New Policy: Pengusaha China Takut Satgas PKH, Purbaya Beri Penjelasan
Dailynesia.com – Pengusaha China semakin waspada terhadap kebijakan baru yang diterapkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan bahwa bisnis mereka tidak perlu dihukum jika memenuhi aturan yang berlaku. Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan bahwa perusahaan Tiongkok yang legal dan patuh pada perpajakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “New Policy ini justru memberikan ruang bagi bisnis yang beroperasi sesuai aturan untuk berkembang tanpa rasa takut,” ujarnya saat memberi wawancara di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Langkah Pemerintah dalam Penegakan New Policy
Purbaya mengatakan bahwa New Policy tidak berarti menargetkan pengusaha China secara umum. Ia menjelaskan, pemerintah hanya memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan, termasuk dalam hal pengurangan kuota bijih nikel dan penegakan aturan devisa hasil ekspor (DHE). “Kalau bisnis mereka sudah legal, mereka bisa santai saja. New Policy ini justru mendorong kepatuhan terhadap aturan, bukan menciptakan rasa takut berlebihan,” tambah Purbaya. Ia juga menyebut bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor kehutanan.
Dalam surat resmi yang dikirimkan oleh para pengusaha Tiongkok kepada Presiden RI Prabowo Subianto, mereka mengungkapkan ketakutan terhadap New Policy. Surat tersebut menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan besar telah menerima denda hingga US$180 juta karena pelanggaran izin pinjam pakai kawasan hutan. Selain itu, beberapa proyek pembangunan diberhentikan secara mendadak, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air yang dituduh merusak lingkungan. “New Policy ini membuat bisnis kami lebih ketat, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban perizinan,” tulis salah satu pelaku usaha dalam surat tersebut.
Respon Pemerintah dan Dampak pada Investor
Purbaya menegaskan bahwa New Policy adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan eksploitasi hutan dan mengurangi dampak lingkungan. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini telah diujicobakan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan hasil yang positif. “New Policy ini tidak hanya berdampak pada perusahaan Tiongkok, tapi juga mendorong bisnis lokal untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan sumber daya alam,” jelasnya. Namun, beberapa pengusaha China merasa bahwa penerapan New Policy terlalu ketat, terutama dalam hal penghentian proyek secara langsung tanpa peninjauan yang matang.
Menurut data yang dihimpun, sejumlah proyek di sektor energi dan pertambangan telah terdampak oleh New Policy. Beberapa perusahaan Tiongkok menyatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi langsung terhadap operasional mereka, termasuk dalam proyek yang dianggap menguntungkan ekonomi nasional. “New Policy ini membuat kami harus mengeluarkan dana tambahan untuk memenuhi kewajiban, meskipun bisnis kami sudah berjalan sesuai standar,” ujar salah satu pengusaha dalam wawancara eksklusif. Kebijakan ini juga dinilai membuka ruang bagi praktik korupsi dan pemerasan, terutama dalam penerapan sanksi.
Dalam beberapa tahun terakhir, New Policy menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum bisnis dan kementerian. Menteri Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. “Kami berharap New Policy ini tidak hanya diterapkan pada bisnis Tiongkok, tetapi juga menjadi standar untuk semua investor asing,” katanya. Meski demikian, ia mengakui bahwa ada tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kesempatan investasi. “New Policy harus dilakukan secara proporsional agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi,” tambah Purbaya.
Pembicaraan mengenai New Policy juga menarik perhatian sejumlah pelaku usaha lokal. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan peluang untuk menegakkan aturan secara lebih ketat, termasuk dalam pengelolaan hutan dan perizinan. Namun, sebagian besar pengusaha Tiongkok masih mempertanyakan efektivitas New Policy dalam menekan praktik korupsi. “New Policy ini harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih intensif, agar tidak hanya menyasar perusahaan Tiongkok saja,” ungkap salah satu pengusaha. Ia menambahkan bahwa penerapan sanksi yang terlalu tajam bisa mengganggu kepercayaan investor asing.
Dalam beberapa bulan terakhir, New Policy menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar di kalangan pengusaha. Berbagai kritik dan tanggapan datang dari berbagai pihak, termasuk dari badan-badan internasional yang mengawasi kebijakan ekonomi Indonesia. Menteri Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan New Policy agar lebih efektif dalam menekan pelanggaran dan meningkatkan kualitas bisnis. “Kami berharap New Policy ini bisa memberikan dampak yang positif, baik bagi lingkungan maupun perekonomian,” tutupnya. Dengan demikian, New Policy bukan hanya alat penegak hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun sistem yang lebih sehat dan transparan.
