Yordania Tiba-Tiba Kumpulkan RI Cs, Sebut Bahaya “Perang Agama”

Jordan Panggil Pertemuan Darurat Menteri Luar Negeri Arab dan Islam

Dailynesia.com – Jakarta – Kerajaan Yordania memutuskan untuk menggelar pertemuan mendadak yang melibatkan para menteri luar negeri dari negara-negara Arab serta Islam. Rapat ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu mendatang sebagai respons langsung terhadap ancaman yang datang dari Israel. Ancaman tersebut berkaitan dengan kemungkinan pengambilalihan situs suci umat Muslim di Yerusalem oleh pihak Israel. Para pejabat menilai situasi ini sangat kritis karena berpotensi menimbulkan konflik keagamaan yang mencakup wilayah global.

Konferensi ini menghadirkan perwakilan dari Liga Arab, Turki, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Pemicu utama pertemuan darurat ini adalah aksi masuknya lebih dari dua ribu ekstremis sayap kanan Israel pada tanggal 23 Juli silam. Kelompok yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, berhasil memaksa diri mereka masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa untuk melakukan ibadah. Pejabat Yordania menyatakan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran paling serius dalam catatan sejarah modern mereka.

Ayman Safadi: Yerusalem Adalah Kotak Mesiu

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa ancaman tersebut bersifat konstan dan terus-menerus diupayakan untuk dilawan melalui berbagai cara. Ia menyampaikan peringatan keras mengenai dampak kerusakan status quo yang ada.

“Kami memperingatkan bahwa merusak status quo dapat memicu konflik agama yang akan bergema melampaui Palestina dan Yordania ke seluruh dunia Muslim,” ujar Ayman, dilansir The Guardian, Rabu (5/8/2026).

“Ini adalah sesuatu yang harus disadari oleh seluruh komunitas internasional, karena Yerusalem adalah kotak mesiu,” tambah Ayman.

Kecemasan Terhadap Deportasi Massal dan Krisis Air

Kota Amman kini menunjukkan kewaspadaan yang meningkat menjelang perayaan hari libur Yahudi di bulan September. Situasi ini diperparah oleh adanya kampanye rekrutmen unit polisi khusus di wilayah tersebut. Eskalasi ketegangan terjadi bersamaan dengan kampanye pemilihan umum yang ketat di Israel. Selain krisis di Yerusalem, Yordania juga merasa sangat rentan terhadap kampanye pembersihan etnis yang lebih luas di Tepi Barat.

Amman khawatir elemen radikal Israel akan mengubah geografi wilayah tersebut secara dramatis sebelum pemilihan umum. Skenario terburuk bagi Yordania adalah upaya deportasi massal warga Palestina dari Tepi Barat. Pemindahan paksa ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan demografi negara tersebut secara fatal.

“Posisi kami adalah bahwa ini adalah garis merah yang tidak akan kami biarkan dilewati. Kami akan melakukan apa pun untuk mencegah setiap upaya pemindahan warga Palestina oleh Israel ke Yordania,” imbuhnya.

Isu demografi ini sangat sensitif mengingat lebih dari separuh populasi Yordania yang berjumlah 11,5 juta jiwa merupakan keturunan pengungsi Palestina. Penduduk asli Yordania kini makin khawatir akan terjadinya pelemahan identitas nasional mereka jika gelombang pengungsi kembali masuk.

Protes Terhadap Kebijakan Israel dan Kehadiran Militer AS

Tindakan provokatif pemerintah Israel juga merambat ke sektor sumber daya, di mana mereka menolak untuk memperbarui perjanjian air tahun 2021. Israel memangkas pasokan air hingga separuhnya sebagai bentuk pembalasan atas kritik Yordania terkait pembunuhan warga sipil di Gaza. Kebijakan agresif ini telah meningkatkan biaya politik bagi monarki Yordania dalam menjaga hubungan normal dengan tetangganya.

Juru bicara partai Islam Umma, Dima Tahboub, mengungkapkan bahwa sentimen penolakan di Yordania kini tumbuh makin tak terbendung.

“Sentimen anti-normalisasi di sini telah tumbuh lebih besar karena rencana aneksasi Tepi Barat oleh negara Zionis dan penolakan jatah air Yordania. Setiap hari ada penyusupan oleh pemukim ke masjid Al-Aqsa, sementara penduduk Yerusalem justru dilarang memasuki masjid,” tambah Dima.

“Saya pikir lebih banyak tekanan dapat diberikan, karena masalah ini belum diangkat dengan kekuatan yang dibutuhkan,” tegasnya.

Di sisi keamanan, kehadiran militer Washington di pangkalan lokal Yordania terus meningkat secara signifikan sejak perang AS-Iran. Kehadiran ini makin disorot publik setelah serangan udara Iran berhasil menewaskan tiga warga Amerika di pangkalan Muwaffaq Salti di gurun timur. Selama beberapa dekade, kehadiran militer AS dianggap sebagai jaminan keamanan, namun kini hal tersebut justru berubah menjadi beban politik.

Angkatan udara Yordania belakangan ini mendapati diri mereka bertindak sebagai garis pertahanan pertama Israel dengan menembak jatuh drone dan rudal Iran. Situasi panas ini memicu ratusan tokoh terkemuka Yordania dari dunia politik, hukum, dan budaya untuk menandatangani surat terbuka. Mereka secara tegas menuntut penarikan pasukan AS dari wilayah Yordania.

“Kami menegaskan bahwa kehadiran mereka memaparkan Yordania pada risiko keamanan, politik, dan ekonomi yang tidak melayani kepentingan nasional,” tulis surat terbuka tersebut. “Hal ini juga meningkatkan kemungkinan negara kita terseret ke dalam konflik regional di mana kita bukanlah pihak yang terlibat.”