Program Terbaru: Dua PNS PU Dipanggil Kembali, Kena Kasus Suap
Dailynesia.com – Program Terbaru – Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa dua aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya telah dipanggil kembali ke Indonesia setelah berada di luar negeri. Kedua pegawai tersebut sedang menjalani program beasiswa negara dan diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang sedang diselidiki. “Dua ASN kita yang dipanggil pulang, salah satunya terkait kasus suap,” jelas Dody kepada wartawan di Wonosobo, Jumat (15/5/2026).
Kasus Suap dan Pemanggilan Kembali ASN
Menurut Dody, salah satu PNS yang berada di London masih dalam proses pemulangan ke Tanah Air. Ia memperkirakan individu tersebut akan tiba akhir pekan ini untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan. “Kita sudah panggil pulang. Mungkin nanti Minggu datang, Senin selesai kita proses,” tambahnya. Dody menyatakan bahwa pemanggilan kembali ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program beasiswa negara yang dianggap sebagai bagian dari Program Terbaru Kementerian PU.
“Jadi memang ada dua ASN kita yang dipanggil pulang. Satu terkait masalah suap. Satu lagi yang di London. Masalah etik tuh,” ujar Dody. Ia menegaskan bahwa program beasiswa ini dirancang untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, namun kini menjadi sorotan karena dua peserta dianggap melanggar etika dan terlibat dalam praktik korupsi.
Program Terbaru yang dikembangkan Kementerian PU sejak beberapa tahun lalu menyediakan kesempatan bagi pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun, kasus yang terjadi belakangan ini memicu perdebatan tentang kejelasan prosedur pemilihan peserta dan pengawasan terhadap aktivitas mereka selama berada di luar negeri. Dody mengatakan bahwa investigasi terhadap dua ASN tersebut sedang dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan kebenaran dugaan suap.
Beasiswa Negara sebagai Fokus Kritik
Kasus suap ini semakin memperkuat kritik terhadap program beasiswa negara yang dianggap menguras anggaran. Dody menjelaskan bahwa kedua PNS yang dipanggil kembali mendapatkan beasiswa yang dibiayai pemerintah. “Program Terbaru ini tidak hanya memberi kesempatan pendidikan, tapi juga menuntut tanggung jawab moral dan profesional dari peserta,” terangnya.
Dody menegaskan bahwa Kementerian PU hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pemanggilan kembali ini. “Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan internal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) akan menjadi dasar bagi sanksi yang akan diberikan.
Menurut sumber di Kementerian PU, pemanggilan kembali dua PNS ini adalah bagian dari upaya menegakkan disiplin di dalam program Terbaru. “Ini tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan publik,” ujar sumber tersebut. Dody juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian beasiswa negara, termasuk memastikan transparansi dalam pemilihan peserta.
Impak pada Masyarakat dan Reformasi
Kasus yang terjadi berpotensi merusak citra masyarakat yang telah mendanai pendidikan para pegawai melalui pajak. “ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai lapisan. Ada yang memiliki, ada yang tidak punya. Kalau begitu pasti akan melukai hati masyarakat, terutama yang menengah ke bawah,” terang Dody. Ia berharap Program Terbaru ini menjadi contoh reformasi yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari Program Terbaru, Kementerian PU juga mengungkapkan komitmen untuk memperkuat pengawasan selama para PNS berada di luar negeri. “Kita akan menyempurnakan sistem pengawasan agar tidak ada lagi kasus seperti ini terjadi,” kata Dody. Ia menambahkan bahwa kementerian sedang merancang mekanisme baru untuk memastikan setiap peserta beasiswa memenuhi standar etik dan profesional.
Dody juga menyebutkan bahwa kasus suap ini menjadi pembelajaran penting untuk program Terbaru Kementerian PU. “Ini jadi momentum untuk memperbaiki prosedur dan memastikan keberhasilan program ini tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan pegawai,” tuturnya. Ia berharap proses pemeriksaan internal dari BPSDM akan segera menyelesaikan investigasi dan memberikan kejelasan terkait tindakan dua PNS yang dipanggil kembali.
