Quo Vadis Kurir Daring dalam Regulasi Layanan Pos Komersial

Kurir Digital di Persimpangan Regulasi Layanan Pos

Dailynesia.com – Sebuah fase krusial sedang dihadapi oleh sektor transportasi berbasis aplikasi. Dua indikasi penting dari pemerintah menunjukkan arah kebijakan yang berbeda. Pertama, komisi untuk aplikasi ojek online ditetapkan pada level delapan persen. Kedua, pengurusan pengiriman barang akan berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya menyiratkan satu kesimpulan jelas: mengantar penumpang dan mengirim barang merupakan aktivitas yang terpisah.

Layanan ojek digital berfokus pada mobilitas manusia, sedangkan kurir online menjadi bagian dari rantai pasokan modern. Ini adalah evolusi dari jasa pos dan kurir tradisional menuju era digital. Sementara ojek online telah memiliki kerangka regulasi yang mapan, pertanyaan besar tetap ada mengenai kurir digital yang setiap hari mengantar makanan, produk UMKM, dan dokumen penting bagi jutaan masyarakat.

Aturan Baru yang Dinanti

Bagi pelaku industri pengiriman, Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 atau yang dikenal sebagai PM 8/2025 merupakan regulasi yang telah lama ditunggu. Perjalanan menuju aturan ini cukup panjang. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pos, diperlukan waktu dua belas tahun sebelum pemerintah mengeluarkan ketentuan khusus untuk layanan pos komersial.

Isi dari peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penentu kualitas jaringan pengiriman. Mulai dari ketentuan teknis, standar pelayanan, mekanisme interkoneksi antarpenyelenggara, hingga sistem pengawasan. Arah kebijakan ini tepat sasaran, yaitu menempatkan pos sebagai fondasi ekonomi digital dan sirkulasi barang, dengan perlindungan konsumen serta persaingan usaha yang sehat sebagai tujuan utamanya.

Tantangan Implementasi bagi Kurir Digital

Namun, muncul persoalan ketika aturan ini diterapkan secara kaku. PM 8/2025 pada dasarnya dirancang untuk perusahaan pos konvensional. Terdapat sembilan butir standar pelayanan yang harus dipenuhi secara menyeluruh, mencakup kepastian waktu, biaya, hingga jaminan penggantian sebesar sepuluh kali ongkos kirim. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban memiliki sarana, prasarana, dan fasilitas tertentu.

Bagi perusahaan pos yang beroperasi melalui gudang dan pusat penyortiran, persyaratan tersebut wajar. Berbeda halnya dengan kurir instan yang menggunakan logika rantai pasok berbeda. Barang bergerak langsung dari pengirim ke penerima, dari satu titik ke titik lain, dikoordinasikan oleh algoritma tanpa perlu berhenti di fasilitas fisik. Konsolidasi terjadi melalui aplikasi, bukan di gudang.

Kondisi ini menyebabkan penyelenggara pengantaran digital mengalami kesulitan, bahkan hampir tidak mungkin, untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Posisi regulator dapat dimengerti. PP 15/2013 menetapkan standar pelayanan sebagai daftar minimum, sehingga PM 8/2025 tidak boleh mengurangi butir-butir tersebut.

Twelve years is a very long period for the delivery industry. In that span, the evolution of postal services has occurred: digital goods delivery services that are now the lifeline of online shopping and food delivery.

Dampak Ekonomi yang Signifikan

Stakes-nya tidak main-main. Ekosistem layanan berbasis permintaan menyumbang sekitar Rp91,7 triliun bagi perekonomian Indonesia menurut perkiraan Oxford Economics. Di balik angka tersebut terdapat mata pencaharian ratusan ribu keluarga dan jutaan UMKM yang bergantung pada pengantaran instan.

Jika kalibrasi aturannya keliru, yang terdampak bukan hanya platform digital, melainkan denyut nadi ekonomi digital secara keseluruhan. Pengalaman internasional memberikan panduan yang sama. Tidak ada satu pun negara yang membebani penyelenggara pengantaran berbasis platform dengan kewajiban memiliki gudang, pusat sortir, atau jaringan antarkota.

China, sebagai pasar pengantaran terbesar di dunia, memberikan pelajaran paling berharga. Negara tersebut memisahkan secara tegas antara kurir pos yang tunduk pada lisensi dan kewajiban rezim pos, dengan pengantaran titik ke titik yang diakui sebagai kategori tersendiri sejak 2021, lengkap dengan insentif tanpa dipaksa menyerupai perusahaan pos tradisional.

Vietnam menerapkan pemisahan kategori serupa. Singapura dan Filipina cukup meminta pelaku terdaftar sebagai usaha umum. Thailand memilih pendekatan transportasi dengan mewajibkan penggunaan kendaraan komersial.

Menemukan Tempat yang Tepat

Pelajaran utamanya sederhana: perlindungan publik diletakkan pada standar layanan yang wajib dipenuhi oleh semua pihak. Lalu, di mana posisi pengantaran titik ke titik dalam hukum Indonesia?

Jika dilihat dari kegiatannya, jawabannya cukup jelas. Undang-Undang Pos merumuskan unsur layanan paket secara fleksibel: pengambilan, penerimaan, pemrosesan, pengangkutan, dan/atau pengantaran barang. Kata “dan/atau” menunjukkan bahwa tidak semua unsur harus dijalankan. Mengambil lalu mengantarkan kiriman saja sudah termasuk dalam layanan paket.

Oleh karena itu, pengantaran titik ke titik pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pos. Sebelum PM 8/2025 terbit, kualifikasi ini relatif longgar karena standar pelayanan belum dirinci secara ketat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyesuaikan aturan agar tidak menghambat inovasi, namun tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.