Prabowo: Bunga Kredit Mikro 24% Tapi Pengusaha Besar Dapat 9%
Dailynesia.com –
Latar Belakang Program Mekaar dan Kritik Prabowo
Latest Program – Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan bunga kredit yang terjadi dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Ia menegaskan bahwa bunga kredit untuk usaha mikro mencapai 22%-24%, sementara pengusaha besar hanya diberi bunga 9%. Prabowo menganggap ini sebagai bentuk ketidakadilan dalam sistem perekonomian yang seharusnya mendorong pertumbuhan inklusif.
Program Mekaar, yang dikelola oleh Permodalan Nasional Madani (PNM), dirancang untuk mendukung pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) melalui akses pembiayaan yang lebih mudah. Namun, Prabowo menyoroti bahwa tingginya bunga kredit menciptakan beban tambahan bagi masyarakat kecil, yang sudah terbatas dalam sumber daya keuangan. “Kita memang ingin membangun ekonomi, tapi ketika bunganya mencapai 24%, itu justru merugikan masyarakat,” katanya.
Kebijakan Pemerintah dan Tuntutan Prabowo
Prabowo menilai kebijakan bunga kredit yang diatur pemerintah tidak seimbang. Ia menegaskan bahwa bunga harus ditekan di bawah 10% untuk memastikan keberlanjutan usaha mikro. “Saya perintahkan agar bunganya turun di bawah 10%, tapi akhirnya mereka menurunkan ke 8%,” tambahnya. Menurut Prabowo, angka 8% masih terlalu tinggi karena tidak menjamin keadilan antar pelaku usaha.
“Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara bilang, ‘Sudah Pak 8%.’ Delapan lagi. Mana itu Danantara? Pokoknya di bawah,”
kata Prabowo sambil menyoroti keputusan yang dianggapnya tidak memenuhi harapan. Ia menuntut pemerintah melakukan revisi yang lebih tegas untuk menekan bunga kredit mikro. “Berapa persen? 8%? Kamu sengaja pilih angka 8, kenapa enggak 7%? Pokoknya harus di bawah 9%,” lanjutnya.
Ketidakseimbangan dan Prinsip Pancasila
Prabowo menegaskan bahwa praktik bunga kredit yang berbeda antara pengusaha kecil dan besar bertentangan dengan prinsip UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Ia membandingkan keadaan ini dengan kondisi masyarakat yang lebih rentan, seperti para pengusaha desa atau ibu-ibu rumah tangga, yang dihadapkan pada bunga hingga 24%.
“Berapa Pak Rosan 9%? Banyak orang kaya diberi 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, bukan ini? Saya gak paham. Saya kumpul menteri-menteri. Menteri Keuangan dan Danantara saya instruksikan ini sebagai keputusan politik,”
ujar Prabowo. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan perekonomian nasional, tetapi juga keadilan sosial dalam distribusi sumber daya keuangan.
Analisis Dampak Kebijakan Pembiayaan
Program Mekaar sendiri berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan UKM di Indonesia. Namun, kritik Prabowo mengingatkan bahwa kebijakan bunga yang tinggi bisa memperparah kesulitan pelaku usaha mikro, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Menurut analis keuangan, bunga kredit yang berlebihan bisa menyebabkan beban utang yang besar, menghambat pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan risiko kegagalan usaha.
Sejumlah data menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah UKM yang mengakses kredit mikro mencapai 2,3 juta unit, tetapi sebagian besar masih mengalami kesulitan mengelola kewajiban bunga. Prabowo menilai bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan agar tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial. “Ini bukan hanya tentang bunga, tapi juga tentang apakah kita benar-benar mengutamakan masyarakat kecil,” tuturnya.
Langkah Tindak Lanjut dan Harapan Masyarakat
Sebagai respon atas kritik Prabowo, Kementerian Keuangan dan Danantara berencana melakukan evaluasi ulang kebijakan bunga kredit mikro. Mereka menyatakan bahwa penurunan bunga menjadi 8% telah memenuhi instruksi politik dan berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pemerintah dan kepentingan pelaku usaha. Namun, Prabowo menantikan langkah lebih lanjut dari pemerintah untuk memastikan kebijakan ini benar-benar pro-rakyat.
“Kita harus memperbaiki sistem ini agar masyarakat kecil tidak terbebani. Jika bunganya 24%, maka mereka tidak bisa berkembang. Ini adalah Latest Program yang perlu diperbaiki,”
kata Prabowo. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus selaras dengan visi Indonesia sebagai negara yang adil dan berkeadilan, sehingga para pengusaha mikro tidak tertinggal dari pelaku usaha besar.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Prabowo menutup wawancara dengan menegaskan pentingnya mengoptimalkan kebijakan pembiayaan. Ia berharap pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih inklusif, tidak hanya dari sudut pandang keuangan, tetapi juga sosial. “Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia agar lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. Kritik ini diharapkan mendorong reformasi kebijakan yang lebih tepat, terutama dalam penyaluran dana kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas.
