Latest Program: Prabowo Kontrol Sawit dan Batu Bara, Buat BUMN Khusus
Dailynesia.com – Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan Latest Program baru pada Rabu (20/5/2026), yang mencakup pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk mengendalikan ekspor batubara dan minyak sawit. Kebijakan ini menimbulkan perhatian media asing, seperti AFP, yang mengungkapkan bahwa langkah tersebut bertujuan memperkuat pendapatan negara melalui pengelolaan komoditas strategis. AFP mencatat bahwa Prabowo menekankan pentingnya transparansi dalam harga transfer dan mengurangi praktik under-invoicing yang sering terjadi di sektor ekspor.
Langkah untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR, Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan BUMN khusus adalah bagian dari upaya untuk memastikan pendapatan dari sumber daya alam tidak terlepas. “Kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pendapatan melalui pengawasan ketat pada komoditas seperti batubara, minyak sawit, dan ferroalloy,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari AFP. Kebijakan ini akan mulai berlaku setelah masa transisi tiga bulan, dimana eksportir dan pembeli tetap bisa beroperasi sementara pemerintah memantau seluruh transaksi.
“Pendapatan negara berkurang hingga US$908 miliar dalam 34 tahun terakhir karena harga jual komoditas tidak sesuai dengan nilai ekonomi yang sebenarnya,” tambah AFP. Hal ini mengindikasikan bahwa Latest Program merupakan upaya untuk menutup celah keuangan yang terjadi akibat kelalaian pengelolaan sumber daya alam.
Pembentukan BUMN khusus ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa pendapatan dari ekspor batubara dan minyak sawit bisa digunakan secara optimal. Reuters juga menyebutkan bahwa Prabowo menegaskan Indonesia sebagai negara penghasil batubara termal dan minyak sawit terbesar di dunia, sehingga kebijakan ini relevan untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Transisi dan Implementasi Kebijakan
Menurut Menteri Perekonomian Senior Airlangga Hartarto, rencana ini akan diterapkan secara bertahap. “Pertama, tiga komoditas utama, yaitu batubara, minyak sawit, dan ferroalloy, akan diawasi oleh BUMN yang baru dibentuk,” jelas Airlangga. Proses transisi ini diproyeksikan berlangsung tiga bulan, selama mana eksportir tetap bebas memilih mitra perdagangan, tetapi harus melalui entitas yang diawasi pemerintah.
“Setelah transisi, semua transaksi ekspor harus melalui perusahaan yang dikendalikan negara,” kata Airlangga, seperti dilaporkan Reuters. Rosan Roeslani, kepala dana kekayaan negara Danantara Indonesia, mengatakan bahwa masa transisi bisa diperpanjang hingga akhir tahun untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar.
Latest Program ini juga mencakup keharusan eksportir mengirimkan 100% keuntungan ekspor ke bank milik negara, mulai 1 Juni. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dari komoditas strategis, terutama batubara yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memastikan bahwa harga transfer dalam industri ekspor lebih transparan, sehingga pemerintah bisa mengetahui nilai sebenarnya dari transaksi tersebut.
Impak pada Industri Ekspor dan Stakeholder
Kebijakan Prabowo memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mengkhawatirkan bahwa pembentukan BUMN khusus bisa mengganggu rantai pasok yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. “Kebijakan ini berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional, termasuk mempercepat monopoli oleh perusahaan negara,” kata pengurus POPSI, seperti dilaporkan Reuters.
“Kami mendukung langkah ini untuk meningkatkan transparansi, tetapi khawatir akan ada distorsi baru dalam harga pasar,” tambah ekonom Rizki Siregar dari Universitas Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan bahwa Latest Program ini akan dilakukan dengan hati-hati, termasuk melibatkan stakeholder seperti produsen, pengusaha, dan organisasi perkebunan.
Sementara itu, pasar modal terpengaruh setelah pengumuman ini. Bursa Efek Jakarta sempat mengalami penurunan sekitar 1,5% setelah berita terlepas. Meski demikian, analis menilai kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengendalikan komoditas strategis. “Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks persaingan global yang semakin ketat,” kata ekonom lain, seperti diberitakan AFP.
