Singapura dan Kanada Unggulkan Strategi Tandingan Atas Kebijakan Tarif Trump
Dailynesia.com – Gelombang penolakan terhadap kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin menguat. Berbagai negara di seluruh dunia kini bersiap mengambil tindakan tegas sebagai respons atas ancaman tarif impor yang diluncurkan Washington. Kebijakan yang menggabungkan tuduhan kerja paksa dengan instrumen proteksionisme ini menargetkan puluhan mitra dagang utama, berpotensi memicu ketegangan geopolitik dan konflik dagang berskala global.
Singapura Menolak Dasar Tarif AS
Dari kawasan Asia Tenggara, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan telah menyampaikan penolakan keras terhadap rencana pengenaan tarif sebesar 12,5 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Manila, Filipina, dalam rangka forum diplomasi iklim.
“Saya menyampaikan secara tegas bahwa AS sebenarnya mengalami surplus perdagangan terhadap kami, dan surplus tersebut bahkan terus meningkat. AS tidak memiliki dasar teknis maupun ekonomi untuk mengenakan tarif pada Singapura,” ujar Vivian Balakrishnan.
Kebijakan tarif Washington ini didasarkan pada hasil investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 yang menyoroti tuduhan penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai pasok global. Vivian menjelaskan bahwa pemerintah AS mendorong kebijakan ini terutama untuk alasan politik domestik, yakni meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak impor.
Pihak Singapura menekankan bahwa negaranya tidak membiarkan praktik kerja paksa dan telah menerapkan kerangka hukum ketat untuk menindak pelanggaran. Oleh karena itu, tuduhan dari perwakilan perdagangan AS dinilai tidak relevan dengan kondisi industri lokal. Selain sengketa perdagangan, pertemuan tersebut juga membahas dinamika persaingan strategis antara AS dan China.
Kanada Siapkan Berbagai Opsi Balasan
Di sisi lain, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa negaranya tengah mengintensifkan perundingan dengan AS. Namun, pemerintah Kanada siap membalas jika ancaman tarif impor sebesar 50 persen yang diumumkan Trump resmi berlaku pada 19 Agustus mendatang.
Kebijakan tarif baru tersebut menyasar berbagai komoditas ekspor Kanada mulai dari produk susu, semen, hingga stik hoki dengan perkiraan nilai mencapai US$ 19,8 miliar atau sekitar Rp 356,4 triliun. Jumlah ini setara dengan 5 persen dari total ekspor tahunan Kanada ke AS.
“Jika tarif ini atau tindakan lain mulai berlaku, ada berbagai macam hal yang dapat kami lakukan. Seluruh opsi balasan kini berada di atas meja jika kesepakatan dagang tidak tercapai sebelum tenggat waktu,” tegas PM Kanada Mark Carney usai menggelar pertemuan dengan para pemimpin provinsi.
Di tengah memanasnya sengketa dagang ini, isu hubungan infrastruktur perbatasan kedua negara turut menjadi sorotan tajam menyusul niatan untuk memutus dan meninjau ulang akses Jembatan Internasional Gordie Howe (Gordie Howe International Bridge) yang menghubungkan Windsor dan Detroit. Menyikapi gertakan tarif dan perselisihan pembagian pendapatan perbatasan dengan Washington, pemerintah Kanada memberikan sinyal ketegasan untuk mempertimbangkan ulang negosiasi perjanjian jembatan vital tersebut serta membatalkan perayaan pembukaan bersama sebagai simbol perlawanan atas tekanan ekonomi AS.
Para pemimpin provinsi Kanada seperti Premier Ontario Doug Ford turut mendorong strategi ofensif dengan mengisyaratkan kesiapannya mengenakan biaya tambahan (surcharge) pada pasokan listrik yang dijual ke wilayah AS. Langkah ini dipandang sebagai bentuk perlindungan ekonomi daerah mengingat Ontario menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dari kebijakan tarif proteksionis Washington.
Analisis dari lembaga keuangan Desjardins menunjukkan bahwa ketidakpastian akibat gertakan tarif ini berpotensi meredam kepercayaan bisnis dan menahan rencana investasi skala besar di Kanada. Menanggapi situasi tersebut, Kanada yang kini dihadapkan pada penghentian Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA) oleh Washington mulai mempercepat strategi diversifikasi kemitraan dagang dengan negara-negara lain di luar pasar Amerika Serikat.
Sementara itu, Brasil dan Indonesia melalui Jakarta juga termasuk dalam daftar negara yang telah menyatakan perlawanan terhadap kebijakan tarif Trump. Berbagai instrumen balasan tengah disiapkan guna melindungi kepentingan ekonomi domestik masing-masing negara.
