Soekarno Bukan Milik Satu Partai – Prabowo: Milik Bangsa Indonesia
Dailynesia.com – Dalam sebuah acara di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Ir. Soekarno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dikuasai oleh satu partai politik tertentu. Pernyataan ini diungkapkannya saat membuka Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Prabowo menekankan bahwa sejarah dan perjuangan para bapak pendiri negara merupakan warisan kolektif yang harus dijaga untuk kemajuan bersama.
Kepemimpinan Soekarno sebagai Inspirasi Nasional
Prabowo menegaskan bahwa Soekarno Bukan Milik Satu Partai, karena filosofi dan visi beliau telah membangun fondasi konsensus nasional. “Sebetulnya, saya banyak belajar dari ajaran Bung Karno,” ujarnya. “Jadi, saya minta maaf jika terkesan memperkuat peran Soekarno sebagai milik satu partai politik tertentu. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia,” tambah Prabowo. Ia menyoroti bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan Soekarno, seperti keharmonisan dan keadilan, tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern.
Dalam konteks kepemimpinan, ia menyoroti bagaimana Soekarno Bukan Milik Satu Partai menjadi prinsip yang terus dipegang oleh Indonesia. “Bung Karno, Bung Hatta milik semuanya. Syahrir semua, kita di situ kehebatan kita. Kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju, kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu,” kata Prabowo, menekankan keharmonisan dalam politik. Prinsip ini, menurutnya, menjadi dasar kekuatan nasional yang tidak bisa dikuasai oleh satu kelompok saja.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Prinsip yang Diwariskan
Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyebut bahwa Soekarno Bukan Milik Satu Partai juga diterapkan dalam kebijakan luar negeri. “Politik bebas aktif, Non-blok, dan keinginan Indonesia menjadi tetangga yang baik adalah warisan dari bapak-bapak pendiri negara,” terangnya. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan keinginan untuk menjaga hubungan harmonis dengan seluruh negara di dunia.
Prabowo menggarisbawahi bahwa Soekarno Bukan Milik Satu Partai juga menggambarkan sikap Indonesia yang selalu terbuka dan inklusif. “Kita hormat dan kita tidak mau ada musuh. Makanya saya canangkan begitu saya jadi Presiden, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, Non-blok, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik,” tuturnya. Dengan pendekatan ini, Prabowo berharap Indonesia dapat membangun kerja sama internasional yang seimbang dan saling menghargai.
“Bung Karno, Bung Hatta milik semuanya. Syahrir semua, kita di situ kehebatan kita. Kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju, kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu.”
Komitmen pada Hubungan Internasional yang Seimbang
Prabowo menambahkan bahwa Soekarno Bukan Milik Satu Partai juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dalam ranah diplomatik. “Kita hormat dan kita tidak mau ada musuh,” ujarnya. “Makanya saya canangkan begitu saya jadi Presiden, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, Non-blok, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik.” Ia menegaskan bahwa prinsip ini telah terbukti menjadi kekuatan besar dalam membangun eksporasi kebijakan yang inklusif.
Dalam wawancara dengan sejumlah wartawan, Prabowo mengungkapkan bahwa Soekarno Bukan Milik Satu Partai bukan hanya cerminan sejarah, tetapi juga panduan politik untuk masa kini. “Bung Karno, Bung Hatta milik semuanya. Syahrir semua, kita di situ kehebatan kita. Kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju. Jadi kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu,” kata Prabowo, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas partai untuk kemajuan bangsa.
Prabowo juga menegaskan bahwa Soekarno Bukan Milik Satu Partai menjadi contoh bagus bagaimana tokoh nasional dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak terbatas pada satu ideologi politik. Dengan memperkuat nilai-nilai ini, ia berharap Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan kekuatan bersama dan menghindari perpecahan politik.
