Orang-Orang Kaya China Kini Kalang-Kabut, Hubungi Pengacara-Jual Aset

Keluarga Kaya China Panik Aturan Pajak Aset Offshore Baru

Dailynesia.com – Jakarta – Kepanikan melanda kalangan konglomerat Tiongkok setelah pemerintah setempat mengumumkan kebijakan perpajakan baru yang menargetkan aset offshore trust. Aturan ini mendorong para taipan untuk segera menghubungi pengacara dan bank swasta, bahkan mempertimbangkan penjualan aset guna memenuhi kewajiban pajak yang baru saja muncul.

Menurut laporan CNBC International yang diterbitkan pada Rabu (5/8/2026), Kementerian Keuangan Tiongkok bersama otoritas perpajakan resmi mengeluarkan regulasi pada 24 Juli. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, aturan ini memberikan kejelasan mengenai pemajakan atas offshore trust yang telah lama menjadi instrumen favorit para taipan Tiongkok dalam menyimpan kekayaan di luar negeri.

Detail Pajak dan Tenggat Waktu

Berdasarkan ketentuan terbaru, pemerintah Tiongkok akan menerapkan tarif pajak sebesar 20 persen pada hampir seluruh tahap siklus hidup trust. Mulai dari proses pembentukan, distribusi keuntungan, hingga pembubaran entitas tersebut. Keluarga yang telah memindahkan aset ke dalam trust sejak awal tahun 2023 kini diwajibkan untuk melaporkan dan melunasi kewajiban pajaknya paling lambat pada 22 Oktober 2026. Keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayaran akan dikenai sanksi tambahan.

Econom dari Citigroup, Xiangrong Yu, memberikan peringatan bahwa kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu hanya 90 hari dapat memaksa sebagian pemilik trust untuk menjual saham atau aset lainnya guna memperoleh dana tunai. Saham-saham di Bursa Hong Kong diperkirakan menjadi salah satu aset yang paling berisiko dilepas karena relatif mudah dicairkan dibandingkan kepemilikan perusahaan tertutup, properti, atau investasi pra-IPO.

Reaksi Pasar dan Institusi Hukum

“Banyak klien, wali amanat, dan penasihat masih dalam keadaan syok,” kata mitra firma hukum Zhong Lun di Hong Kong, Clifford Ng.

Senada dengan pernyataan tersebut, Chief Operating Officer Dentons Rodyk Singapura, Kia Meng Loh, mengungkapkan bahwa kantornya dibanjiri pertanyaan dari keluarga kaya, perusahaan trust, bank swasta, hingga perusahaan asuransi yang ingin mengetahui apakah mereka terdampak serta berapa besar pajak yang harus dibayar. Menurutnya, sebagian klien bahkan mulai mempertimbangkan menjual aset agar memiliki dana tunai untuk memenuhi kewajiban pajak sebelum tenggat waktu berakhir.

Data dari KPMG menunjukkan bahwa aset yang dikelola melalui trust di Hong Kong mencapai sekitar HK$5,2 triliun atau sekitar Rp 12.006 triliun dengan kurs Rp 17.800 per US$ pada tahun 2023. Lebih dari separuh investasi yang berada dalam trust tersebut berasal dari Tiongkok daratan dan Hong Kong.

Konteks Ekonomi dan Prospek Jangka Panjang

Kebijakan baru ini muncul ketika pemerintah Tiongkok tengah mencari sumber penerimaan negara baru di tengah lesunya sektor properti yang selama bertahun-tahun menjadi penyumbang utama pendapatan pemerintah daerah. Meski demikian, sejumlah analis menilai tekanan jual kemungkinan hanya bersifat sementara dan tidak akan memicu kejatuhan besar di pasar saham Hong Kong.

Para ahli hukum juga menegaskan bahwa kepemilikan paspor asing tidak otomatis membebaskan seseorang dari kewajiban pajak di Tiongkok apabila kepentingan ekonomi utamanya masih berada di negara tersebut. Dengan aturan baru ini, offshore trust dinilai masih dapat dimanfaatkan untuk perlindungan aset dan perencanaan warisan keluarga, namun tidak lagi efektif sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak.