377 Ribu Hektare Kebun Kelapa RI Tua dan Rusak, Begini Efeknya

377 Ribu Hektare Kebun Kelapa RI Tua: Produktivitas Kelapa Indonesia Terhambat oleh 377 Ribu Hektare Kebun Kelapa Tua dan Rusak Dailynesia.com – Jakarta

Produktivitas Kelapa Indonesia Terhambat oleh 377 Ribu Hektare Kebun Kelapa Tua dan Rusak

Dailynesia.com – Jakarta — Sektor perkebunan kelapa nasional menghadapi tantangan signifikan seiring dengan kondisi sebagian besar areal tanam yang telah mencapai usia tua dan rusak. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pertanian, luas area yang terdampak mencapai 377 ribu hektare dari total 3,2 juta hektare perkebunan kelapa di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas nasional, di mana hampir 30 hingga 40 persen tanaman kelapa berada dalam kategori tidak produktif. Angka ini menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan di industri kelapa Indonesia.

Agus Rosyid Wasingun, Pengawas Mutu Hasil Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan, menyoroti bahwa realitas produktivitas saat ini masih jauh dari potensi optimal. “Memang produktivitasnya belum optimal, masih di sekitar 1,1 ton yang seharusnya bisa mencapai 3,5 sampai 5 ton,” ungkapnya dalam Webinar Hilirisasi Kelapa pada Rabu (22/7/2026). Dengan pengelolaan yang tepat dan modernisasi teknik pertanian, angka produktivitas tersebut berpotensi berlipat ganda. “Ini kerja keras kita semuanya untuk bisa mengangkat produktivitas tersebut,” tambahnya.

Dampak terhadap Daya Saing dan Impor Malaysia

Kondisi tanaman tua dan rusak ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya daya saing komoditas kelapa Indonesia di pasar global. Selain masalah produktivitas, industri pengolahan kelapa dalam negeri juga dinilai belum terintegrasi secara baik. Hal ini menyebabkan sebagian besar bagian tanaman kelapa tidak terolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Meskipun demikian, prospek pasar kelapa Indonesia masih sangat cerah dengan permintaan internasional yang terus meningkat tajam.

Malaysia, sebagai negara tetangga, sangat bergantung pada pasokan kelapa dari Indonesia. Rosyid menyebutkan bahwa 89 persen kebutuhan kelapa Malaysia dipenuhi dari Indonesia. Kekhawatiran Malaysia terhadap kelangkaan bahan baku begitu besar hingga mereka secara langsung menghubungi Kementerian Pertanian untuk memastikan ekspor kelapa tidak terhenti. Situasi ini sekaligus membuka peluang ekspor yang sangat besar bagi Indonesia.

“Peluangnya sebenarnya permintaan dunia cukup besar dan memang beberapa negara sudah mulai, bahkan seperti Malaysia itu 89% kebutuhan kelapanya dari Indonesia sehingga ketika kemarin sempat dua tahun lalu kekurangan bahan itu, (pihak Malaysia) sempat datang ke kementerian untuk memohon supaya tidak ada penghentian ekspor kelapa, tetapi pengaturan dan sebagainya.”

Program Hilirisasi dengan Anggaran Signifikan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah pusat menggenjot program pengembangan kawasan kelapa melalui skema hilirisasi. Target tahun ini sangat ambisius, yaitu pengembangan kebun kelapa seluas 151.554 hektare. Angka ini melonjak hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan anggaran reguler pada tahun-tahun sebelumnya. Program ini tidak hanya mencakup pengembangan lahan, tetapi juga penyediaan benih unggul dan pendampingan petani.

Rosyid memberikan rincian realisasi program hilirisasi. “Untuk tahun 2025 sudah kita mulai dan alhamdulillah realisasi kami 92% itu seluas 1.975 hektare, ini di luar reguler ya, totalnya tahun lalu kita kembangkan 3.500 hektare. Kemudian anggaran yang dari hilirisasi ini Rp10,9 miliar, dan tahun ini ini cukup fantastis sekali ya 10 kali lipat dari reguler yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu target kami di tahun ini adalah 151.554 hektar dengan anggaran kurang lebih Rp427 miliar.”

Pemerintah juga menyiapkan program peremajaan untuk mengganti tanaman-tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Selain itu, untuk tahun 2027, pemerintah telah mempersiapkan pengembangan seluas 51.721 hektare dengan anggaran Rp154 miliar berdasarkan pagu indikatif yang telah keluar. Seluruh program ini akan dilaksanakan di 28 provinsi sebagai bagian dari upaya mempercepat hilirisasi kelapa sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan petani kelapa di Indonesia.