Purbaya Pastikan Utang Whoosh Dialihkan ke Kemenkeu, Target Selesai September 2026
Dailynesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab atas utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam media briefing yang digelar di kantornya pada Rabu, 5 Agustus 2026, Menkeu menyampaikan bahwa proses pengalihan ini diperkirakan selesai pada pertengahan September mendatang.
“Jadi, pembahasan yang pertama adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear,” jelas Purbaya.
Tidak Membebani APBN Melalui SMV
Purbaya menegaskan bahwa penyelesaian utang Whoosh tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hal ini karena pengelolaan utang akan dialihkan ke Kementerian Keuangan dan dikelola melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kemenkeu.
“Dialihkan ke Kemenkeu, dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” tegas Menkeu.
Meskipun demikian, Purbaya belum secara spesifik menyebutkan SMV mana yang akan menangani utang tersebut.
Perubahan Kepemilikan Saham KCIC
Dengan pengalihan ini, kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan berpindah dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan. Kemenkeu akan mengambil alih 60% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan konsorsium antara WIKA, PT KAI, Jasamarga, dan PTPN III. Sementara itu, porsi 40% saham yang dipegang oleh konsorsium perusahaan China tetap tidak berubah.
“(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60% (saham) kasih ke kita, 40% ada yang lain, masih ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana,” ungkap Purbaya.
Purbaya juga memastikan bahwa konsorsium PT PSBI tidak akan dibubarkan. Hanya saja, sebagian saham yang sebelumnya dimiliki konsorsium tersebut akan diserahkan kepada Kemenkeu.
Utang Whoosh: Dari Bom Waktu Menjadi Tanggung Jawab Baru
Polemik utang kereta cepat Whoosh telah berlangsung sejak beberapa periode sebelumnya. Beban utang proyek ini sebelumnya membebani neraca keuangan PT Kereta Api (Persero). Dalam proyek tersebut, PT KAI berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas KCIC.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025, mengakui bahwa mega proyek ini merupakan bom waktu bagi perseroan.
“Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu,” tegas Bobby, seraya memastikan akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelesaikan masalah utang-utang tersebut.
Pernyataan Bobby Rasyidin muncul setelah para anggota Parlemen meminta roadmap yang telah direncanakan untuk memulai langkah restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menekankan pentingnya roadmap tersebut mengingat utang KAI dalam kurun waktu dua tahun cukup signifikan.
“Dari beban KCIC sendiri sudah Rp 950 miliar dikalikan dua. Lalu, kini sudah Rp 4 triliun lebih. 2024 itu Rp 3,1 triliun,” jelas Darmadi Durianto.
Darmadi menambahkan bahwa dalam enam bulan saja, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp 1,2 triliun. Ia memproyeksikan bahwa pada 2026 utang KAI bisa mencapai Rp 6 triliun. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan membebani anak usaha lainnya yang seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.
Skema Business to Business Sejak 2016
Meskipun proyek tersebut memberikan beban utang tersendiri bagi BUMN seperti PT KAI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa APBN pemerintah sama sekali tidak terganggu oleh polemik utang tersebut.
“Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah di situ,” ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Suminto menjelaskan bahwa proyek yang dijalankan sejak 2016 tersebut murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada uang pemerintah yang masuk. Konsorsium Indonesia dipimpin oleh PT KAI, sementara konsorsium Indonesia dan China menjalankan proyek ini melalui badan usaha masing-masing.
KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek kereta cepat Whoosh selama ini. Dengan pengalihan utang dan kepemilikan saham ke Kemenkeu, diharapkan beban yang selama ini ditanggung PT KAI dapat berkurang secara signifikan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Duduk Perkara Utang Whoosh Hingga Akhirnya?
Duduk Perkara Utang Whoosh Hingga Akhirnya is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Duduk Perkara Utang Whoosh Hingga Akhirnya matter?
Duduk Perkara Utang Whoosh Hingga Akhirnya matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
