devisa dan kebebasan investasi. Sutrisno menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti aturan dengan baik tetap bisa beroperasi tanpa hambatan. “Kuncinya adalah menunjukkan komitmen pada keadilan dan transparansi,” katanya. Ia menyarankan pemerintah memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha untuk menciptakan sistem yang lebih fair.
Sejumlah pihak juga menyoroti potensi efek domino dari kebijakan monopoli ekspor. Jika BUMN menjadi eksportir tunggal, akan ada risiko peningkatan birokrasi dan ketergantungan pada perusahaan negara. Sutrisno mencontohkan bahwa banyak negara berusaha mencegah monopoli dengan memperkenalkan kompetisi pasar yang sehat. “Indonesia perlu memahami bahwa monopoli ekspor bisa mengurangi daya saing ekonomi jangka panjang,” tambahnya.
Dari sisi kebijakan, Sutrisno meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai instrumen, termasuk keterlibatan lembaga pengawas dan penggunaan teknologi digital untuk memantau transaksi. “Dengan sistem digital, akan lebih mudah mendeteksi praktik yang tidak sesuai,” jelasnya. Menurutnya, kebijakan ekspor yang terlalu ketat juga bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor yang belum matang.
