Penemuan Kembali Polugri Bebas Aktif dalam Warisan Pemikiran Bung Karno
Dailynesia.com – Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili posisi Redaksi CNBCIndonesia.com. Selama beberapa dekade, politik luar negeri Indonesia sering kali disederhanakan menjadi satu frasa: “tidak memihak.” Namun penemuan kembali polugri bebas aktif—yakni pembacaan ulang terhadap substansi gagasan tersebut sebagaimana dirumuskan Bung Karno dalam Di Bawah Bendera Revolusi Djilid II—menunjukkan bahwa reduksi semacam itu kehilangan dimensi emansipatoris yang menjadi inti doktrin.
Bung Karno tidak menempatkan bebas-aktif sebagai teknik diplomasi untuk menjaga jarak dari konfrontasi Blok Barat dan Blok Timur. Baginya, gagasan itu merupakan proyek politik menyeluruh: mempertahankan kedaulatan negara pascakolonial, menolak subordinasi terhadap kekuatan eksternal, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, menumbuhkan solidaritas Asia-Afrika, melebarkan ruang perdamaian, serta turut mengubah arsitektur internasional yang masih diwarnai sisa kolonialisme dan imperialisme. Fondasi normatifnya berpijak pada Pancasila, anti-kolonialisme, keadilan, dan solidaritas antarbangsa.
Bebas: Kedaulatan sebagai Titik Tolak
Pertanyaan yang diajukan Bung Karno bukan “kepada siapa Indonesia harus berpihak,” melainkan bagaimana bangsa yang baru merdeka mampu menentukan sendiri arah sejarahnya setelah berabad-abad menjadi objek kekuasaan kolonial. Kata “bebas” dalam kerangka ini merupakan konsekuensi langsung dari kemerdekaan dan kedaulatan—kapasitas untuk menetapkan kepentingan nasional, menentukan sikap internasional, serta menjalin hubungan dengan negara lain tanpa tunduk pada agenda eksternal.
Bebas tidak otomatis berarti sekadar tidak bergabung ke aliansi militer tertentu. Negara yang bukan anggota blok manapun tetap dapat terjebak dalam ketergantungan politik, ekonomi, atau ideologis terhadap kekuatan besar. Bung Karno secara eksplisit mengingatkan bahwa relasi ekonomi luar negeri harus mencerminkan kebebasan politik; tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi arena perebutan pengaruh yang terlalu berat sebelah ke arah Barat maupun Timur.
Gagasan bebas memiliki dimensi material sekaligus politik. Kemerdekaan diplomatik tidak dapat dipisahkan dari kemampuan ekonomi untuk menentukan pilihan secara mandiri. Oleh sebab itu, kedaulatan politik harus diperkuat melalui pembangunan kemandirian nasional—bukan sekadar mengambil posisi “di tengah” antara Washington dan Moskwa, yang belum tentu menghasilkan kedaulatan sesungguhnya.
Aktif: Keberanian Memperjuangkan Perubahan
Jika “bebas” menandai kedaulatan dalam menentukan sikap, maka “aktif” menandai keberanian memperjuangkan sikap tersebut di panggung internasional. Dalam konstruksi pemikiran Bung Karno, kedua istilah itu tidak dapat dipisahkan. Indonesia harus hadir bukan sebagai negara kecil yang mencari perlindungan, melainkan sebagai bangsa merdeka yang memiliki kehendak, identitas, prinsip, dan kapasitas untuk mengubah struktur kekuasaan global.
Pemahaman inilah yang menjelaskan mengapa ia menolak anggapan bahwa Indonesia cukup bersikap pasif atau sekadar mengikuti arus kekuatan internasional. Yang jauh lebih penting adalah memastikan Indonesia memiliki warna politik sendiri, mampu bersikap berdasarkan prinsipnya sendiri, dan menjadi pengambil keputusan—bukan penerima keputusan—dalam sistem internasional. Penemuan kembali polugri bebas aktif pada hakikatnya mengembalikan politik luar negeri Indonesia kepada persoalan fundamental tentang agency: kemampuan negara pascakolonial untuk menjadi subjek sejarah, bukan objeknya.
Tanya Jawab Singkat
Apa perbedaan antara “bebas-aktif” dan sekadar nonblok?
Nonblok merujuk pada posisi formal tidak bergabung ke aliansi militer manapun. Bebas-aktif, sebagaimana dirumuskan Bung Karno, melampaui itu: ia mencakup kemandirian ekonomi, keberanian memperjuangkan kemerdekaan bangsa terjajah, serta komitmen mengubah arsitektur internasional yang masih bercorak kolonial.
Related Reading
