Meeting Results: Menteri PU Siapkan Rp 4 Triliun untuk Perbaikan Perlintasan KA
Dailynesia.com – Dalam meeting results yang dilakukan di Gedung DPR RI pada Rabu (13/5/2026), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk membangun 186 perlintasan sebidang menjadi bentuk non sebidang. Proyek ini bertujuan mengurangi risiko tabrakan antara kereta api dengan kendaraan bermotor, serta meningkatkan alur lalu lintas di sejumlah titik strategis. “Dari total 186 perlintasan, sekitar 130 di antaranya masih dalam kondisi rawan dan belum diperbaiki,” kata Dody saat memberikan keterangan pers.
Proyek Prioritas Berdasarkan Analisis Meeting Results
Menurut Dody, proyek pembangunan flyover dan underpass akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana. “Kita akan mengutamakan perlintasan yang memiliki kebutuhan mendesak, misalnya di Stasiun Bekasi Timur yang dianggap sangat kritis,” terangnya. Dalam meeting results tersebut, Menteri PU juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji kondisi lokasi masing-masing untuk menentukan metode yang paling efisien, baik melalui peningkatan infrastruktur jalan maupun pengalihan jalur kereta ke bawah tanah.
Pembangunan flyover dinilai lebih menarik karena biaya konstruksinya relatif lebih terjangkau dibandingkan underpass. Namun, Dody menegaskan bahwa keputusan akhir tergantung pada kebutuhan daerah setempat. “Kita akan menyesuaikan dengan kondisi tanah dan jalan, jadi tidak semua perlintasan akan dibangun sebagai flyover,” imbuhnya. Pemilihan bentuk infrastruktur ini juga mempertimbangkan faktor keselamatan, kesesuaian dengan kemacetan di sekitar stasiun, dan dampak lingkungan.
Anggaran Rp 4 Triliun Siap Dicairkan dalam Tempo Tertentu
Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk proyek perlintasan sebidang yang akan dibangun. “Dana ini akan diberikan setelah semua persyaratan, seperti kesiapan lahan dan desain, terpenuhi,” jelas Dody. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan prioritas proyek sesuai dengan urgensi dan dampak yang signifikan.
Dalam meeting results yang dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, Dody mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem transportasi nasional. “Kita ingin mengurangi konflik antara kereta api dan kendaraan, terutama di daerah padat penduduk,” ujarnya. Proyek ini juga akan didukung oleh penggunaan teknologi modern dan perencanaan yang matang untuk memastikan keberlanjutan.
Menteri PU menjelaskan bahwa perlintasan sebidang yang belum diperbaiki terutama terdapat di daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian selama ini. “Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta memiliki perlintasan yang sangat rentan, sehingga perlu ditangani secepat mungkin,” tambahnya. Dody menargetkan bahwa proyek ini akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan, dengan perinciannya disusun berdasarkan hasil rapat bersama.
Dalam meeting results, Dody juga menyebutkan bahwa proyek ini akan menjadi konsensus bersama antara Kementerian PU, Kemenhub, dan pemerintah daerah. “Kita berharap melalui kolaborasi ini, perlintasan yang kritis dapat segera diperbaiki,” katanya. Selain itu, Dody memastikan bahwa anggaran akan digunakan secara efektif untuk menjamin kualitas dan kecepatan pengerjaan. “Dengan dana Rp 4 triliun, kita bisa memulai beberapa proyek di tahun ini dan lanjutkan pada tahun depan,” pungkasnya.
