Dibuka di Jatim, Ini Target Gerakan Pengendalian Inflasi Nasional
Dailynesia.com – Dalam upaya mengatasi tekanan inflasi, pemerintah mengadakan peluncuran program baru di Jawa Timur. Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional diresmikan di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan yang selama ini dijalankan secara sinergis oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Program ini juga diharapkan menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai ketahanan pangan, energi, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Inflasi April 2026 Masih Terkendali
Menurut data terbaru, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 mencapai 2,42% secara tahunan. Meski angka ini menunjukkan adanya tekanan, inflasi kelompok bahan pangan yang rentan fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang dianggap aman, yaitu 3,37% (yoy). Angka ini sesuai dengan target yang telah disepakati dalam High Level Meeting TPIP pada 1 Mei 2026. Dengan penyesuaian langkah strategis, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga selama masa transisi perekonomian.
Dalam pidatonya saat peluncuran GPIPS, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah pengembangan dari GNPIP sebelumnya. “GPIPS menjadi bagian dari upaya mengorkestrasi inflasi secara lebih sistematis,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penyesuaian inflasi nasional harus diintegrasikan dengan kebijakan prioritas lain, termasuk pertumbuhan ekonomi. “Kami berharap kerja sama lintas daerah bisa diperluas, terutama di Jawa Timur, agar distribusi pangan tetap lancar,” tambahnya.
Pemilihan Jawa Timur sebagai Tujuan Utama
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran GPIPS 2026 karena perannya yang strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Sebagai daerah penghasil bahan pokok utama, Jatim berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari data produksi tahun 2025, Jatim menempati posisi dominan dalam hampir semua komoditas pangan, seperti beras, jagung, cabai rawit, dan bawang merah. Selain itu, wilayah ini juga menjadi penghasil padi terbesar dengan produksi mencapai 10,57 juta ton, atau 17,34% dari total produksi nasional.
Ferry menambahkan bahwa Jawa Timur juga memegang peran krusial sebagai penghubung logistik antar daerah. “Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul penting distribusi pangan dari Jawa ke wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” terangnya. Dengan posisi ini, Jatim dianggap mampu memastikan ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang cukup, terlepas dari tekanan musim kemarau atau fluktuasi harga internasional.
Penguatan Koordinasi Antar Daerah
Peluncuran GPIPS tidak hanya melibatkan pihak pusat, tetapi juga daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antar wilayah. “Kerja Sama Antar Daerah (KAD) menjadi amunisi penting dalam menghadapi tantangan distribusi pangan,” katanya. Ia menjelaskan bahwa dengan KAD, pemerintah daerah dapat saling berkoordinasi dalam menetapkan harga dan pasokan bahan baku secara lebih efektif.
Bima juga menyampaikan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat merusak daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta menghambat investasi. “Selama ini kita sudah mengimplementasikan EPI, tetapi GPIPS akan menambahkan elemen baru seperti perkuatan produksi dan pascapanen,” tuturnya. Dalam konteks ini, EPI di Jawa Timur bertujuan menstabilkan harga di tingkat lokal, sementara GPIPS fokus pada pengembangan jangka panjang.
Strategi 4K untuk Memastikan Stabilitas
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menyebut bahwa GPIPS dijalankan dengan penguatan implementasi strategi 4K. “Keempat elemen ini meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujarnya. Menurut Aida, strategi ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menumbuhkan daya tahan ekonomi daerah. “Dengan GPIPS, inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga, tetapi juga pada penguatan produksi dan rantai pasok,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa wilayahnya telah lama menerapkan Etalase Pengendalian Inflasi (EPI) sebagai pengembangan kerja sama antar daerah. “EPI memungkinkan kita berkoordinasi antar pasar kabupaten dan kota, serta memastikan stabilitas harga bahan baku di tingkat lokal,” katanya. Khofifah menegaskan bahwa kolaborasi ini tetap dilakukan secara konsisten, meski situasi pasar terus berubah.
Program GPIPS juga diharapkan menjadi wadah untuk mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk kebijakan pertanian, logistik, dan pemerintahan daerah. “Kami ingin menyatukan upaya penstabilan harga dengan peningkatan produksi dan rantai pasok, agar inflasi tidak hanya terkendali tetapi juga menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Ferry. Dengan pendekatan yang lebih holistik, pemerintah yakin bahwa GPIPS mampu menghadirkan solusi berkelanjutan bagi tantangan inflasi.
Kisaran Target Inflasi Nasional
Mengenai target inflasi nasional, Ferry Irawan menyatakan bahwa pemerintah menetapkan angka 2,5 plus-minus 1% pada tahun 2026. “Dengan menetapkan rentang ini, kita memberikan ruang untuk fluktuasi pasokan maupun harga global,” katanya. Target ini diharapkan mampu mengurangi tekanan inflasi pada saat-saat kritis, seperti musim kemarau atau kenaikan biaya energi. Selain itu, perluasan keterlibatan pemerintah daerah, Perumda, BUMD, serta BUMN logistik menjadi fokus utama peluncuran GPIPS.
Dalam pidatonya, Bima Arya menyoroti bahwa inflasi yang tidak terkendali akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat. “Kenaikan harga pangan berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok, termasuk bahan baku produksi,” ujarn
